Profil Joko Sasmito, Hakim yang Tangani Kasus Penyerangan Kopassus di Cebongan

Selasa, 22 Desember 2020 – 09:02 WIB

Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Joko Sasmito terpilih kembali menjadi anggota Komisi Yudisial (KY) RI. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim periode 2016-2020.

Joko kembali dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota KY untuk periode 2020-2025, pada Senin 21 Desember 2020. Seperti apa sepak terjang eks hakim pengadilan militer lulusan STM Pembangunan Negeri Surabaya tahun 1979 tersebut? Berikut rangkuman REQnews, Senin 21 Desember 2020:

Mengawali karirnya, Joko bergabung menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) usai lulus STM. Dalam rentang tahun 1980-1985, Joko pernah dipercaya sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang dan terlibat dalam Operasi Timor-Timur.

Sejurus kemudian, Joko berhasil meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum.

Pria kelahiran Mojokerto 63 tahun silam itu pernah diangkat menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun, hingga menjadi hakim militer.

Namun, Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) RI. Karena kemampuannya yang mumpuni, Joko ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah TNI di MA sejak tahun 2005-2006.

Pada tahun 2010, Joko mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya. Kemudian, tahun 2011 ia mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM (Hak Asasi Manusia).

Atas kinerja dan prestasinya dalam kasus Cebongan, ia banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI. 

Keuletan dan keteguhan terlihat dalam motto hidupnya, “Kita harus berani bermimpi, untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Dengan berusaha, berdoa dan berserah diri, Tuhan akan membuka jalan untuk mewujudkan mimpi kita."

Terbukti, setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY periode 2016-2020, dan terpilih lagi hingga tahun 2025.