Sosok Hari Wurianto, Direktur Kepatuhan Bukopin yang Diperiksa KPK Terkait Suap RTH Bandung

Kamis, 15 Oktober 2020 – 15:00 WIB

Direktur Kepatuhan Bukopin Hari Wurianto (Foto: Istimewa)

Direktur Kepatuhan Bukopin Hari Wurianto (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Beberapa waktu lalu Hari Wurianto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan itu terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012 dan 2013 dan pengembangannya.

Siapa sebenarnya Hari Wurianto? Mengutip pelbagai sumber dan Bloomberg, Hari merupakan Direktur Kepatuhan Bank Bukopin yang dipilih berdasarkan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk. yang digelar 25 Agustus lalu.

Lulusan Institut Pertanian Bogor ini diketahui bergabung dengan Bukopin sejak tahun 2006 lalu. Sejumlah jabatan strategis pun pernah didudukinya. Mulai dari kepala cabang hingga posisi saat ini sebagai Direktur Kepatuhan menggantikan Irlan Suud yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengalaman sebelumnya antara lain General Manager Bisnis Regional 1, General Manager Strategi dan Transformasi, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di perusahaan yang sama.

Hari Wurianto juga dikenal sebagai lulusan Ipmi Business School. Dalam kasus pengadaan RTH di Pemkot Bandung, Hari dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda/wiraswasta) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah RTH Bandung dan pengembangannya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda. Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp 30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp 10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang. Selain itu, KPK juga sedang menelusuri adanya proyek-proyek lain selain RTH yang diduga dikerjakan oleh tersangka Dadang.