Profil Sandrayati Moniaga, Komisioner Komnas HAM yang Pernah Dituding Pansel Gelapkan Dana Donatur

Jumat, 30 April 2021 – 12:02 WIB

Sandrayati Moniaga (Foto: komnasham.go.id)

Sandrayati Moniaga (Foto: komnasham.go.id)

JAKARTA, REQnews – Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas “Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Aturan hukum yang tidak sejalan dengan realitas menjadi faktor utama yang membuat Sandrayati Moniaga mengabdikan separuh hidupnya untuk membela kaum-kaum tertindas. Seperti tidak diakuinya hak asasi masing-masing individu, tidak dituntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan belum terpenuhinya perlindungan serta pemenuhan HAM.

Wanita yang lahir di Jakarta 19 Oktober 1961 ini mengharapkan masyarakat harus meluaskan pemahaman tentang pelanggaran HAM, tidak hanya tentang hak politik dan sipil tapi juga bisa mencakup masalah ekonomi sosial dan budaya.

“Mindset pemikiran orang bahwa pelanggaran HAM itu biasanya dipukuli, mahasiswa ditendang, terkait fisik. Ternyata ekonomi, sosial, budaya juga termasuk pelanggaran, selama ini terlalu menekankan hak sipil dan politik,” kata Sandra sebagaimana dikutip REQNews.com saat berbincang dengan tokohinspirtaif.id tahun 2019.

Berasal dari Keluarga Mapan

Sandrayati Moniaga lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya dulu merupakan Kapten Leon Moniaga (almarhum), sosok yang memiliki andil besar dalam pendirian BUMN pelayaran internasional pertama di Indonesia. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga mapan di Amurang (Sulut) sambil bisnis perhiasan di Jakarta.

Pekerjaan sang ayah membuat dirinya tertarik untuk menjadi seorang pelaut. Namun, cita-citanya itu tak disetujui Kapten Leon karena menurutnya seorang pelaut adalah profesi yang sangat maskulin dan keras.

Ayahnya punya pertimbangan sendiri mengingat Sandra adalah satu-satunya anak perempuan dari 3 saudara.

Sandra kecil menghabiskan waktunya di Kawasan kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Wanita yang lekat dengan rambut pendek ini amat menggemari olahraga saat duduk di bangku SMA. Seperti softball, karate dan basket. Tak tanggung-tanggung Sandra menyalurkan hobinya itu dengan menjadi atlet DKI.

Perjalanan Sandra

Lulus dari SMA, Sandra ingin menjadi seorang arsitek tetapi sayangnya tidak lulus. Akhirnya dirinya memutuskan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung.

Semasa menjadi mahasiswa, Sandra pernah berkunjung ke Papua. Disana dirinya melihat fakta mengejutkan. Jika biasanya di pemberitaan orang Papua lekat dengan image menakutkan faktanya tidak demikian. Orang Papua sangat ramah, baik dan diperlakukan tidak adil.

Sepulang dari Papua, Sandrayati sempat bekerja di Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI). Setelahnya menjadi Koordinator Program Hukum dan Lingkungan di Walhi hingga tahun 1993.

Selama bekerja di organisasi nirlaba ini, Sandra melihat banyak fakta. Hutan dirusak tetapi masyrakat adat yang menjadi kambing hitam.

Berasal dari keluarga mapan, membuat sang ibu heran dengan pilihan hidup Sandra karena tak biasa dikeluarganya.

Namun, bagi Sandra pekerjaan yang dirinya tekuni saat ini adalah panggilan hati .

“Pilihan hidup saya sederhana. Di luar masih banyak sekali orang yang lebih susah dari saya. Jadi sekarang, saya harus bekerja untuk membantu mereka,” kata Sandra.

Sempat Dituding Menyalahgunakan Dana

Mantan anggota pansel Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu kini ditunjuk sebagai salah satu anggota komisioner Komnas HAM untuk periode kedua yakni mulai periode 2012 – 2017 dan terpilih kembali untuk periode 2017 – 2022.

Sandra juga terpilih sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal untuk periode November 2017 sd Mei 2020.

Kandidat Ph.D di Universitas Leiden, Belanda ini meninggalkan karya penting untuk Komnas HAM yakni pengawalan proses Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan di Indonesia ditahun 2014 sampai awal 2016.

Namun, saat proses penyeleksian srikandi ini sempat dicecar pertanyaan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komnas HAM terkait dugaan penyalahgunaan dana dari donatur untuk menerbitkan empat serial buku Inkuiri Nasional itu.

Pansel menuduh dana tersebut ditahan sendiri oleh Sandra dan proyek dikerjakan dengan melibatkan suami Sandra.

Selain itu, dalam upaya memperoleh pendanaan, Sandra dituding tak pernah mengonsultasikan kepada Ketua Komnas HAM saat itu, Hafid Abas.

Merasa tuduhan tersebut tidak berdasar, Sandra segera membantah tudingan-tudingan itu. Menurutnya, tidak ada sepeser pun dana untuk kegiatan tersebut diberikan ke Komnas HAM melalui dirinya. Bantuan dana itu diberikan secara langsung ke beberapa lembaga yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Meski muncul polemik soal dugaan penyalahgunaan dana itu, Pansel Komnas HAM memutuskan Sandra terpilih ke dalam 14 calon komisioner Komnas HAM 2017-2022 dan akan dipilih sebanyak 7 orang.

Dari 7 anggota Komnas HAM, Sandra adalah srikandi satu-satunya. Kini perempuan tangguh itu membidangi komisioner Pengkajian dan Penelitian.