JAKARTA, REQnews - Sidang terdakwa penghapusan red notice, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo bakal terasa spesial. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Damis akan memimpin langsung sidang kasus suap yang juga melibatkan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap.
Rencananya, Damis akan memimpin sidang tersebut pada 2 November 2020 mendatang. "Majelis Hakim untuk 4 terdakwa langsung dipegang oleh Yang Mulia Bapak Ketua PN Jakarta Pusat yaitu Bapak Muhammad Damis," kata Kepala Humas PN Jakpus Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Minggu 25 Oktober 2020.
Alasan Ketua PN Jakpus langsung memimpin persidangan karena kasus ini menjadi perhatian publik. Meski dipimpin langsung Dami, Bambang menyebut jika sidang 4 terdakwa tersebut akan dilakukan secara terpisah.
Untuk susunan majelisnya adalah Ketua Majelis Muhammad Damis, dan hakim anggota majelis Saefuddin Zuhri dan Joko Subagyo. "Dipegang langsung oleh Yang Mulia Bapak Ketua oleh karena Perkara tersebut menarik perhatian publik dan mendapat atensi dari publik," ucapnya.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/e16d947597f4c24b5a92c5b684d399a5.jpg" border="0" />
PN Jakpus sebelumnya menetapkan jadwal sidang perdana bagi 4 terdakwa kasus penghapusan red notice pada 2 November. Keempat terdakwa itu adalah Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap, serta Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, yang diduga penerima suap.
Selain itu PN Jakpus juga menetapkan jadwal persidangan tersangka kasus suap pengurusan fatwa MA, Andi Irfan Jaya yang juga akan digelar pada 2 November. Sidang perdana diagendakan pukul 10.00 WIB.
Adapun susunan majelis hakim bagi kasus Andi Irfan sebagai berikut, Eko Purwanto sebagai Ketua Majelis Hakim, sementara hakim anggota Sunarso dan Moch Agus Salim.
Lalu siapa Muhammad Damis?
Pemilik NIP 196310251992121001 ini merupakan pengadil dengan pangkat Pembina Utama Muda / IV/c. Pria kelahiran Pinrang, 25 Oktober 1963 ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Tangerang.
Pada masa jabatan itu, Damis sempat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap Rp 30 juta untuk mengurus putusan perkara perdata. Damis sebelumnya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2017.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Profil Muhammad Damis, Hakim Pengadil Dua Jenderal Polri yang Pernah Diperiksa KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi