Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK Pertama yang Masuk Bursa Dewas KPK

Jumat, 20 Desember 2019 – 02:00 WIB

Taufiequrachman Ruki (istimewa)

Taufiequrachman Ruki (istimewa)

JAKARTA, REQnews - Taufiequrachman Ruki kemungkinan besar bakal bernostalgia bersama KPK. Di antara lima calon Dewan Pengawas (Dewas), namanya kembali disebut. Mungkinkah mantan Ketua KPK periode pertama ini pulang ke 'rumah'?

Pensiunan polisi itu menjabat sebagai pemimpin komisi antirasuah pada 16 Desember 2003 hingga 2007. Setelah itu, Posisinya digantikan oleh Antasari Azhar. Ia kemudian terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan pada 2009, sampai pensiun pada 2013. Di tahun 2015, ia kembali ke sana sebagai pelaksana tugas menggantikan Abraham Samad. 

 

Latar Belakang dari Kepolisian

Pria kelahiran Rangkasbitung, 18 Mei 1946 ini, sebenarnya memiliki latar belakang dari dunia kepolisian. Perjalanan kariernya dimulai ketika ia berhasil menjadi lulusan terbaik di Akademi Kepolisian pada 1971.


Ruki langsung ditunjuk sebagai Komandan Peleton Taruma Akpol. Lalu menjadi perwira staf bagian operasi Polwil Purwakarta.
Kariernya berlanjut menjadi perwira seksi reskrim Polres Karawang, kemudian Kapolres Karawang, Kepala Subseksi Kejahatan Poltabes Bandung, Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja, dan Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang.


Di tengah karier, ia tak melupakan pendidikan. Ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta dan mendapat gelar sarjana hukum pada 1987.


Pada 1989-1991, ia mendapat mandat sebagai Kapolres Cianjur. Lalu, ia menjadi Kapolres Tasikmalaya pada 1991-1992 dan Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Posisi terakhirnya adalah Kepala Kepolisian Wilayah Malang.

 

Terjun ke Dunia Politik


Selain malang melintang di dunia kepolisian, ia juga pernah meninggalkan jejak dalam kancah perpolitikan Indonesia. Ia ditunjuk menjadi anggota DPR RI dari Fraksi TNI-Polri. Posisi ini ia jabat selama tiga periode, dari 1992 sampai 2001. Pada masa itu, ia beberapa kali menjadi ketua Komisi VII dan I. Di masa awal reformasi, dia juga terlibat sebagai anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR. Setelah itu, Ruki masuk ke dunia legislatif.


Tak lagi di KPK, Ruki memutuskan kembali terjun ke dunia politik di tahun 2016. Ia diangkat menjadi ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Islah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016 lalu.

 

Dikabarkan Menyetujui Revisi UU KPK


Ruki dikabarkan pernah pernah menyetujui revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2015. Namun ia membantahnya.
Hal ini diungkapkannya sehubungan dengan pernyataan eks Ketua KPK Abraham Samad menyebut usulan adanya revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, muncul di era kepemimpinan Ruki.

Ia menjelaskan, surat yang ditandatangani lima pimpinan termasuk dirinya ketika itu, bukanlah usulan kepada pemerintah untuk merevisi UU KPK.
Surat itu merupakan jawaban pimpinan KPK atas surat Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang meminta pendapat dan pandangan KPK mengenai revisi UU KPK yang terus bergulir di DPR. Dalam surat jawaban itupun, kata Ruki, pimpinan KPK sepakat menolak adanya revisi. (Binsasi)