Munarman, Sosok Antimiliterisme, Eks HTI hingga Tersandung Kasus Teroris

Selasa, 27 April 2021 – 17:47 WIB

Munarman FPI (Foto: Istimewa)

Munarman FPI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap polisi pada Selasa 27 April 2021. Kadiv Humas Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme. 

Seperti apa sosok tokoh kontroversial tersebut? Merangkum pelbagai sumber, sebelum bergabung FPI Munarman dikenal luas sebagai aktivis pembela hak-hak sipil.

Pun dikenal antimiliterisme sebagai aktivis di YLBHI dan Kontras. Namun, tiba-tiba semua orang terkaget-kaget seolah Munarman berubah watak menjadi keras dan bengis. 

Media menggambarkan Munarman seolah-olah menjelma menjadi tokoh radikal, menyusul terjadinya penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Menurut keterangan beberapa temannya, minat Munarman pada gerakan Islam bermula saat ia menjadi anggota Tim Pengacara Abu Bakar Ba'asyir tahun 2002. Selepas tidak mendampingi Ba'asyir, Munarman mulai dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari HTI, Munarman mulai mengenal sejumlah tokoh Islam garis keras, termasuk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab. Dia lantas mendirikan An Nashr Institute. Munarman belakangan banyak berada pada garis depan atas kampanye pembubaran Ahmadiyah.

Pria kelahiran Palembang, 16 September 1968 ini mengawali karier dari bawah. Suami Anna Noviana itu terjun ke dunia advokasi saat

menjadi relawan pada LBH di Palembang tahun 1995. Selang dua tahun kemudian, kariernya menanjak dengan menjadi Kepala Operasional LBH Palembang. Namanya mulai menasional saat menjabat koordinator Kontras Aceh pada medio 1999-2000. Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras.

Dengan sederet jabatan itu, tidak heran jika cabang pendukung pencalonannya menjadi orang nomor satu di YLBHI adalah LBH Palembang dan Banda Aceh, di samping LBH Lampung.

Saat menjabat ketua YLBHI 2002-2007, Munarman membuat gebrakan pada dua bulan masa kepemimpinannya. Dia mengungkapkan kondisi YLBHI yang krisis keuangan. Apabila tidak ada suntikan dana segar, YLBHI berikut 14 cabang LBH akan kolaps. 

Dewan pengurus terpaksa mengambil keputusan kurang populer, yakni memotong gaji para staf 50 persen dan tidak pula membayarkan tunjangan hari raya (THR). Langkah ini untuk menutup makin menipisnya uang kas YLBHI. Padahal, setiap bulan YLBHI butuh dana operasional Rp 1,5 miliar.

Untuk mengatasi krisis keuangan di YLBHI, Munarman menggelar malam dana. Dari acara sosial tersebut terkumpul Rp 1 miliar. Uang itu berasal dari kocek Taufik Kiemas Rp 500 juta, Buyung Nasution Rp 400 juta, dan alumnus YLBHI Hotma Sitompoel Rp 100 juta. YLBHI juga mendapat bantuan emergensi dari donator Triple Eleven 30.000 euro atau setara Rp 270 juta dan Novib senilai 250.000 euro (Rp 2,25 miliar). 

 

Awal Mula Gabung FPI

Hubungan Munarman dengan FPI bermula saat gabungan laskar ormas Islam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dari situ, dia terlibat proses hukum bersama Rizieq Shihab, kemudian menjadi tetangga di dalam lapas.

Selama berada di lapas yang sama, Munarman mengaku terinspirasi oleh ideologi Rizieq. Dia memetik banyak ilmu seputar Islam dari Rizieq. 

Dari situ, Munarman ditawari bergabung dengan FPI pada 2009. Diawali sebagai ketua bidang beberapa divisi, hingga akhirnya menjabat sebagai sekretaris umum.

Meski kini tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI, Munarman tak lantas berpisah jalan dengan Rizieq. Ia tetap bersama Rizieq sebagai pengacara.

 

Sosok Kontroversial

Sepanjang kariernya, Munarman terlibat beberapa kontroversi. Pada September 2007, Munarman terlibat dalam insiden kecelakaan mobil dengan taksi Blue Bird. Kemudian ia merampas kunci kontak, SIM ,serta STNK supir taksi tersebut.

Tindakan itu dilaporkan oleh pihak Blue Brid hingga Munarman ditahan di Polsektro Depok, dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan dan Pasal 368 KUHP tentang perampasan.

Pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan dan menyatakan bahwa Munarman akan patuh terhadap proses hukum yang berjalan. Akhir dari kontroversi ini ialah gugatan dicabut dan kedua pihak memutuskan berdamai.

Jauh sebelumnya, Munarman pernah terlibat dalam Insiden Monas pada Juni 2008, yaitu penentangan Ahmadiyah di Indonesia. Munarman bersama FPI dan Laskar Islam melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap massa AKK-BB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan).

Dalam proses hukum yang berjalan, Munarman sebagai Panglima Laskar Islam menyatakan akan bertanggung jawab dan meminta polisi cukup menangkap dirinya serta tidak menangkap anak buahnya secara diam-diam.

Namun, Munarman yang berstatus tersangka menghilang. Saat masih masuk dalam daftar DPO (daftar pencarian oang), Munarman mengirim rekaman video berisi syarat agar dirinya menyerahkan diri. Salah satunya adalah meminta Surat Keputusan Bersama terkait pembubaran Ahmadiyah di Indonesia.

Munarman kemudian divonis bersalah dan dihukum satu tahun enam bulan atas insiden ini.

 

Siram Tamrin Amagola

Pada Juni 2013, Munarman tampil dalam siaran langsung program Apa Kabar Indonesia di TvOne membahas pembatasan jam malam tempat hiburan di Jakarta. Di tengah acara, Munarman menyiram Sosiolog UI, Tamrin Amagola, dengan segelas teh akibat perbedaan pendapat.

TvOne menyampaikan permintaan maaf dan Komisi Penyiaran Indonesia menyayangkan langkah TvOne karena memilih narasumber yang tidak kredibel. Di lain pihak, Tamrin menolak untuk mengajukan gugatan dan memilih untuk tidak melayani tindak premanisme.

Membentuk Front Persatuan Islam

Menyusul keputusan pemerintah yang menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang, Munarman dan beberapa pengurus FPI membentuk kelompok baru bernama Front Persatuan Islam (FPI).

Front Persatuan Islam menganggap pelarangan FPI adalah pengalihan isu untuk berusaha menutupi kasus pembunuhan enam anggota FPI. Pelarangan tersebut dinilai melanggar Konstitusi Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Putusan MK Nomor 82/PPU-I/2013 bahwa hak berserikat adalah hak manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat.

Lebih lanjut, Front Persatuan Islam dengan tegas memutuskan untuk melanjutkan perjuangan FPI membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

 

Rekening pribadi dibekukan

Pada Januari 2021, Munarman menyatakan bahwa rekening pribadinya dibekukan atau diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini didahului oleh adanya penghentian sementara aktivitas rekening FPI.

Menurut Munarman, rekening pribadinya tak berkaitan dengan aktivitas FPI, dan hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Karena itulah, Munarman menyayangkan langkah PPATK yang memblokir rekening pribadinya.