Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Republik Dalam Cengkeraman Pragmatisme

Andre Ata Ujan

Staf Pengajar Unika Atma Jaya, Jakarta

Sabtu, 15 Desember 2018 – 10:06 WIB

Andre Ata Ujan

Andre Ata Ujan

Oleh : Andre Ata Ujan*

“Suap yang diberikan pengusaha kepada penyelenggara negara adalah hal biasa” demikian kata Anton Supit, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (TEMPO.CO, 3 Jan 2013). Suap harus dilakukan karena menurutnya para pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit (tidak punya pilihan lain), dan itu semata-mata untuk melanjutkan kehidupan perusahaan.

Di sini pertimbangan pragmatis (baca: ekonomis) bertabrakan langsung dengan pertimbangan moral. Pecundangnya adalah nilai-nilai moral. Ketika pertimbangan moral selalu dikalahkan terhadap pragmatisme ekonomis, maka kepekaan moral dengan sendirinya ikut terkubur. Itu sebabnya, suap kemudian dianggap biasa. Ketika dianggap biasa, karena umum dilakukan, ada kecendrungan untuk melihatnya sebagai sesuatu yang natural. Suap bukan saja dianggap wajar, tetapi juga tak terhindarkan (natural). Suap bukan lagi masalah moral, tetapi “kebijakan” ekonomi.

Apa yang dikatakan Anton Supit sebetulnya menegaskan dua hal: pertama, betapa dahsyatnya mentalitas transaksional dalam budaya politik dan ekonomi manusia Indonesia. Kedua, berkembangnya cara berpikir sesat yang melihat etika sebagai ancaman terhadap kemajuan ekonomi.

Mentalitas transaksional

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan bisnis di Indonesia hanya bisa beroperasi karena relasi transaksional antara penguasa politik dan penguasa ekonomi (bisnis). Kekuasaan politik oleh para politisi karbitan telah menjadi komoditas yang siap diperdagangkan untuk memenuhi nafsu ekonomi. Budaya transaksional bahkan telah berkembang begitu pesat dan merata sehingga hampir mustahil memenangkan kepentingan apa pun di republik ini tanpa harus membayar mahal untuk itu.

Melihat maraknya praktek korupsi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan politik dewasa ini telah menjadi komoditas unggulan. Itu sebabnya biaya kursi politik menjadi super mahal. Hanya mereka yang berduit memiliki akses politik. Pengorbanan materi untuk politik begitu besar. Dalam kondisi seperti itu, hanya soal waktu untuk lahir dan berkembangnya suap, korupsi, politik transaksional, dan berbagai penyakit sosial lainya.

Dalam cengkraman prgamatisme ekonomis dan di bawah kontrol nafsu kekuasaan yang juga pragmatis, kekuasaan memang hanya bisa diperoleh lewat iklim pasar bebas kompetitif yang tuli terhadap panggilan suara kemanusiaan. Itu sebabnya pengorbanan untuk meraih kekuasaan politik akan selalu menghasilkan korban-korban, termasuk mereka yang ikut memuluskan jalan untuk meraih kekuasaan. Para pemburu kekuasaan pragmatis tidak akan merasa terusik dengan korban-korban yang diakibatkannya. Sama seperti suap yang dipandang wajar, begitu juga korban akibat keserakahan kekuasaan politik bukanlah hal perlu dipersoalkan, apalagi ditangisi.

Etika atau bisnis?

Pengusaha yang ikut terlindas oleh kekuasaan politik tentu saja harus berusaha sekurang-kurangnya bisa survive. Suap adalah konsekwensi dari tuntutan praktis untuk terus survive. Dari perspektif itu, fenomena suap menjadi ungkapan ketidak-berdayaan pengusaha berhadapan dengan kekuasaan dan penguasa politik.

Akan tetapi fenomena suap sebetulnya bermakna paradoksal. Di satu sisi, suap boleh dimaknai sebagai ungkapan lemahnya posisi pengusaha. Namun, di lain sisi, fenomena suap juga menjadi indikasi betapa kuatnya kekuasaan ekonomis. Dengan uang, pengusaha bisa membeli apa saja, termasuk membeli kekuasaan dan penguasa politik. Kehadiran fenomena suap, dengan demikian, justru menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan uang sehingga melalui suap kekuasaan dan penguasa politik berbalik posisi menjadi pecundang.

Apa pun alasan kehadiran suap dalam praktik bisnis, fenomena suap menunjukkan betapa pertimbangan etika tidak menjadi bagian esensial dari porses pengambilan keputusan bisnis. Adagium “good ethics, good bisnis” dalam etika bisnis tampaknya jauh dari kasanah etis pengusaha di republik ini. Kecendrungan membenarkan suap, sebagaimana terungkap oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha di atas, memberi kesan seakan pengusaha secara obyektif ditempatkan situasi tanpa pilihan. Pertanyaannya, apakah betul tidak ada pilihan lain atau pilihannya sesempit itu?

Andaikan saja semua pengusaha mengatakan “tidak” pada suap, apakah penguasa politik akan tetap bertahan dengan perilaku immoral-nya menerima dan memakan barang haram bernama suap? Atau, andaikan pengusaha memiliki keberanian moral untuk mengungkap perilaku immoral penguasa politik dalam kasus suap, apakah penguasa politik tetap punya nyali untuk menerima suap? Apabila kedua pertanyaan ini dijawab dengan “tidak” maka kebobrokan moralitas dalam bisnis sejatinya berakar dalam kedua hal berikut ini.

Pertama, penguasa memang sudah sedemikian terkolonisasi oleh keserakahan kekuasaan politik dan ekonomi sehingga segala cara dihalalkan untuk mendapatkan keduanya. Maraknya korupsi, di satu pihak, dan ketidak-pedulian pada penderitaan rakyat kecil, di pihak lain, menjadi indikasi betapa dahsyatnya kuku pragmatisme politik dan ekonomi mencengkram para penguasa politik.

Kedua, fenomena suap juga memperlihatkan kekerdilan pengusaha dalam berbisnis. Ketidak-berdayaan menghadapi penguasa korup, bisa saja hanya tameng untuk menutupi ketidak-mampuan berbisnis secara profesional. Profesionalisme menuntut tidak hanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga integritas moral. Pembenaran terhadap suap memperlihatkan defisit serius dari sisi integritas.

Pembenaran terhadap suap juga mengindikasikan betapa para pengusaha terjebak dalam kultur “cowboy capitalism” -- mentalitas berbisnis yang mengutamakan pendekatan kompetisi dengan sasaran “kalah-menang” ketimbang “menang-menang.” Terseret oleh arus ganas pasar bebas yang mendewakan kompetisi, pebisnis yang tidak siap dipaksa bersikap super-pragmatis: carpe diem, kata orang Latin; mumpungisme, kata mas Jawa.

Degradasi moral dalam bisnis pada akhirnya menampakan diri secara telanjang ketika integritas moral dilihat sebagai penghambat bisnis. Dalam semangat “cowboy capitalism” yang ikut disuburkan oleh penguasa korup, pebisnis mudah terjerumus dalam “the tyrany of OR” (harus memilih bisnis ATAU etika) dan mengabaikan “the genius of AND” (pentingnya menggandengkan bisnis DAN etika) dalam berbisnis. Pertimbangan etika dilepaskan dari pertimbangan ekonomi.

Perampokan kue ekonomi akibat persekongkolan para penguasa politik dan ekonomi adalah akibat nyata dari pengabaian pertimbangan etika dalam ekonomi, khususnya bisnis. Biaya sosial seperti ini akan terus dipikul rakyat, ketika republik ini terus tercengkram oleh kuku pragmatisme politik dan ekonomi.(*)

*Staf Pengajar Unika Atma Jaya, Jakarta.



Penulis: Andre Ata Ujan