Jusuf Kalla dan Strategi Senyap Perdamaian Aceh

Jumat, 15 Mei 2020 – 17:03 WIB

Jusuf Kalla (JK)

Jusuf Kalla (JK)

JAKARTA, REQnews - Jusuf Kalla (JK) pada 15 Mei 2020 ini genap berusia 78 tahun. Dua kali menjabat Wakil Presiden RI, JK telah meninggalkan kenangan manis bagi bangsa ini, terutama yang tak terlupakan, perdamaian Aceh pada 2005 lalu.

Nyaris 30 tahun, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memberontak kepada pemerintah, sejak 1976 hingga 2005. Tuntutan kemerdekaan dan keinginan memisahkan diri dari NKRI berkobar. TNI turun tangan, dan terjadilah pertumpahan darah yang panjang antar sesama anak bangsa.

Mulai dari era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melalui TNI masih memakai cara-cara keras untuk meredam pemberontakan Aceh. Saling bunuh saudara sendiri di medan perang seperti hal yang lumrah, sampai tibalah satu sosok bernama Jusuf Kalla.

JK punya caranya sendiri untuk meredam konflik antara GAM dan TNI di Tanah Rencong. Kala itu, 2005, ia menjabat sebagai Wakil Presiden RI. JK menjalankan strateginya dengan cara senyap, tak terdengar oleh publik. 

Ia punya pandangan, untuk menciptakan perdamaian, maka harus dilakukan dengan cara yang tak terbuka, dan hanya melibatkan pihak yang berkonflik saja. Perdamaian itu berpuncak pada perjanjian atau Kesepakatan Helsinki.

"Kalau hasil pemikiran itu diketahui seluruh rakyat pasti akan banyak yang protes. Itulah kenapa proses Perjanjian Helsinki itu tertutup selama enam bulan," kata JK dalam sebuah wawancara bersama awak media, November 2015.

Ya, JK kemudian melakukan pendekatan kepada dua pihak yang berkonflik. Dalam penyusunan draf Kesepakatan Helsinki, publik bahkan DPR RI dan para menteri tidak mengetahuinya. Pihak yang benar-benar terlibat dalam penyusunan itu tak lain adalah tim perunding pemerintah, Presiden SBY, JK, dan dua petinggi GAM, Malik Mahmud serta Zaini Abdullah.

Lalu, JK perlahan-lahan dan secara diam-diam mendekati Panglima TNI kala itu, yakni Jenderal Endriartono Sutarto. Ia memanggil sang panglima untuk berbicara empat mata. 

JK mengaku, percakapannya dengan Endriartono hanya berlangsung 10 menit, namun menghasilkan keputusan besar. Ia bertanya kepada Panglima, sudah berapa tentara Indonesia yang tewas di Aceh selama 30 tahun.

"Kemudian saya tanya apakah sebagai Panglima TNI anda rela prajurit anda tewas karena perang dengan saudara sendiri, dan jawaban beliau sangat elegan saat itu, ingin mempertahankan NKRI," ujar JK.

Panglima TNI kemudian mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Ia tak ingin kehilangan prajurit, juga tak mau berperang melawan saudara se-Tanah Air. Akhirnya, JK dan Endriartono sepakat, kontak senjata di Aceh harus dihentikan, dimulai dari TNI.

Dua pihak telah sepakat, maka muluslah seluruh penyusunan Kesepakatan Helsinki. Perjanjian itu kemudian ditandatangani pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, ibu kota Finlandia. 

Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Kesepakatan Helsinki terdiri dari beberapa bagian:

- Bagian pertama menyangkut kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.
- Bagian kedua tentang Hak Asasi Manusia.
- Bagian ketiga tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat,
- Bagian keempat tentang Pengaturan Keamanan.
- Bagian kelima tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh.
- Bagian keenam tentang Penyelesaian Perselisihan.