Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Memperkuat Peran Perbankan Digital dalam Persaingan Usaha Berbasis Teknologi Finansial

Jenthu Apolunanto

Pemerhati Perbankan

Selasa, 06 Agustus 2019 – 19:26 WIB

Ilustrasi Fintech (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Baru-baru ini Facebook menerbitkan white paper mata uang digital baru bernama Libra pada tanggal 18 Juni 2019. Rencananya mata uang digital ini akan dirilis pada semester 1 tahun 2020, dan berfungsi sebagai alat pembayaran  pada aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

Bahkan melalui aplikasi WhatsApp, Libra dapat dikirimkan kepada salah satu kontak seperti layaknya mengirim uang. Bekerja sama dengan banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan dan lainnya seperti Mastercard, Visa, PayPal, Uber, sampai dengan Spotify maka Libra akan dengan mudah menguasai medan pembayaran internasional.

Kerjasama ini membentuk Asosiasi Libra (Libra Association, LA) dengan masing-masing perusahaan menginjeksi dana sebesar USD 10 juta, yang berarti empunya Libra adalah LA dan bukan Facebook. Hal ini diyakini akan menambah kepercayaan publik terhadap keamanan Libra, mengingat reputasi Facebook yang pernah kebocoran data 87 juta pengguna dalam kasus Cambridge Analytica.

Cambridge ini adalah semacam lembaga survey yang mengumpulkan data pengguna Facebook dan menjualnya kepada politikus untuk mempengaruhi pandangan politik responden.

Walaupun mempunyai kelemahan dalam hal data, tetapi secara teknologi Libra sangat aman karena menggunakan teknologi finansial bernama blockchain. Teknologi ini menggunakan sekian banyak komputer untuk menvalidasi suatu transaksi demi menjamin keabsahannya.

Blockchain ini memastikan bahwa pemalsuan data kecil kemungkinan terjadi karena harus divalidasi sekian banyak komputer. Nilai Libra juga relatif lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lainnya karena berbasis mata uang fiat yang kuat antara lain USD dan EUR.

Peran Bank Mengecil

Maraknya sistem pembayaran digital semakin mengecilkan peran perbankan. Hadirnya Libra, WeChat Pay, Alipay, Gopay, OVO dan yang terakhir inisiatif  Grab untuk menjadi bank digital di Singapura adalah berbagai contoh gempuran perusahaan teknologi finansial terhadap keberadaan layanan keuangan konversional perbankan.

Setelah sekian lama bersaing dengan banyak perusahaan tekfin keuangan, baik dari sisi pendanaan (funding) maupun pembiayaan (lending), perbankan sepertinya sudah hampir tiarap. Solusi Perbankan Indonesia sampai saat ini hanya (1) meluncurkan aplikasi hampir serupa dengan aplikasi keuangan tekfin lainnya seperti LinkAja! (milik kumpulan perbankan BUMN), DANA (Bank BCA), atau Jenius (BTPN); (2) berlindung di balik peraturan Bank Indonesia yang masih melibatkan fungsi perbankan dalam sitem pembayaran dan belum memperkenankan penggunaan mata uang digital; (3) bekerja sama sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan perusahaan tekfin untuk mendukung sistem pembayaran atau menambah modal pembiayaan.

Keberanian Facebook menginisiasi Libra, menambah pesaing perbankan untuk merebut nasabah. Tujuan Facebook jelas tidak hanya menyasar pada pengguna yang tak bankable, tetapi juga para nasabah bank dengan banyak kemudahan dan kecepatan transaksi yang ditawarkan. Boleh dikatakan bahwa pelanggan tidak memerlukan lagi jasa perbankan untuk dapat bertransaksi daring.

Bank Indonesia masih mengawal sistem pembayaran digital dengan mengikutsertakan perbankan dalam sistem ini. Dalam kasus Alipay dan WeChat Pay, yang sebelumnya digunakan secara bebas di Bali oleh turis China, saat ini telah menggandeng bank BUKU IV yaitu BCA dan BNI sebagai bank untuk menyelesaikan transaksi (settlement).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menyatakan bahwa setiap prinsipal asing yang memproses transaksi pembayaran ritel di Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan switching domestik yang telah disetujui bank sentral. Perusahaan uang elektronik yang ingin membuka layanan di Indonesia wajib menggandeng bank besar (BUKU IV).

Perbankan Indonesia terselamatkan oleh aturan ini. Lebih mujur lagi bagi perbankan nasional untuk penggunaan mata uang digital, baik sebagai alat pembayaran maupun investasi, Bank Indonesia masih sepenuhnya menolak (walaupun melakukan kajian s.d. tahun 2020)  melalui PBI No 18/40/PBI/2016 yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang menggunakan mata uang virtual.

Strategi atas Skenario

Lalu apakah perbankan masih harus terus berlindung di balik aturan Bank Indonesia? Walaupun saat ini perbankan juga mulai merilis aplikasi layanan keuangan, dan juga bekerja sama dengan perusahaan tekfin untuk bersama menggelar layanan keuangan bagi masyarakat, rasanya hal ini belum cukup.

Bahkan belum sempat menarik nafas, telah ada kabar baru bahwa Grab berniat berekspansi bisnis ke industri jasa keuangan dengan menjadi bank digital. Mengutip arti layanan perbankan digital versi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu layanan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik milik bank dan/atau melalui media digital milik nasabah yang dilakukan secara mandiri.

Dalam hal ini Grab akan mendapat keuntungan yaitu dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, dan menggunakannya untuk pembiayaan nasabah tetapi dalam bentuk digital. Walaupun saat ini modal Grab telah raksasa tetapi dengan kemampuan mengolek dana dari masyarakat ala perbankan akan menambah kapital decacorn ini semakin menggurita.

Lima skenario yang diangkat oleh Bank for International Settlement (BIS, bank untuk bank sentral) mengenai nasib perbankan di tengah maraknya pemain tekfin (Implication of Fintech Developments for Bank and Bank Supervisors, BIS, 2017), yaitu: (1) tranformasi digital melahirkan bank yang lebih baik; (2) bank digital menggantikan bank konvesional; (3) bank konvensional akan bekerja sama dengan perusahaan tekfin (distributed bank); (4) bank bergeser fungsi sebagai penyedia layanan umum, sedangkan perusahaan tekfin lah yang akan berurusan dengan nasabah, dan (5) perbankan sebagai lembaga intermediasi akan hilang tergantikan oleh tekfin karena masyarakat lebih terbiasa dengan layanan mereka yang cepat dan murah.

Kajian yang dibuat pada tahun 2017 ini memang terealisir kurang dari dua tahun. Bahwa peran perbankan semakin tergantikan oleh pemain tekfin.

Sebagai informasi, industri teknologi finansial dibagi atas dasar keterlibatan terhadap segmen sesuai model bisnis (Dorfleitner et al., 2017). Segmen tersebut adalah (1) pembiayaan; (2) pengelolaan aset; (3) pembayaran; (4) fungsi tekfin lainnya seperti asuransi, IT dan infrastruktur.

Perusahaan tekfin yang paling gencar menggeser fungsi perbankan di Indonesia adalah pada segmen pembayaran, dan segmen pembiayaan, terutama pada sektor konsumer dan UMKM. Sektor pembiayaan diperuntukkan bagi individu dan bisnis, yang dibagi lagi  berdasarkan partisipasi sejumlah besar kontributor modal (crowfunding), dan layanan anjak piutang atau kredit tanpa partisipasi banyak orang.

Segmen pembayaran berlaku untuk layanan tekfin menyangkut transaksi pembayaran nasional dan internasional. Termasuk di dalamnya blockchain dan mata uang kripto yang tidak memerlukan perbankan sebagai perantara. Skema pembayaran ala WeChat Pay, Alipay, Gopay, maupun OVO termasuk kategori ini, walaupun mekanisme ini masih memerlukan perbankan sebagai perantara.

Contoh untuk pembayaran melalui aplikasi WeChat, transaksi akan dicatat oleh bank sebagai tagihan kepada WeChat dan bank akan membayar sejumlah nominal kepada penjual. Tagihan ini akan dibayarkan oleh WeChat tiga hari kemudian kepada bank.

Untuk sementara, perbankan masih akan selamat bila ikut terjun di ranah segmen pembayaran dan pembiayaan karena adanya aturan BI yang masih melindungi perbankan secara tidak langsung. BI melakukan hal ini karena tidak ingin ada risiko sistemik, mengingat banyaknya dana masyarakat yang berada pada dompet digital aplikator tekfin. Tetapi regulasi akan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.

Ingat keberadaan ojek daring atau taksi daring yang sebelumnya dianggap melanggar aturan karena plat hitam yang digunakan untuk usaha? Pada akhirnya pemerintah melegalkan hal tersebut karena banyak faktor yang dianggap menguntungkan masyarakat.

Atau adanya pengumpulan dana masyarakat oleh lembaga non keuangan seperti GoPay dan OVO yang sebelumnya hanya diperkenankan oleh lembaga keuangan. Regulasi ini dikembangkan dengan PBI No 20/6/2018 tentang uang elektronik yang menyebutkan 30% dari dana di dompet digital harus disimpan di bank BUKU IV, dan maksimal 70% dana mengendap ditempatkan di surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah atau BI. 

Oleh karena itu, agar selamat dari gempuran perusahaan tekfin, beberapa hal harus dilakukan oleh perbankan. Pertama, perbankan lebih baik mengarah kepada sektor tekfin yang tidak terlalu ramai pemain. Bila dicermati keramaian tekfin lebih pada ranah segmen pembayaran, dan segmen pembiayaan. Mengerucut lagi ke pasarnya adalah ritel/konsumer/individu dan UMKM yang (istilahnya) tidak bankable.

Bagaimana dengan kelas korporasi yang memerlukan produk bank yang lebih kompleks, misalkan Letter of Credit (L/C) atau skema pembiayaan terhadap pemasok dan pembeli korporat? Kelas korporat seperti ini memerlukan penanganan khusus dari sumber daya manusia perbankan yang melek teknologi dan tidak hanya sekedar diberikan otomatisasi sistem.

Walaupun pada akhirnya sistem yang berjalan, tetapi layanan SDM tetap diperlukan untuk mengetahui kebutuhan usaha korporat secara lebih luas dan mendalam. Relationship Manager  yang handal diperlukan untuk dapat mengendus kesempatan seperti ini. 

Kedua, perbankan dapat menyasar sektor dengan  keterlibatan industri tekfin yang rendah pemainnya seperti manajemen aset, atau asuransi digital. Manajemen aset adalah pengelolaan portofolio nasabah yang paling optimal sehingga nasabah akan diuntungkan. Ini adalah transformasi bank konvensional yang berpindah dari fungsi intermediasi menjadi bank investasi, tetapi dilakukan secara daring dengan mengedepankan fungsi bank digital melalui sarana elektronik perbankan yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah.

Demikian pula dengan asuransi digital, dimana calon pemegang polis dapat menentukan sendiri kebutuhan asuransi yang diperlukan dan premi yang akan dibayarkan dengan memasukkan data-data secara mandiri melalui aplikasi.

Ketiga, perbankan masih dapat memanfaatkan regulasi BI dalam hal pengumpulan dana yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan. Ditambah dengan regulasi 30% dana dompet digital harus diendapkan di perbankan, maka bertambah kuat pendanaan di pihak bank. Dana tersebut dapat disalurkan melalui kerja sama dengan perusahaan tekfin di bidang pembiayaan.

Keempat, persiapan terhadap gempuran mata uang digital seperti Libra. Walaupun BI belum memperbolehkan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran, tetapi skema Central Bank Digital Currency (CBDC, mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral) dapat diterapkan di Indonesia di masa depan. Menurut Harahap et al. (2017) CBDC menunjang peningkatan suku bunga deposito, dan secara luas dalam konteks ekonomi digital meningkatkan produktivitas pada sektor restoran dan sektor telekomunikasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,09% per tahun.

BI baru akan menyelesaikan kajian mengenai CBDC ini di tahun 2020, dengan belajar pada negara-negara seperti Singapura, China, sampai Ekuador. Singapura berencana akan merilis membentuk mata uang digital untuk menggantikan atau melengkapi fungsi Dollar Singapura.

Dalam mekanisme ini, bank sentral dapat menggunakan bank umum untuk menyalurkan uang digital pada masyarakat (indirect access), atau  langsung beredar di masyarat (direct access).  Perbankan dapat membidik kesempatan bank sentral menggunakan jasa bank umum untuk mengedarkan mata uang digital ke masyarakat.

Masih banyak yang dapat dilakukan perbankan untuk menghadapi gempuran perusahaan tekfin pada sistem keuangan. Tetapi mengedepankan solusi transformasi ke arah bank digital dengan memperluas area pada sistem yang tidak atau belum terjamah perusahaan tekfin, baik karena keterbatasan dana atau karena regulasi, adalah pilihan yang bijaksana. Semoga perbankan nasional dapat terus berjaya di era digitalisasi.

Penulis: Jenthu Apolunanto

Penulis: Jenthu Apolunanto