Profil Jenderal Budi Gunawan, Kepala BIN yang Jadi Juru Damai Jokowi-Prabowo

Rabu, 29 Juli 2020 – 18:25 WIB

Profil Jenderal Budi Gunawan, Kepala BIN yang Jadi Juru Damai Jokowi-Prabowo

Profil Jenderal Budi Gunawan, Kepala BIN yang Jadi Juru Damai Jokowi-Prabowo

JAKARTA, REQnews - Kursi jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Purn Pol Budi Gunawan digoyang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Presiden Joko Widodo diminta Kurnia untuk mengevaluasi kinerja purnawirawan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1983 tersebut.

Pria yang pernah dijuluki juru damai Jokowi-Prabowo itu dinilai gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Sugiarto Tjandra. "Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa 28 Juli kemarin.

"Presiden Joko Widodo juga harus segera memberhentikan Kepala BIN Budi Gunawan jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," ucap dia.

Lalu siapa sebenarnya mantan Wakapolri yang akrab disapa BG tersebut?

Mengutip Wikipedia, Rabu 29 Juli 2020, BG merupakan pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak 9 September 2016 menggantikan Sutiyoso. Mantan Kapolda Bali ini juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) E-Sport Indonesia.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Pol. Badrodin Haiti sejak 22 April 2015 dan Jenderal Pol Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 September 2016, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso dan mengirimkan surat kepada DPR.

Pada saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004) pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Setelah itu dia kemudian sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Mabes Polri.

Kemudian ia pernah menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun, lalu dipromosikan menjadi Kapolda Jambi yang merupakan Polda tipe B.

Tak lama dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum), kemudian dia sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lalu dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.

Budi Gunawan akhirnya meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) ketika dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lainnya.

Kontroversi

Pada saat Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR, KPK mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Saat itu, DPR mengumumkan Budi lolos dan dapat dilantik oleh Presiden pada pertengahan Januari 2015.

KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Ia diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.

Setelah itu, Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Penanganan kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2015. Namun, kejaksaan justru melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan polisi pernah mengusut kasus tersebut.

Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih.

Jokowi pun akhirnya menunda pengangkatannya dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri tanpa batasan waktu. Pada akhirnya, Jokowi mengirimkan Surat Pergantian Kepala Polri baru atas nama Badrodin Haiti. Budi Gunawan kemudian ditunjuk menjadi Wakapolri dalam Sidang Wanjakti pasca Badrodin naik menjadi Kapolri.

Riwayat Pendidikan

Akademi Kepolisian (Akpol) 1983
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Sekolah Staf dan Pemimpin Polri (Sespim)
Sekolah Staf dan Perwira Tinggi Polri (Sespati)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Magister di Universitas Satya Gama
Doktoral di Trisakti University
Professor (Guru Besar) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)[10]

Riwayat Jabatan

Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung
Kasat Lantas Poltabes Palembang
Kapolresta Bogor
Sesdit Lantas Polda Lampung
Kabag Sus Lantas Sundit Regident Dit Lantas Polri
Pamen SSDM Polri (Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri) (1999–2001)
Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001–2004)
Karobinkar SSDM Polri (2004–2006)
Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008)
Kapolda Jambi (2008–2009)
Kadiv Binkum Polri (2009–2010)
Kadiv Propam Polri (2010–2012)
Kapolda Bali (2012)
Kalemdiklat Polri (2012–2015)
Wakapolri (2015–2016)
Kepala Badan Intelijen Negara (2016–)