JAKARTA, REQnews - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Posisi kubu Moeldoko kini saling berhadapan dengan kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebenarnya, nama Moeldoko bukanlah nama baru yang muncul sebelum pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mantan Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga pernah memilih Partai Hanura dan menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina.
Kini, pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 &ndash; 2025, melalui hasil vooting dalam KLB. Sedangkan Marzukie Alie terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada periode 2021 - 2025.
Moeldoko yang saat ini lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 1957, merupakan salah satu tokoh militer yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden yang dilantik sejak tanggal 17 Januari 2018.
Moeldoko adalah anak bungsu dari 12 bersaudara pasangan Moestaman dan Mas&rsquo;fuah menikah dengan Koesni Harningsih. Dari hasil pernikahannya dengan&nbsp;Koesni Harningsih,&nbsp;saat ini&nbsp;Moeldoko&nbsp;memiliki dua orang anak yang bernama Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.
Sejak kecil, Moeldoko hidup dengan kekurangan dan jauh dari pusat kota namun berhasil lolos Akademi Militer. Moeldoko merupakan alumni dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1981 dengan predikat terbaik dan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.
Selama berada di militer, ia telah memperoleh tanda jasa antara lain: Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.
Pada era Presiden SBY, Moeldoko menjabat sebagai Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD dan Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).
Moeldoko pernah terlibat dalam beberapa penugasan seperti Operasi Seroja Timor-Timur (1984) Konga Garuda XI/A, Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura-Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992).
Pada tahun 2010, Moeldoko menjabat sebagai Pangdiv 1/Kostrad, Pangdam XII/Tanjungpura, dan Pangdam III/Siliwangi. Pada tahun 2013, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Selain lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Moeldoko pernah mengeyam pendidikan di Universitas Indonesia (UI).
Pada tahun 15 Januari 2014, ia meraih gelar doktor pada program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI dengan judul &ldquo;Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)&rdquo; dengan predikat sangat memuaskan.
Puncak karier militer Moeldoko terjadi pada 30 Agustus 2013 setelah ia dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden SBY di Istana Merdeka. Posisi ini diembannya hingga 2015 atau ketika era pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, pada 26 Desember 2016 ia terjun ke dalam politik dengan bergabung ke dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina.
Moeldoko juga seorang pendiri M Foundation yang merupakan sebuah yayasan yang berfokus kepada kegiatan sosial dalam memberikan bantuan pendidikan kepada anak &ndash; anak yatim hingga masuk ke perguruan tinggi.
Ia juga mendirikan Masjid Dr. H. Moeldoko yang terletak di dalam kompleks Islamic Center di perbatasan Jombang dan Kediri. Masjid tersebut juga dilengkapi dengan panti asuhan, madrasah, dan taman pendidikan Al-Quran.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada pelaporan harta 2019, Moeldoko mempunyai harta sebesar Rp 46.137.114.631.
Harta yang dimiliki Moeldoko itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Pada tanah dan bangunan yang dimiliki Moeldoko sebanyak 11 bidang senilai Rp 33.431.000.000.
Tanah dan bangunan itu terdiri dari, tanah seluas 27.995 meter persegi di Bogor senilai Rp 1,2 miliar; tanah seluas 250 meter persegi dan bangunan seluas 180 meter persegi di Kota Jakarta Timur senilai Rp 3,5 miliar; tanah seluas 585 meter persegi dan bangunan seluas 600 meter persegi di Kota Jakarta Timur senilai Rp 7 miliar.
Selanjutnya, tanah seluas 1.531 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 420 juta; tanah seluas 5.800 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 820 juta; tanah seluas 1.554 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 300 juta; tanah seluas 115 meter persegi dan bangunan seluas 85 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 1,1 miliar.
Kemudian, tanah seluas 118 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 961 juta; tanah seluas 215 meter persegi di Pasuruan senilai Rp 530 juta; tanah seluas 115 meter persegi dan bangunan seluas 85 meter persegi di Kota Pasuruan senilai Rp 1,1 miliar; dan tanah seluas 775 meter persegi dan bangunan seluas 775 meter persegi di Kota Surabaya senilai Rp 16,5 miliar.
Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Moeldoko itu semuanya merupakan hasil sendiri. Lalu untuk harta dalam bentuk alat transportasi yang dimiliki Moeldoko adalah, mobil Toyota Camry 2,5 L Hybrid AT tahun 2012 senilai Rp 200 juta.
Untuk harta bergerak lainnya sebesar Rp 204 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 6.694.614.631. Sementara itu, Moeldoko tidak mempunyai harta dalam bentuk surat berharga serta tidak mempunyai utang.
Pelaporan harta kekayaan 2019 yang disampaikan Moeldoko kepada KPK ini dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 15 April 2020 setelah dilaporkan pada 30 Maret 2020.ilegal karena tidak sesuai AD/ART Demokrat.

Catatan Moeldoko: Berawal dari Militer, Manuver Politik, Hingga Harta Rp 46 Miliar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi