JAKARTA, REQnews -&nbsp;Evi Novida Ginting Manik dipastikan bahagia saat tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).&nbsp;
Jokowi pun dikabarkan tidak akan menempuh upaya hukum banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)&nbsp;itu.
"Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2020.
Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting terhadap Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Keppres itu merupakan tindak lanjut putusan DKPP yang memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.
Evi menyebut pencopotan dirinya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI cacat hukum. Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019 tidak sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan pengambilan keputusan minimal dihadiri lima orang. Sementara sidang hanya dihadiri empat orang anggota.&nbsp;
Asal tahu saja, Evi Novida Ginting Manik lahir di Medan, 11 November 1966. Ia adalah salah satu komisioner perempuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih untuk periode 2017-2022.&nbsp;
Ia dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 April 2017. Pelantikan berdasarkan Keppres nomor 43P/2017. Di bawah kepemimpinan Arief Budiman, Evi Novida ditunjuk sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara dan Logistik Pemilu.
Pengalamannya di dunia&nbsp;pemilu&nbsp;sudah dimulai sejak menjabat sebagai anggota KPU Medan periode 2004-2009. Pada periode selanjutnya, ia naik menjadi Ketua KPU Kota Medan periode 2009-2013 dan anggota KPU Sumatra Utara periode 2013-2018.&nbsp;
Evi juga sebelumnya pegawai negeri sipil dan dosen Universitas Sumatera Utara (USU). Pendidikannya ditempuh di Medan mulai dari SD hingga magister. Setamat SMA, ia melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1992 dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan USU pada 2007.
Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Sekretaris Laboratorium Ilmu Politik FISIP USU. Evi menamatkan pendidikan magister (S2) jurusan Studi Pembangunan juga di almamaternya tersebut.
Evi mengikuti seleksi pemilihan anggota KPU RI untuk periode 2017-2022. Setelah melalui sejumlah tahapan dia terpilih sekaligus menjadi satu-satunya perempuan di jajaran komisoner KPU.
Pada Rabu 18 Maret 2020, Plt Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tetap Evi Novida berdasarkan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.
Evi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara caleg Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6.
Evi Novida tak terima dipecat dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evi dipecat dalam sidang etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada, Rabu 18 Maret 2020 kemarin.
"Saya keberatan dengan Putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020," ujar Evi Novida di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.
Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu I Arief Budiman selaku ketua merangkap anggota KPU, Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, Teradu IV Ilham Saputra, Teradu V Viryan Azis, dan Teradu VI Hasyim Asy&rsquo;ari.
Pendidikan
SD Bhayangkari, Medan (1979)
SMP Bhayangkari, Medan (1982)
SMA Negeri 1 Medan (1985)
S1 Administrasi Negara, Universitas Sumatra Utara (1992)
S2 Studi Pembangunan, Universitas Sumatra Utara (2007)
&nbsp;
Organisasi
Ikatan Alumni USU Wilayah Sumatra Utara (2014-2018)
Ikatan Alumni Fisip USU sebagai Bendahara Umum (2006-2010)
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Medan sebagai Bendahara.

Profil Evi Novida Ginting, Srikandi yang Bikin Malu Jokowi di PTUN

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi