Ia memimpin PUK SPKEP SPSI PTFI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia) yang telah berhasil mengangkat derajat dan martabat para pekerja PTFI. Namun Sudiro dianggap musuh manajemen PT Freeport Indonesia. Mengapa?

-----------------------------------------------------------

Namanya tidak panjang; Sudiro! Rekan-rekan pekerja lazim memanggilnya “Bung Sudiro!” Raga si Bung tinggi semampai, rambut lurus dan wajahnya cukup tampan. Ia lahir di Makassar pada 23 Maret 1968 dari pasangan Dijar dan Siti Aminah. Dijar, marinir angkatan laut dengan pangkat terakhir, sersan mayor. Orang tua Sudiro asli Jawa Timur, ayahnya Kediri sedang ibunya Surabaya. Beberapa kali Dijar pindah tugas hingga akhirnya menetap di Makassar.

Setelah menamatkan STM Pembangunan di Makassar, Sudiro sempat bekerja di PT Bumi Karsa milik keluarga Jusuf Kalla. Tahun 1992, Sudiro mengantar rekannya yang melamar ke PTFI melalui agen/kontraktor tenaga kerja, PT Inamco Varia Jasa. Merasa tertarik, belakangan, Sudiro ikut memasukkan lamaran. Malah Sudiro yang dipanggil.

Pada mulanya menjadi tenaga kontrak bagian maintenance (pemeliharaan), namun pada 1998, Sudiro ditransfer menjadi pegawai tetap PTFI. Di Tembagapura, Sudiro kembali ditempatkan di bagian pemeliharaan dump truck (truk-truk raksasa).

Sempat diposisikan sebagai staf, namun karena terlalu “baik” dan peduli hingga vokal membela teman, dalam kapasitasnya sebagai komisaris (perwakilan organisasi atau wakil karyawan), maka Sudiro diturunkan lagi menjadi pekerja biasa.

Pada 2008, Sudiro masuk kepengurusan PUK SPKEP SPSI PTFI bidang kasus. Selanjutnya terpilih menjadi pimpinan PUK SPKEP SPSI PTFI pada 2010 dengan suara bulat. Pada 2011, ada Perundingan Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dengan manajemen dan pihak terkait lainnya. Kala itu pihak Sudiro lantang menyuarakan perbaikan sekaligus peningkatan gaji hingga 80%, berikut kenaikkan tunjangan dan pemenuhan sejumlah fasilitas. Terlalu lantang bersuara, Sudiro dan sejumlah pengurus PUK SPKEP akhirnya di-PHK sepihak.

Para pekerja marah. Pada Juli 2011, ribuan pekerja melakukan aksi jalan kaki dari Tembagapura menuju ke kota Timika. Setelah itu mereka mogok selama 9 hari. Selain menuntut Sudiro dkk yang dipecat agar kembali bekerja, para pekerja menuntut kenaikan upah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya seperti yang diusulkan Sudiro dalam PKB 2011.

Manajemen akhirnya mengaktifkan status karyawan Bung Sudiro dkk yang sempat dilenyapkan dari database perusahaan. Perundingan disetujui untuk dilakukan Agustus 2011 namun perundingan deadlock, hingga akhirnya pada september 2011 Sudiro dkk memberi tiga opsi pada para pekerja. Salah satu opsi adalah melakukan mogok dengan segala risiko, atas dasar UU 13 tahun 2003. Ternyata, opsi mogok dipilih 7.600 pekerja. Selanjutnya Sudiro dkk merilis surat mogok kepada manajemen ditembus ke sejumlah pihak terkait. Mogok pun dimulai 15 september 2011.

Pada akhir Desember 2011, manajemen PTFI yang dipimpin Armando Mahler memutuskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan para pekerja dan seluruh karyawan hingga 40%. Meskipun manajemen hanya mengabulkan setengah dari tuntutan kenaikkan hingga 80%, toh semua pekerja gembira. Kenaikkan hingga 40% menjadi rekor sejarah tersendiri bagi Freeport Indonesia padahal lazimnya, kenaikkan tidak lebih dari 5%.

“Bapak sebelumnya hanya dapat gaji basic sekitar Rp 5 juta. Setelah PKB, naik sampai 8 jutaan. Tahun 2012 naik 20% dan tahun 2013 naik lagi 20% sampai 40%. Kalau ditotal secara keseluruhan, Bapak bisa dapat sampai Rp 15 juta sebulan. Pada waktu PKB berikutnya naik lagi dan Bapak bisa dapat sampai Rp 23 juta per bulan. Tunjangan dan fasilitas juga naik semua,” kisah Ayu Widuri, istri Bung Sudiro kepada REQnews.

Kehidupan para pekerja, berubah 180 derajat. Dengan gaji yang cukup tinggi, para buruh bisa menabung, bisa kredit rumah di kota Timika hingga kredit mobil. Sejumlah pekerja asal Papua yang mulanya sering berteriak menuntut merdeka, menjadi adem.

“Sudahlah…, tidak usah lagi tuntut kemerdekaan. Lebih bagus kita satu Indonesia. Kalian kan intinya mau sejahtera, sebagai pekerja Freeport, mari kita perjuangkan untuk lebih sejahtera,” kisah Ayu menirukan kata-kata suaminya Sudiro.

Bagi manajemen PTFI, si Bung adalah musuh besar. Beberapa kali ada upaya untuk singkirkan Sudiro. Menurut cerita, sebagaimana diceritakan Sudiro kepada Ayu, ada pihak terkait menggoda si Bung dengan uang miliaran, dengan catatan, tidak vokal dan menuruti sejumlah permintaan.

Sampai dua kali Bung ditawarkan. Tawaran pertama hingga Rp 16 miliar saat Sudiro baru menjabat di PUK SPKEP. Beberapa tahun setelahnya, Sudiro ditawarkan lagi Rp 12 miliar dan sejumlah tawaran lain yang menggiurkan.

Belakangan, si Bung ditawarkan kerja di luar negeri, menjadi supervisor untuk Asia dengan gaji hingga Rp 500 juta per bulan belum termasuk fasilitas lainnya.

Si Bung tak tergoda. Ayu ikut mempengaruhi Bung agar menolak tawaran. Pihak yang menawarkan kewalahan. “Saya selalu ingatkan Bapak, jangan terima. Kalau Bapak terima saya pergi dari Bapak,” demikian Ayu mengancam.

Ketika ditawarkan kerja di Amerika, si Bung sempat konsultasi dengan Ibu Manuputty, seorang pendeta yang dekat dengan keluarga Sudiro. Keluarga Sudiro telah menganggap Pendeta Manuputty seperti seorang ibu dan Oma. Banyak hal yang dikeluhkan atau didiskusikan antara Sudiro dan Pendeta Manuputty. Rohaniwati Kristen ini tidak pernah melarang Sudiro atau tidak pernah memberikan jawaban tegas ‘ya’ atau ‘tidak!’ Sebaliknya Ibu Manuputty selalu bilang “Segala sesuatu harus dipikirkan dengan bijaksana namun seorang pemimpin harus utamakan kepentingan anggota!”

Cita-cita Sudiro menurut Ayu adalah nguwongke uwong (Jawa) yang artinya memanusiakan ‘manusia’ para pekerja Freeport. Sudiro ingin semua pekerja PTFI, terutama pekerja asal Papua, hidup lebih sejahtera dari waktu ke waktu. Ia juga ingin seluruh warga Papua sejahtera, Papua menjadi maju. Menurut Sudiro, jika pekerja PTFI asal Papua dan masyarakat asli Papua sejahtera dan maju, pasti tidak ada yang minta merdeka.

Nguwongke uwong yang juga diinginkan Sudiro adalah bagaimana semua pekerja di semua lini bekerja tanpa beban, tanpa ada tekanan yang berlebihan yang seakan bekerja di zaman kolonial. Manajemen atau perusahaan tidak boleh menghambat dan menghalang – halangi aktivitas organisasi pekerja.

Dikriminalisasi?

Tahun 2016, mantan Ketua PC SPKEP SPSI Mimika, Virgo Solosa, melaporkan Sudiro ke Polres Timika. Tak main-main, Sudiro dituduh menggelapkan iuran anggota organisasi hingga Rp 3,5 miliar. Tentu saja Sudiro, keluarganya, termasuk para pekerja, kaget bukan kepalang.

“Bagaimana ceritanya gelapkan dana hingga Rp 3 miliar lebih. Saya tidak pernah lihat uang segitu banyak. Bertahun-tahun kami tinggal di rumah kontrakan. Memang belakangan kami dikasi hadiah rumah oleh teman-teman pekerja. Jadi aneh sekali tuduhannya. Pihak yang menuduh termasuk penyidik dan jaksa yang menuntut, tidak memiliki bukti. Banyak saksi yang dihadirkan mengaku tidak tahu,” beber Ayu.

Di tengah proses penyidikan di Polres Mimika, AKBP Yustanto Mujiharso, Kapolres Mimika, menawarkan agar kasus diselesaikan secara musyawarah di tingkat organisasi. Pihak Sudiro setuju termasuk pihak PC dan PP SPKEP SPSI di Jakarta. Beberapa kali Sudiro dan pihak terkait datang ke kantor PP SPKEP SPSI di Jakarta. Persoalan selesai dan tidak ditemukan hal-ihwal yang dituduhkan.

Namun, tiba-tiba Yustanto diganti. Kapolres baru AKBP Victor D Mackbon membuka kembali kasus yang dilaporkan Virgo Solosa. Sudiro kembali ke Polres menjalani serangkaian pemeriksaan. Pada 8 Desember 2016 pemeriksaan Sudiro dipindahkan ke Polda Papua di Jayapura dan konon atas perintah Kapolda Paulus Waterpauw. Alasannya demi keamanan!

Ayu Widuri, istri Sudiro

Setelah diperiksa, si Bung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Papua. Sang istri dan kuasa hukum, didukung ribuan pekerja, mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, namun tidak dikabulkan. Surat permohonan penangguhan penahanan kedua kembali diajukan dan kembali tidak dikabulkan.

Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobay, sempat membuat surat pencabutan Laporan Polisi namun surat itu pun tidak digubris Polda Papua dan bertekad menuntaskannya untuk kemudian melimpahkan berkas penyidikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Timika.

Presiden KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani Nenawea sempat turun tangan lalu mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Ketiga. Andi Gani langsung berkomunikasi dengan petinggi Polri. Entah ada pengaruhnya atau tidak, yang pasti, pada Januari 2017, Sudiro diperintahkan keluar dari rumah tahanan Polda Papua dan menjadi tahanan kota (Timika). Serangkaian persidangan dilakukan di PN Timika hingga akhirnya si Bung dituntut 2 tahun 6 bulan dan divonis hakim 1 tahun penjara.

Pada 18 Agustus 2018 lalu, Sudiro bebas dari Lapas Timika setelah mendapatkan remisi hari ulang tahun kemerdekaan. Seharusnya ayah tiga anak ini bebas pada Oktober 2018. Pada hari kebebasannya itu, tidak hanya sanak keluarga yang menyambutnya namun ratusan pendukung terutama para pekerja mogok kerja PTFI yang selama ini telah setia berjuang bersamanya.(*/Bos)