Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Senyum Tersangka Korupsi

Willy Hangguman

Wartawan Pemerhati Masalah Budaya Dan Sosial

Minggu, 16 Desember 2018 – 08:06 WIB

Ilustrasi (Foto: REQnews)

Ilustrasi (Foto: REQnews)

Oleh : Willy Hangguman*

Salah satu senyum terindah yang dimiliki negeri kita adalah senyum seorang tersangka dan terdakwa pelaku tindak korupsi. Tak percaya? Lihatlah ketika senyumnya hadir di ruang keluarga-keluarga Indonesia lewat siaran televisi usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau saat tampil di Pengadilan Tipikor atau di ruang sidang di pengadilan, saat diperiksa di kejaksaan bahkan di lembaga pemasyarakatan.

Namun sesungguhnya senyum para tersangka dan terdakwa itu sangat mengusik dan bikin geram. Senyum tersebut penuh misteri seperti senyum unik Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Bagaimana tidak terasa misterius, bisa-bisanya tersangka masih bisa memamerkan senyum manisnya saat dirinya mengalami musibah seperti itu. Normalnya, orang yang sedang menghadapi masalah besar seperti itu menunjukkan raut muka tertekan, tampak serius atau muka datar tanpa ekspresi.

Senyum yang kita pahami selama ini adalah suatu ungkapan rasa kebahagiaan dan rasa senang. Lantas, apakah tersangka dan terdakwa tindak korupsi itu bahagia? Mestinya tidak. Tetapi kenapa tersenyum?

Dalam psikologi, saat orang sedang mengalami luapan emosi yang luar biasa, maka tubuhnya tidak mampu menampung luapan emosi tersebut. Puncak dari luapan itu, orang tersebut akan meneteskan air mata atau tertawa atau senyum. Senyum itu adalah tanggul untuk menahan luapan emosi tadi (YB Mangunwijaya, Ragawidia, 1986).

Orang yang menjadi tersangka dan terdakwa tindak korupsi tentu menghadapi situasi demikian. Namun ia tidak memilih menangis, tetapi tersenyum. Bukan senyum pahit, tetapi senyum manis. Apakah senyumnya itu jadi topeng untuk menutupi rasa malu karena takut ancaman hukuman yang bakal ditanggungnya? Dalam kebudayaan masyarakat Asia Tenggara, senyum memang jadi tameng untuk menutup malu.

Apakah senyum tersangka korupsi itu hanya topeng atau tameng untuk menutup rasa malu karena perbuatannya terbongkar? Bila menyimak reaksi para tersangka tindak korupsi selama ini, kita ragu apa dia menyesali perbuatannya.

Lihatlah, seusai dinyatakan sebagai tersangka, ia masih gagah memberikan keterangan pers dengan mengatakan: “Saya tidak bersalah, jangan disakiti!” “Saya dizolimi” atau “Saya dijebak” atau “Saya jadi korban konspirasi politik!” Malah ada tersangka dan terdakwa yang mengangkat jempol. Semua itu menunjukkan mereka sebenarnya baik-baik saja, tidak merasa bersalah, apalagi menyesalinya.

Budaya Malu dan Rasa Bersalah

Fenomena itu dapat dijelaskan dengan konsep shame culture dan guilt culture dari Ruth Benedict (The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, 1946). Dua budaya tersebut mengajar orang bagaimana mereka harus berperilaku, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perbuatan salah.

Benedict mengatakan, bangsa Amerika menganut guilt culture, sedangkan Jepang shame culture. Belakangan pandangannya dikritik antropolog budaya lain seperti Margareth Mead yang pernah jadi muridnya, Clifford Geertz dan Milton Singer. Umumnya berpendapat bahwa dalam tiap kebudayaan terdapat kedua konsep itu, ada yang lebih cenderung pada shame culture, lainnya pada guilt culture.

Lantas apa itu shame culture dan guilt culture? K. Bertens (Etika, 2007) mengemukakan, shame culture seluruhnya ditandai rasa malu dan di sana tidak dikenal rasa bersalah. Di sini pengertian-pengertian seperti “hormat”, “reputasi”, “nama baik”, “status” dan “gengsi” sangat ditekankan. Bila orang melakukan suatu kejahatan, hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk begitu saja, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan untuk orang lain. Malapetaka paling besar terjadi, bila suatu kesalahan diketahui oleh orang lain, sehingga pelaku kehilangan muka. Dalam shame culture, sanksi biasanya datang dari luar, yaitu berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Kiranya sudah jelas dalam bahwa dalam shame culture tidak ada hati nurani.

Sedangkan pada guilt culture, tulis Bertens, terdapat rasa bersalah. Dalam budaya ini, pengertian-pengertian seperti “dosa” (sin), “rasa bersalah” (guilt), dan sebagainya sangat dipentingkan. Di sini sanksinya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam: dari batin orang yang bersangkutan. Hati nurani memegang peranan sangat penting di sini.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Koentjaraningrat (1990), pola perasaan bersalah seorang Indonesia yaitu berdasarkan unsur “menyesal karena bersalah.” Perasaan bersalah itu timbul kalau kelihatan orang banyak orang, tidak didasarkan atas suatu rasa menyesal karena menyadari perbuatan itu salah.

Dengan konsep shame culture itu kita dapat memahami mengapa seorang tersangka tindak korupsi masih bisa tersenyum, masih bisa angkat jempol, seusai ditetapkan sebagai tersangka. Senyum itu menegaskan, mereka tidak merasa bersalah, hanya merasa malu karena tindak korupsinya terbongkar. Bila dia menyadari tindak korupsi itu salah, tentu sejak awal ia akan menghindari perbuatan tersebut.

Dalam konteks itu pula kita juga bisa memahami kenapa seseorang sudah jadi tersangka susah sekali mau mengundurkan diri dari jabatannya dan baru terpaksa turun setelah ditekan dari sana-sini, dari atas-bawah. Demikian juga kita bisa memahami sikap tersangka yang biasanya mempunyai jaringan luas melakukan perlawanan dengan mempraperadilkan KPK, berusaha menggembosi kewewenangannya atau melakukan kriminalisasi. Kenapa? Karena tindakan KPK mengungkapkan kesalahan mereka membuat “reputasi”, “nama baik”, “status” dan “gengsi” mereka runtuh. Di sini rasa malu lebih menyakitkan daripada tindak korupsi itu sendiri.

Hambatan Budaya

Berangkat dari paparan di atas, kita menyadari adanya hambatan budaya serius dalam pemberantasan korupsi. Pola perasaan bersalah seorang Indonesia yaitu berdasarkan unsur “menyesal karena bersalah” seperti diungkapkan Koentjaraningrat adalah perwujudan dari shame culture.

Hambatan budaya lain adalah masih suburnya mentalitas menerabas di tengah masyarakat kita, yaitu nafsu untuk cepat kaya dan cepat punya uang tanpa berusaha keras, tidak menuruti garis panjang kemajuan hidup yang dicapai selangkah demi selangkah.

Penangkapan pelaku tindak korupsi tentu saja penting. Yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Jalan budaya bisa berperan besar untuk pencegahan, yakni budaya rasa bersalah (guilt culture). Budaya rasa bersalah ini harus ditanamkan sejak dini di keluarga, lalu sekolah, lingkungan, dan masyarakat umum.

Bila budaya itu telah tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tak perlu menghadapi kegaduhan politik dan hukum yang tak perlu. Kita tidak akan menyaksikan adanya senyum tersangka korupsi yang penuh misteri itu.(*)

*Willy Hangguman, wartawan pemerhati masalah budaya dan sosial.



Penulis: Willy Hangguman