Andi Samsan Nganro, Hakim Agung Pembela Pers yang Gagal Jadi Ketua MA

Senin, 06 April 2020 – 19:34 WIB

 Andi Samsan Nganro (suarakarya.id)

Andi Samsan Nganro (suarakarya.id)

JAKARTA, REQnews - Andi Samsan Nganro gagal terpilih sebagai Mahkamah Agung (MA) yang baru. Selama berkecimpung sebagai hakim, Andi dikenal sebagai sosok yang dekat dengan wartawan.

Ia pernah menjatuhkan putusan mengejutkan, menyatakan Aliansi Jurnalis Independen berhak mewakili wartawan melakukan gugatan. Keberpihakannya kepada pers membuatnya mendapat penghargaan Suardi Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen pada 2003.

Andi Samsan menilai wartawan dan hakim mempunyai persamaan prinsipal, bekerja atas dasar kemandirian. Jauh sebelum itu, karirnya Andi di dunia hukum tak berjalan mulus.

Bahkan pria kelahiran Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2 Januari 1953 tersebut tak pernah bercita-cita menjadi hakim. Kala itu, Andi hanya ingin seperti ayahnya menjadi pamong praja.

Namun, profesi impiannya mulai bergeser saat ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin tahun 1973. Menurutnya mempelajari hukum merupakan suatu hal yang menarik.

Andi pun memutuskan bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH). Semenjak aktif di sana, banyak kasus yang ia tangani seperti saat membela Dewan Mahasiswa IKIP Ujung Pandang yang didakwa menghina Presiden Soeharto.

Hampir dua tahun di LBH, membuatnya menangani banyak jenis perkara dari perkara rakyat kecil hingga perkara kontroversial. Seperti kasus penghinaan Presiden Soeharto yang dilakukan oleh Ketua Dewan Mahasiswa Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Makassar. 

Dari pengalamannya berjuang bersama membantu rakyat kecil, anak sulung dari tiga bersaudara ini akhirnya berminat mendaftar sebagai hakim di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar) pada tahun 1979 dan dinyatakan lulus.

Kariernya sebagai hakim pun dimulai di sana hingga tahun 1983. Ia kemudian dipindahtugaskan ke Pengadilan Negeri Sia-Sio, Maluku Utara. Ia juga bertugas selama empat tahun di sana.

Pada 1987 Andi dipindah lagi ke Pengadilan Negeri Tanahgrogot, Kalimantan Timur. Di pengadilan ini ia menangani sedikit perkara karena tempatnya memang di pedalaman.

Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim, ia juga menyempatkan untuk membuat tulisan yang berkaitan penagakan hukum. Tak jarang buah karya tangannya dimuat di media nasional seperti Kompas atau Suara Pembaruan.

Buktinya tulisan Andi berjudul 'Mengintip Berbagai Tantangan di Celah-celah Tugas Peradilan Sang Hakim' berhasil menyabet juara II Lomba Penulisan Ilmiah di bidang hukum yang diselenggarakan majalah Kartini dan majalah Forum Keadilan.

Usai dari Tanahgrogot, Andi mendapat tugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan sekaligus sebagai humas pengadilan dari tahun 1989-1994. Peran ini terus berlanjut hingga di dipindahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda di tahun 1994 hingga 1997.

Setelah itu ia diberi kepercayaan menjabat sebagai Ketua PN Tenggarong, Kalimantan Timur pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Andi akhirnya memasuki ibu kota dengan bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bukan hanya hakim dan humas, di pengadilan ini ia mendapat banyak tantangan dengan menangani kasus yang sangat populer.

Seperti kasus pengibaran bendera Papua Merdeka dan pelanggaran HAM sampai kasus yang melibatkan orang-orang ternama seperti Tommy Soeharto, Probosutedjo, dan Akbar Tandjung. Andi juga sempat memegang perkara dengan istilah baru di Indonesia, yaitu gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) dalam kasus imigran di Nunukan. Dalam putusannya, Andi memenangkan gugatan tersebut dan menyatakan pemerintah bersalah karena dinilai belum maksimal dalam melindungi tenaga kerja migran.

Kemudian, gugatan kasus kehilangan kendaraan di lahan parkir yang dikelola oleh Secure Parking. Dalam hal ini, putusan dianggap cukup berani dengan memenangkan gugatan.

Putusan tersebut menurutnya agar pengelola parkir tahu diri juga, bahwa mereka tidak boleh berlindung semata-mata pada aturan formal dalam karcis yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan.

Lalu di akhir tahun 2003, Andi digeser ke Cibinong. Di sana ia bertugas sebagai Ketua PN Cibinong. Lalu pada tahun 2006, ia ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jabatan Ketua Pengadilan. Di sini ia menangani kasus praperadilan SKP3 Soeharto dan kasus suap yang melibatkan dua warga PN Jakarta Selatan yakni hakim Herman Allositandi dan panitera Andry Djemi Lumanauw.

Dalam menangani kasus yang mendera para hakim tersebut, pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan, 2 Januari 1953 ini berusaha tetap profesional dan menganggap bahwa ini merupakan bukti tidak ada seorangpun yang kebal hukum di Indonesia. Bahkan, menurutnya penegak hukum seperti hakim melakukan pelanggaran maka harus mendapat hukuman yang lebih berat.

"Seorang hakim yang sedang marah bisa menghukum orang yang tidak bersalah, sedangkan jika dalam keadaan bergembira, ia bisa membebaskan orang yang bersalah atau menghukum ringan penjahat kelas kakap, adapun jika sedang lapar, ia gampang hilang kemandiriannya dengan membantu yang memberinya makan," kata Andi Samsan Nganro dalam sebuah kesempatan.

Pun ia menjadikan ungkapannya ini sebagai pegangan dalam bekerja sebagai hakim. Pada akhir 2018, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengangkat Hakim Agung Andi Samsan Nganro menjadi juru bicara MA menggantikan Suhadi yang harus konsentrasi sepenuhnya sebagai Ketua Kamar Pidana (MA) berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018. (Binsasi/Anita)