Cerita Eks Menteri Kehakiman Muladi yang Pernah Gak Lulus SD-SMP

Minggu, 31 Mei 2020 – 03:03 WIB

Cerita Eks Menteri Kehakiman Muladi yang Pernah Gagal Lulus Dua Kali

Cerita Eks Menteri Kehakiman Muladi yang Pernah Gagal Lulus Dua Kali

JAKARTA, REQnews – Namanya Muladi, seorang pria asal Jawa Tengah kelahiran 26 mei 1943. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman (Menkeh) pada masa Presiden Soeharto. Belakangan namanya dipilih sebagai ketua tim Revisi KUHP

Anak bungsu dari tiga bersaudara itu mengawali karier perhukuman sejak masuk kuliah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Diponegoro, Semarang. Walau lahir di Surakarta, sejak ayahnya bertugas di kepolisian mereka sekeluarga pindah ke Semarang.

Dari kecil hingga dewasa, Muladi banyak menghabiskan waktu pergaulannya di Kota Lumpia itu. Di tempat kuliah ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan aktif berorganisasi.

Setelah lulus, ia melanjutkan sekolah ke luar negeri di Institute of Human Rights di Strasbourg, Perancis.

Di sana ia banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan hukum yang cakupannya lebih luas. Beruntung saat kuliah di luar negeri Muladi berhasil mendapat nilai cum laude. Kendati begitu, ia pernah tercatat tidak lulus sekolah dua kali saat duduk di SD dan SMP.

Meski pernah punya riwayat tidak lulus, ia mampu membuktikan pada orang -orang sekitar yang merendahkannya bahwa dirinya mampu menjadi yang terbaik. Terbukti di tahun 1986 sampai 1991, ia menduduki kursi Dekan Fakultas Hukum Undip.

Kemudian di tahun 1994 hingga 1998 menjabat sebagai Rektor Undip. Suatu prestasi yang tidak bisa dipercaya dari seorang anak yang dipandang sebelah mata. Itulah Muladi, ketekunan serta prinsip hidup yang menjadikannya tegar menghadapi segala dinamika kehidupan.

Namanya mulai dikenal orang saat Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII pada tahun 1998. Tapi kiprahnya tidak bertahan lama seiring lengsernya Soeharto sebagai presiden.

Ketika kekosongan kekuasaan negara diisi oleh B.J Habbibie, nama Muladi kembali menjadi perhatian saat dirinya dipilih rangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara RI.

Lepas dari kementerian, Muladi mendapat posisi strategis sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Bisa dibilang jabatannya di Lemhanas yang paling lama, yakni dari tahun 2005 samai 2011. Ia mendapat penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dari presiden RI tahun 2006.

Selama masa keriernya Muladi termasuk tokoh yang berjibaku ikut pengkajian revisi KUHP selama 35 tahun. Rekan seniornya seperti Prof. Soedarto, Prof. Roeslan Saleh, Prof. Moeljanto, Prof Oemar Seno Adjie, telah meninggal dunia. Kini tinggal Muladi yang melanjutkan perjuangan mereka merevisi KUHP.

Tujuan perevisian agar Indonesia tidak lagi menggunakan hukum kolonial Belanda. Ia kecewa saat presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi KUHP pada 20 September 2019 lalu, setelah 4 tahun belakangan ia terus berdebat panjang dengan DPR RI. Harapanya hanya satu, semoga penundaan tersebut tidak berakhir kegagalan. (Anita)