Yasonna Laoly, Sosok yang Mimpi Jadi Pendeta hingga Masuk Deretan Menteri Layak Reshuffle

Jumat, 16 April 2021 – 07:30 WIB

Yasonna Laoly (Foto: Istimewa)

Yasonna Laoly (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Reshuffle di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan dilakukan pekan ini.

Isu reshuffle itu dibocorkan tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin melalui akun twitter pribadinya.

"Presiden Insyaallah akan melantik menteri baru Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM, adakah menteri"lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja." cuit Ngabalin lewat akun Twitter @AliNgabalinNew, sebagaimana dikutip REQnews, Kamis 15 April 2021.

Banyak pula netizen yang penasaran dan mempertanyakan menteri apa yang akan digeser dari kabinet.

Berbagai lembaga survei pun banyak yang melakukan riset menteri yang layak untuk direshuffle. Salah satunya lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Dari hasil survei IPO, terdapat beberapa menteri yang dinilai layak untuk reshuffle. Salah satunya nama Yasonna Laoly yang menduduki peringkat pertama dengan presentase 54,0 persen sebagai menteri yang dianggap layak reshuffle.

Lalu seperti apa sosok Yasonna Laoly? 

Yasonna mencetak rekor sebagai putra keturunan suku Nias pertama yang menjadi menteri. Sebagai putra daerah, warga Nias merasa sangat bangga dengan pencapaiannya karena termasuk peristiwa langka. 

Orang yang berlatar etnik Nias sering disebut sebagai Ono Niha yang artinya merasa kepalanya turut disematkan sebuah mahkota emas nan berkilau.

Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini dipilih Jokowi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Menkumham).

Terpilih (kembali) sebagai menteri, kader PDIP ini termasuk banyak mendapat kritik dari masyarakat. Kebijakan kontroversinya seperti revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Revisi UU KPK.

Orang Batak Nias

Yasonna lahir dari pasangan F. Laoly dan ibu bersuku Batak bernama R. Sihite. 

Nama Yasonna Hamonangan Laoly dipadukan dari unsur bahasa Batak dan Nias. Yasonna diambil dari bahasa Nias Yaso Nasa, artinya masih ada lagi.  Sedangkan Hamonangan dalam bahasa Batak berarti kemenangan dan Laoly merupakan salah satu marga dalam masyarakat Nias.

Seperti kebanyakan orangtua lainnya, ayahnya menaruh harapan dibalik nama tersebut agar setelah kelahiran Yasonna, masih ada lagi adik-adik Yasonna yang akan terlahir. 

Ayahnya dulu adalah seorang polisi dengan pangkat terakhir mayor dan menjadi anggota DPRD Kota Sibolga dan anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi ABRI.

Nampaknya sosok tampan dan cerdas ini diwarisi dari kedua orangtuanya. 

Masa kecil Yasonna dihabiskan di Sibolga tepatnya di Jalan Jati Nomor 34, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas. Rumah itu menjadi saksi dibesarkan Yasonna dan kelima adiknya. 

Dikutip dari web yasonnahlaoly.com dirinya menceritakan bahwa dulunya mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan. Barulah tahun 1960 mereka diperkenankan untuk tinggal di Asrama Polisi Sambas Sibolga. Tak lama akhirnya orangtuanya membangun rumah sendiri.

Jejak Yasonna

Yasonna mengenyam pendidikan dasar di SD/SR Katolik Sibolga pada tahun 1959 hingga 1965. Tahun 1968 ia melanjutkan ke SMP Negeri I Sibolga dan melanjutkan di SMA Katolik, Sibolga dari tahun 1968-1972. 

Tidak berhenti disitu, Yasonna melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus pada tahun 1978 dengan gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.

Tahun 1983-1984, ia mengikuti Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, Amerika Serikat.

Yasonna selalu haus akan ilmu dan melanjutkan kuliah S2 dari Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar master of sience di usia 33 tahun.

Ia juga merampungkan program doktor di negeri yang sama, Paman Sam. Yosanna meraih gelar Doctor (Ph.D) dari North Carolina State University, Amerika Serikat, pada usia 41 tahun.

Selama kuliah Yasonna juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus . Misalnya dia pernah bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan KNPI Medan serta menjadi ketua umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Dalam organisasi intrakampus juga menjadi Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, USU, Medan. 

Tak hanya itu, berbagai penghargaan juga pernah ia raih misalnya mendapatkan penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virgina Commwealth University, Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society, dan Sigma Iota International Honor Society.

Berbagai jabatan yang pernah ia duduki dalam dunia pendidikan ia pernah menjadi Ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas HKBP Nommensen, Medan, dan puncak karier akademik menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, pada usia 45 tahun.

Nampaknya malang melintang 19 tahun di dunia pendidikan dirasa dirinya sudah cukup. Dia melebarkan sayap dan mulai merintis karier di dunia politik. Kader PDI Perjuangan ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 1999-2004. Kariernya dalam dunia politik terus meroket pada pemilu berikutnya, Yosanna kembali terpilih menjadi anggota DPR Pusat 2004-2009.

Ia bertugas di Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan Agraria.

Pada pemilu berikutnya, Yosanna terpilih kembali menjadi anggota DPR RI 2009-2014. Puncak kariernya makin benderang saat Presiden Jokowi memintanya untuk menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Mengubur Mimpi Menjadi Pendeta

Siapa sangka saat SMA Yasonna bercita-cita menjadi pendeta. Meskipun itu keinginan ayahnya tapi dirinya setuju. Nampaknya juga hasrat menuntut ilmlu hingga keluar negeri juga tumbuh saat ia mengikuti kursus bahasa Inggris sistem jarak jauh di sebuah lembaga kursus di Bandung. Ia mendapat informasi kalau banyak pendeta yang belajar sampai ke luar negeri.

Pendeta sepertinya bukan jalan hidupnya. Saat ia berkunjung ke rumah keluarganya,  kakak sepupunya, Ama Gawa’a Laoli bertanya akan melanjutkan pendidikan kemana. Dengan yakin ia menjawab menjadi pendeta. Namun menurut kakak sepupunya orang Nias sudah banyak jadi pendeta.

Saat itu Yasonna diajak berkeliling ke kampus Universitas Sumatera Utara (USU). Di kampus yang banyak melahirkan pengacara itulah tiba-tiba dirinya berkeinginan kuliah di jurusan hukum. Mimpi menjadi seorang pendeta pun sejenak dilupakannya.

Dia pun mendiskusikan keinginannya itu dengan sang ayah. Walau awalnya sempat menolak tetapi akhirnya luluh juga dan mengizinkan anaknya kuliah hukum.

Yasonna Kini

Modal nekat Yasonna menikahi seorang gadis bernama Elisye W. Ketaren. Pasalnya saat itu dia baru saja lulus kuliah dan dia hanya berprofesi sebagai pengacara independen yang tidak punya penghasilan tetap.

Bersama Elisye, mereka dikaruniai empat anak, yaitu Novrida Isabella Laoly, Fransisca Putri Askari Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, dan Jonathan Romy Laoly.

Yasonna selalu percaya akan pertolongan Tuhan akan datang lewat berbagai macam cara.

Dilansir REQNews dari website elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Yasonna pada tahun 2019 mencapai Rp 24.083.108.768 (24 miliar)

Yasonna tercatat memiliki belasan tanah tersebar di banyak wilayah dua mobil, Toyota Harrier Jeep seharga Rp560 juta serta Toyota Fortuner Jeep dengan nilai Rp283.660.000 (Rp283,7 juta).

Harta bergerak pria berkacamata itu juga mencapai Rp3.606.000.000 (Rp3,6 miliar) dan surat berharga senilai Rp1.987.922.000 (Rp1,99 miliar).

Sedangkan kekayaan dalam bentuk kas berjumlah Rp13.217.223.256 (Rp13,2 miliar). 

Setelah sebelumnya memegang jabatan sebagai Menkumham, dirinya kembali dipercayai Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Menkumham pada Kabinet Indonesia Maju 2019—2024.

Dari sejumlah menteri dirinya termasuk salah satu yang banyak mendapat perhatian dan kritik dari masyarakat.

Yasonna disebut dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima aliran dana korupsi E-KTP.

Saat orang lain menentang revisi UU KPK, Yasonna menjadi salah satu garda terdepan yang setuju. Dia juga pernah tidak melaporkan Presiden soal pasal kontroversial di pembahasan revisi UU MD3.