Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Tiongkok vs Amerika Serikat Perang Dagang: Indonesia Harus Apa?

Jenthu Apolunanto

Pemerhati Perbankan

Kamis, 20 Juni 2019 – 10:08 WIB

Ilustrasi perang dagang China-US

Ilustrasi perang dagang China-US

REQnews - Hiruk pikuk pasca Pemilihan Umum yang sempat mereda selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriah, belum diketahui pangkal akhirnya. Sejenak hiraukan hiruk pikuk itu, mari coba menebak arah kinerja ekonomi Indonesia pasca Pemilu dan peningkatan risiko dampak perang dagang Tiongkok versus Amerika Serikat hingga akhir 2019.

Ekonomi Global

Ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika ekonomi global. Bank Dunia telah merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9% menjadi 2,6% hingga akhir 2019; level terendah sejak krisis keuangan 2008. Sejurus International Monetary Fund (IMF) juga memproyeksikan pertumbuhan yang turun dari 3,5% menjadi 3,3%.

Bank Indonesia (BI) tampaknya juga menurunkan level pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% versus rilis level proyeksi Februari 2019 yaitu 3,6%. Nah, apa yang bisa dibaca dari penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut?

Pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia. Kedua, ekonomi zona Eropa yang membaik namun ternyata tidak secepat dan setinggi yang diperkirakan. Ketiga, ekonomi Tiongkok yang ternyata juga tidak mengalami penguatan. Keempat, merupakan faktor yang paling diwaspadai adalah perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok.

Bila perang dagang semakin memanas maka pemulihan kondisi ekonomi global cenderung tidak kunjung membaik. Namun di sisi lain, sebagai penguasa pasar domestik yang cukup luas, Indonesia tampaknya berpeluang untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat turunnya perdagangan internasional.

Namun, efek domino perang dagang Tiongkok vs AS, akan menjadi faktor penekan ekonomi global. Konflik perdagangan keduanya akan menghambat perdagangan internasional, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan mejan dan arus investasi berjalan di tempat.

Perang tarif bea antar keduanya diyakini melambatkan pertumbuhan ekonomi kedua Negara dan tak pelak ekonomi Negara di dunia.

Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia ternyata cukup tangguh menghadapi gejolak dinamika ekonomi global. BI sebagai otoritas moneter Indonesia, sebagaimana bank sentral di belahan dunia lain, saat ini disibukan untuk menetapkan kebijakan suku bunga guna antisipasi pergolakan ekonomi makro dan pasar keuangan global. Terbaca dalam beberapa bulan terakhir, bank sentral kawasan Asia Pasifik telah menurunkan suku bunga acuannya sebagai antisipasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri masing-masing.

Nah apakah BI cukup optimis untuk kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan di tengah defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia? Perlu diketahui bahwa Neraca Perdagangan Indonesia selama Januari sampai dengan April 2019 mengalami defisit US Dollar 2,564 miliar, defisit neraca transaksi berjalan selama kuartal pertama 2019 sejumlah US Dollar 6,966 miliar (2,6% dari Produk Domestik Bruto) dan sejak 16 November 2018, suku bunga acuan BI berada di level 6%.

Walaupun didera tekanan politik isu defisit neraca perdagangan yang cukup hebat selama periode kontestasi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, Indonesia tetap memperlihatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi makro yang cukup tangguh. Peluang penurunan suku bunga acuan BI berpotensi terjadi apabila ada kebijakan moneter yang sesuai dan tingkat inflasi yang rendah, di samping beberapa kondisi pendukung yaitu sinyal The Fed-menurunkan suku bunga mengikuti bank sentral Eropa dan Asia, perbaikan peringkat hutang Indonesia menjadi di atas layak investasi oleh Standard and Poor’s dari BBB- menjadi BBB. Walaupun masih mengalami defisit neraca transaksi berjalan selama kuartal pertama 2019, namun defisit tersebut cenderung turun bila dibandingkan defisit selama 2018 yang sebesar US Dollar 31,051 miliar (2,98% dari Produk Domestik Bruto). Penurunan angka defisit yang juga memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuannya. BI pun cukup optimis untuk memperkirakan defisit transaksi berjalan di kisaran 2,5% sd 3% selama 2019.

Arah Ekonomi Indonesia

Dengan semakin cepatnya waktu berlalu maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,3% - 5,6% harus segera dicapai. Harus diakui banyak tantangan yang harus dicarikan solusinya, peluang yang harus segera dioptimalkan, baik dari sektor riil dan pertumbuhan investasi. Kondisi yang mengkhawatirkan sebenarnya tidak melulu pada prospek pertumbuhan kinerja ekonomi, namun juga risiko penurunan pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi.

Data Biro Pusat Statistik 2019 menunjukan bahwa selama Januari sd April 2019, ekspor non migas Indonesia ke Tiongkok sejumlah US Dollar 7,27 miliar dan ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat sejumlah US Dollar 5,54 miliar atau masing-masing sebesar 14,85% dan 11,31% dari US Dollar 48,97 miliar-total angka ekspor migas Indonesia. Untuk periode waktu yang sama, impor non migas Indonesia dari Tiongkok sejumlah US Dollar 14,37 miliar dan impor non migas Indonesia dari Amerika Serikat sejumlah US Dollar 2,63 miliar atau masing-masing sebesar 29,47% dan 5,39% dari US Dollar 48,77 miliar; yang merupakan total angka impor non migas Indonesia.

Pemerintah harus segera kembali mensinergikan langkah dengan dunia usaha Indonesia, terutama untuk memanfaatkan celah produk-produk Tiongkok yang selama ini diimpor oleh Amerika Serikat. Bila dimungkinkan Pemerintah juga dapat men-sharing data harmonized system number produk-produk Tiongkok yang dikenai peningkatan tarif oleh Amerika Serikat atau sisi sebaliknya.


Mencermati data di atas, maka tidak salah kiranya Pemerintah kembali mengkaji untuk menyelaraskan kebijakan di sektor riil, investasi dan relaksasi peraturan perpajakan yang bertujuan menambah daya saing usaha, memperkuat posisi Indonesia sebagai pilihan utama relokasi usaha dan pertumbuhan investasi. Sebagai catatan, pertumbuhan investasi dapat berasal dari pemerintah (dhi perusahaan BUMN dan Non BUMN) dan swasta (Penanaman Modal Asing dan Pasar Modal). Transaksi ekspor harus terus digenjot disertai dengan upaya menarik tambahan modal asing masuk ke Indonesia.

Selain itu, tugas berat Pemerintah juga pada cara meningkatkan konsumsi masyarakat (terutama konsumsi rumah tangga) yang notabene harus memiliki daya beli yang kuat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sumbangan konsumsi rumah tangga hingga 58% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Biro Pusat Statistik melansir data bahwa dari 5,07% pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2019, sebesar 2,75% berasal dari konsumsi rumah tangga. Nah bagaimana merangsang permintaan domestik untuk makin memacu pertumbuhan ekonomi? Jawabannya kembali ke isu simplifikasi perpajakan untuk makin menggulirkan peningkatan investasi. Selain itu tingkat inflasi harus selalu dikendalikan dengan mengatur jumlah peredaran uang sebagai upaya untuk mendorong daya beli.

Apakah Bank Indonesia cukup memiliki alasan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan, tampakanya menarik untuk ditunggu. Karena, dengan tingkat suku bunga yang turun maka penyaluran kredit perbankan berpotensi meningkat tapi juga sekaligus memunculkan risiko melemahnya nilai tukar Rupiah. Jadi intinya adalah sinergi antara kebijakan fiscal dan moneter dalam negeri harus diramu secara harmonis.

Penulis: Jenthu Apolunanto