JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam deklarasi gerakan&nbsp;Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia&nbsp;(KAMI). Ia beralasan, keikutsertaannya karena setiap warga mesti berpartisipasi dengan cara yang benar. Meski partisipasi itu tak perlu ada di barisan kekuasaan.
Refly pun menjawab alasan dirinya ikut deklarasi KAMI. "Saya ditanya kenapa datang ke pradeklarasi KAMI, saya bilang hal hal yang baik justru harus ikut," tulis Refly di akun Twitternya, @ReflyHZ yang dikutip pada Selasa 3 Agustus 2020.
Ya, semenjak dicopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), suara Refly makin nyaring mengkritisi kinerja pemerintah.
Refly sebenarnya wajah lama di Kementerian BUMN. Dia juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Meski duduk di lingkaran pemerintah, Refly tetap memainkan perannya sebagai akademisi yang kerap mengkritik Presiden Jokowi. Bahkan tersiar kabar, pria kelahiran di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Januari 1970 ini sebenarnya sempat ditawari menjabat Menkumham di periode kedua jabatan Presiden Jokowi.&nbsp;
Seperti apa perjalanan hidup Refly Harun? Berikut rangkuman dari pelbagai sumber.
Refly meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada&nbsp;Yogyakarta&nbsp;pada 1995. Selama kuliah, Refly aktif di organisasi kampus dan sempat menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa hukum.&nbsp;
Setelah lulus, ia memulai karier menjadi wartawan di Media Group. Kemudian memutuskan berhenti dan melanjutkan studi S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan program S3 di University of Notre Dame,&nbsp;Amerika Serikat.
Refly pun dikenal menjadi aktivis&nbsp;pemilu, pakar hukum tata negara, staf ahli di Mahkamah Konstitusi, hingga staf ahli Presiden dalam bidang hukum.
Kepiawaian Refly di bidang hukum dibuktikan dengan terjun di lapangan. Ia terlibat langsung ketika menjadi saksi ahli di&nbsp;Mahkamah Konstitusi&nbsp;yang menyidangkan kasus sengketa undang-undang dan Pilkada.
Disertasinya berjudul&nbsp;Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia&nbsp;berhasil ia pertahankan di depan penguji saat sidang promosi doktor ilmu hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,&nbsp;Padang, Sabtu 21 Mei 2016.
Kala itu, Refly dinyatakan lulus dengan nilai yudisium cum laude. Ia sering dijadikan nara sumber, pembicara, dan pengamat persoalan hukum tata negara, sengketa&nbsp;Pilkada, dan Pilpres.
Tak cuma itu, dirinya juga aktif sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO). Selain itu, ia sempat menjadi staf ahli salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ia pernah ditunjuk menjadi ketua tim Anti-Mafia MK oleh Ketua MK Mahfud MD.
Pascapemilihan presiden 2014, ia masuk staf ahli presiden. Tak lama menjadi staf ahli, ia ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT&nbsp;Jasa Marga&nbsp;(Persero) Tbk.
&nbsp;
Pendidikan
S1 Jurusan Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1995)
S2 Jurusan hukum (MH) dari Universitas Indonesia (2002)
S3 LL.M dari University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007)
S3 Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang (2016)
&nbsp;
Karier
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum, UGM, 1991-1992
Wartawan, 1995
Staf ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), 2003-2007
Pengamat Hukum Tata Negara
Konsultan Centre of Electoral Reform (Cetro), 2008
Direktur Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct)
Staff Ahli Presiden, 2014
Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero), 2015.&nbsp;

Profil Refly Harun, Pakar HTN yang Hobi Kritik Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi