“Jangan pernah takut. Harus berani. Beranilah untuk bergerak maju. Mari kita sama-sama berjuang melawan penindasan. Kita bukan budak penguasa. Kita juga bukan budak kapitalis…!”Kalimat yang menggelorakan asa sekaligus membakar semangat seperti di atas, diucapkan Haris Azhar di hadapan ribuan pekerja mogok yang kemudian di-PHK secara sepihak oleh manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) di kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada Januari 2018 silam. Ribuan pekerja tersebut merasa dibakar semangatnya oleh Haris. Asa mereka yang sempat suram, kembali cerah. Mantan Koordinator KontraS itu sungguh semangat berorasi. Kata-kata-nya menyentuh rasa hingga meruntuhkan air mata. Suaranya menggelegar. Melihat semangatnya, Haris seperti kejatuhan roh api cinta dari surga.<img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/33773ab5ba8a16b881402ccc72317081.jpg">Haris Azhar (kaca mata) di tengah para korban PHK di kota Timika, Papua Tak hanya para pekerja yang hadir. Turut hadir para istri. Bahkan anak-anak. Hujan gerimis lalu rintik-rintik, tak menyurutkan semangat mereka untuk ‘rapatkan barisan’ di atas sebuah tanah lapang di dekat kolam ikan di pinggiran kota Timika. Haris menyatakan, ia dan rekannya, Nurkholis Hidayat, termasuk rekan-rekan lainnya dari Lokataru, kantor hukum &amp; HAM yang didirikan Haris pada Mei 2017, telah siap berjuang bersama 8000 pekerja PTFI yang ditindas PTFI. Seperti Haris, Nurkholis yang juga mantan Direktur LBH Jakarta, turut berorasi. Haris dan Nurkholis didaulat menjadi kuasa hukum 8000-an pekerja malang tersebut. Mereka menjatuhkan pilihan pada Haris lantaran selain sahabat lama sejumlah pekerja seperti Tri Puspital, dalam catatan mereka, Haris merupakan salah satu tokoh hak asasi Indonesia yang selalu konsisten berjuang untuk para korban ketidakadilan. “Kami selalu nonton Bung Haris di TV bela orang-orang susah. Bung Haris pemberani dan kami suka itu. Karena itu kami percaya Bung Haris bisa bantu urus kasus kami sampai tuntas,”ungkap seorang pekerja bernama F. Palinggi dengan penuh harapan. <img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/98782cecbf910059024fa93d640d69f2.jpg">Orasi di tengah ribuan pekerja mogok yang di-PHK sepihak oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) Pada akhir 2016 atau setelah 17 tahun lamanya, Haris menamatkan masa kerjanya di KontraS. Selepas itu Ia sempat bingung. Tak tau harus ke mana. Muncul sejumlah peluang dan tawaran, di antaranya peluang sekaligus dukungan untuk tetap di bidang HAM, kuliah S3 di bidang HAM, jadi lawyer hingga tawaran masuk dunia politik. Sejumlah sahabat aktivis sempat mendorongnya untuk mengikuti seleksi komisioner Komnas HAM. Secara aksidental kala Haris hendak meninggalkan KontraS, di depan mata ada “lowongan” atau pembukaan pendaftaran menjadi calon komisioner Komnas HAM. Sayangnya niat baik masuk Komnas HAM itu gagal. “Saya akhirnya jadi malas karena Komnas HAM kurang independen dan gampang dipengaruhi. Kalau saya fit &amp; proper test di Komisi III DPR RI, wah pasti diserang dan pasti banyak yang tidak pilih, mungkin semuanya,” ungkap Haris pada REQnews di akhir 2017. Didukung sejumlah sahabat, Haris akhirnya memantapkan niat dirikan lembaga independen yang masih bergerak di bidang kemanusiaan, hak asasi, keadilan, demokrasi dan penegakkan hukum. Ia bergandeng dengan sejumlah sahabatnya, Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin dan Mufti Maakarim. “Lokataru” demikian nama yang dipilih dari bahasa Sansekerta, artinya “pohon ide.” “Saya sudah terlanjur cinta di bidang hak asasi. Bisa dibilang sudah mendarah daging. Ini juga panggilan hati dan jiwa. Saya tidak mungkin meninggalkan bidang ini. Kalau politik, aku sih no. Kalau pun berpolitik, konsep politik saya tetap mendasarkan pada hak asasi,” tandas Haris mantap.<img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/de03ffb209e01c3acddd2a7a1ec7240f.jpg"> Tak hanya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat, kantor Lokataru juga memiliki divisi lawfirm atau kantor pengacara. Sebagai kantor hukum profesional, Haris dkk menerima urusan perkara publik, mulai dari perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hingga kasus perceraian. Kata Haris, “Di Lokataru kami menjalankan dua peran dan ini tidak akan tumpang-tindih atau menjurus ke konflik kepentingan. Advokasi hak asasi, kemanusiaan, demokrasi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan jalan terus dan kami tidak berubah. Kami membantu para korban dengan semangat pengorbanan, dengan iklas, sukarela, tetapi kami juga terbuka menerima warga yang membutuhkan bantuan hukum profesional. Jadi antara yayasan dan lawfirm saling bersinergi.” Kantor Lokataru di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur terbuka bagi siapa pun yang datang. Suasana kantornya “homey” nyaman bagi siapa pun yang datang. Kantor itu pun bahkan menjadi markas para pencari keadilan termasuk sejumlah pekerja mogok yang kemudian di-PHK sepihak PT Freeport Indonesia. Walau baru mau dua tahun, toh Lokataru telah melayani banyak klien dari berbagai latar belakang. Ada pengusaha, ada pula pejabat. Pengamat politik, Rocky Gerung menjadi salah satu klien yang dibela. Bukan cuma dari Jakarta, klien juga datang dari berbagai daerah, dari Papua hingga Aceh. Suka tidak suka, nama besar Haris di hadapan publik, mempengaruhi Lokataru. Banyak warga yang datang minta bantuan hukum karena citra, reputasi dan trust seorang Haris di bidang hak asasi. “Saya tidak dapat memungkiri bahwa media telah membesarkan saya. Saya memang memiliki hubungan baik dengan rekan-rekan wartawan!” ungkap Haris bangga. Pada umumnya media juga menyukai Haris lantaran kemampuan dan gaya bicaranya unik. Bicaranya juga runtut, selalu menguasai materi, kata-katanya lugas, blak-blakkan dan selalu berani mengeritik kalangan eksekutif, legislatif dan pihak yudikatif, termasuk TNI &amp; Polri.Jualan kambing Haris lahir di Jakarta pada 10 Juli 1975. Dalam raganya mengalir darah campuran antara India, Banjar dan Makassar. Ayahnya bernama Shabir Achmad (Pedagang) dan ibunya bernama Zubaedah (Ibu Rumah Tangga). “Saya empat bersaudara, dua perempuan dan dua laki-laki. Saya anak terakhir. Sewaktu di SD, saya empat kali pindah karena orang tua pindah sana-sini, mencoba keberuntungan jadi pedagang. Kami sempat di Surabaya dan pada akhirnya balik lagi ke Jakarta,” kisah Haris. Sejak SMP lalu SMA Haris aktif berorganisasi. Pada waktu kuliah di FH Universitas Trisakti, pria bertubuh tinggi ini aktif di sejumlah kegiatan kampus. Ia aktif di senat dan terutama di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) seni budaya. Sempat pula membuat kegiatan terkait isu-isu HAM dan keadilan di akhir masa kekuasaan orde baru, tahun 1997-1998. Demo demi demo menuntut pengunduran diri Soeharto, ia ikuti. Pada saat kuliah itulah, Haris tertarik dengan topik hak asasi manusia meskipun saat itu mata kuliah HAM tidak diajarkan. Untungnya, di kampus Trisakti ada dosen-dosen muda yang punya perhatian pada hak asasi. Haris juga tertarik hukum humaniter (hukum perang) dan di sana ada perkumpulan dosen yang punya perhatian terhadap hukum humaniter. Ia sering berkumpul dan berdiskusi dengan para dosen tersebut. Kata Haris, “Saya sih tidak fokus ke hukum internasional. Saya tertarik saja. Jadi kalau ada seminar terkait, saya pasti datang. Pada waktu itu di kampus mulai ramai diskusi tentang hak asasi dan korupsi. Sedikit demi sedikit saya dapat pelajaran HAM. Biasanya kalau pulang kuliah, saya juga suka mampir ke YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) atau LBH Jakarta hanya untuk mengambil brosur-brosur.” Haris kembali bercerita, “Satu ketika saya ketemu Alm Munir. Waktu itu beliau Koordinator KontraS dan sama beliau saya ungkapkan ketertarikan pada bidang HAM. Dia langsung respon, ‘…ya sudah masuk saja ke KontraS kebetulan kita lagi butuh tenaga!’ Saya ketemu Pak Munir hari Sabtu 9 November 1999 dan hari Senin 11 November 1999. Saya langsung bekerja dan kebetulan saya juga baru selesai wisuda.”<img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/c54a2ba8bb6e6ebdd16b25c2ba72968b.jpg">Foto di samping patung Alm Munir Pada mulanya hanya menjadi relawan. Tujuh bulan lamanya. Selama tujuh bulan itu ia hanya diberi uang makan, per hari Rp 12 ribu. Itu pun kalau masuk. Tidak masuk berarti tak dapat uang makan. Setelah menjadi relawan ia menjadi pekerja penuh. “Kita memang tidak cari gaji. Benar-benar pengabdian. Meski begitu, saya tetap semangat dan selalu iklas. Saya juga kemudian merasa ada panggilan jiwa. Tahun 2000 saya diangkat menjadi staf, gajinya hanya Rp 500 ribu. Setahun lebih saya dapat gaji segitu lalu naik Rp 700 ribu, kemudian naik Rp 900 ribu, lalu naik lagi jadi Rp 1,5 juta dan tahun 2002 turun lagi menjadi Rp 900 ribu. Ya cuma segitu, karena KontraS memang tidak punya uang. Saya sempat cari tambahan, sempat jadi penyiar radio dan bisnis dengan teman, jualan sabun, kambing dan kerudung,” beber Haris yang menikah tahun 2003 dan kini memiliki tiga anak.(*/Bos) Biodata Nama Legkap : Haris Azhar Lahir : Jakarta pada 10 Juli 1975. Pendidikan S1, Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (1999) S1, Sosiologi, Universitas Terbuka, Tidak selesai S2, Magister Filsafat, Universitas Indonesia, Tidak selesai S2, MA, Dalam Teori Hak Asasi Manusia dan Praktek, University of Essex, Inggris (2010) Karir Relawan Divisi Advokasi, KontraS 1999 Anggota Staf Monitoring &amp; Biro Riset, Kontras Kepala Dokumentasi Penelitian Biro, Kontras Kepala Riset, Investigasi dan Biro Database, Kontras Wakil Koordinator Kontras Koordinator Kontras 2015 Mendirikan Yayasan Lokataru, 2017 Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru (Kantor Hukum &amp; HAM) 2017 – sekarang Pengajar paruh waktu untuk FH Usakti dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera Mendirikan www.hakasasi.id Penasihat/redaktur ahli www.reqnews.com

Haris Azhar, Pernah Jualan Kambing dan Kerudung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi