Profil Jenderal Surojo Bimantoro, Eks Kapolri yang Dipilih dan juga Didepak oleh Gus Dur

Kamis, 22 Juli 2021 – 16:18 WIB

Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro (Foto: Istimewa)

Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 23 September 2000 hingga tahun 2001. Namun terpilihnya dirinya sempat menjadi pertentangan.

Ya, dia adalah Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro Kapolri pilihan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Namun, ditangan Gus Dur pula ia juga didepak dari jabatan Kapolri. Keputusan Gus Dur mengganti Bimantoro dengan Jenderal Polisi Chairuddin Ismail membuat konflik internal di dalam tubuh korps Bhayangkara. 

Dikumpulkan dari berbagai sumber, anak kedua dari sembilan bersaudara ini menempuh pendidikan dasar di Banjarnegara (Banyumas) dari tahun 1953-1959.

Bimantoro kecil dikenal oleh kawan-kawannya sebagai murid yang rajin belajar. Karena ketekunannya pada saat ujian akhir Sekolah Dasar ia meraih rangking II dari sekolahnya.

Bimantoro melanjutkan ke SLTP pada tahun 1959-1962. Lagi, Bimantoro pada ujian akhir sewaktu SLTP Bimantoro berhasil meraih rangking pertama untuk seluruh SMP di Gombong serta meneruskan SLTA (SMA VI) di Yogyakarta.

Lulus dari SMA, ia mengikuti tes di Kedokteran UI dan Teknik Kimia UGM. Nampaknya takdir sedang tak berpihak pada Bimantoro. Ayahnya meninggal pada 29 Agustus 1965 dan dengan terpaksa panggilan dari dua universitas tersebut ditolaknya. Bukan tanpa alasan, karena ia sadar bahwa biaya kuliah dan kost tidak mungkin dipenuhinya.

Tak mau berlarut dalam kesedihan terlalu lama, setelah menganggur selama satu tahun ia kemudian mendaftar ke Akademi Kepolisian Semarang.

Motivasi terbesarnya mendaftar adalah sekolah itu tidak memungut biaya dan setelah lulus akan diangkat menjadi Inspektur Dua (Perwira). Takdir berpihak pada Bimantoro. Ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1970 pada peringkat ke-8 dan masuk kategori The Big Ten.

Karena sejak awal Bimantoro menjalin hubungan yang luas dengan para mahasiswa dari akademi lain dalam sebuah wadah Akabri. Maka saat menjabat, ia menegaskan pentingnya untuk meningkatkan koordinasi dengan semua unsur TNI dalam upaya menghilangkan kecurigaan diantara para pasukan.

Dengan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Polri, TNI dan instansi sipil khususnya penegak hukum, ia ingin menembus sekat informasi yang selama ini sering menimbulkan kecurigaan.

Bimantoro kemudian melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia lulus pada tahun 1977 dengan prestasi rangking 1.

Dalam bidang kemahasiswaan Bimantoro menjabat Wakil Ketua Senat PTIK Angkatan XIII/WASPADA. Semasa menjadi siswa Sespimpol mendapatkan pendidikan manajerial tertinggi untuk matra kepolisian.

Pada akhir pendidikan Bimantoro meraih peringkat pertama bidang intelektual. Semasa tugas di Sekolah Staf dan Komando ABRI Gabungan (Seskogab) tahun 1933, ia belajar dengan tekun sehingga mendapatkan peringkat 6 atau sepuluh besar.

Sama seperti saat di Sespimpol, di Seskogab ia menjabat sebagai Wakil Ketua senat.

Bimantoro juga mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus Internasional X Interpol di Taormina (Italia) pada tahun 1933.

Berbagai jabatan pernah diemban Bimantoro sebelum menjadi Kaporli diantaranya: Kapolres Jakarta Utara (1985), Kepala Polres Jakarta Barat (1986), Pasdep Fal Juang Sespim Polri (1987-1989), Gadik Utama di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) tahun 1990, Sekretaris Pribadi Kapolri (1991), Kapolwil Kota Besar Surabaya (1993), Wakil Kapolda Nusa Tenggara (1996), Kapolda Bali pada 15 Juli 1997.

Pada 1 Mei 1998 diangkat sebagai asisten Operasi Kapolri sampai awal tahun 2000, tahun 2000 Bimantoro diangkat menjadi Wakapolri, dan pada tanggal 23 September 2000 Bimantoro kemudian diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Gus Dur menggantikan Jenderal Polisi Drs. KHP Rusdihardjo untuk menangkap pelaku pemboman BEJ dan kasus Atambua.

Akhirnya pangkatnya yang semula Komisaris Jenderal kemudian naik menjadi Jenderal. 

Penunjukkan Bimantoro sebagai Kapolri tanpa menggunakan mekanisme persetujuan DPR juga sempat memicu kekesalan di kalangan DPR.

 

Sesuai dengan Tap MPR No/ VII/2000, pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, Gus Dur tetap pada sikapnya melantik Bimantoro. 

Tak lama setelah diangkat, Kapolri langsung mengumumkan polisi telah mengetahui detail kelompok yang selama ini melakukan teror bom. Namun Kapolri belum bersedia merinci kelompok mana yang melakukan terror tersebut demi suksesnya penyelidikan.

Ia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga inteligen seperti BAKIN (Badan Koordinasi Inteligen) dan BIA (Badan Inteligen ABRI). Dengan koordinasi dan saling proaktif Bimantoro menegaskan akan segera mematahkan jalur distribusi bahan peledak, senjata api dan lain-lainnya. Ditambah dengan kerjasama Interpol dan FBI akhirnya Polri berhasil menangkap 25 tersangka pengeboman, termasuk kasus bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Saat itu pernah berhembus perintah penangkapan terhadap oleh Gus Dur terhadap Bimantoro. Meskipun,Gus Dur sendiri menganggap pernyataan itu dipelintir oleh media. Hanya saja dia tak memungkiri bahwa Bimantoro harus diadili secara hukum karena sudah melakukan insubordinasi. 

Bersikap di luar jalur, berlebihan, dan mencerminkan sebuah sikap pembangkangan. Hal itu bermula pada kasus kerusuhan yang menelan korban di Jawa Timur. Dia menganggap Bimantoro gagal mengendalikan pasukannya yang menjadi pengaman dalam unjuk rasa tersebut.

Tak lama, pada Juli 2021 Presiden Gus Dur memberhentikan Bimantoro sebagai Kapolri.

Langkah Gus Dur menghentikan Bimantoro ditentang kalangan DPR. Mereka masih mengakui Bimantoro sebagai Kapolri. Sehingga, di institusi Polri terkesan terdapat dualisme kepemimpinan antara Bimantoro yang diakui DPR dan Chairuddin yang diakui Presiden Gus Dur. 

Gus Dur juga melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Chairuddin Ismail sebagai pejabat sementara (pjs.) Kapolri.

Langkah Gus Dur ini sebenarnya melabrak aturan yang ia terbitkan sendiri. Pasalnya, jabatan Wakapolri itu sudah dihapusnya melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal 1 April 2001. Gus Dur lalu menerbitkan Keppres No. 77/2001 pada 21 Juni untuk melegalkan pengangkatan Chaerudin.

Bimantoro tak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan setelah pemberhentian dirinya dari jabatan Kapolri. 

Pada 3 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengembalikan jabatan Kapolri kepada Bimantoro melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 97 tahun 2001. Di sana juga dituliskan bahwa Keppres ini berlaku surut sejak 1 Juni 2001, dengan efektif menganggap pengangkatan Chairuddin sebagai Wakapolri dan Pjs. Kapolri tidak sah.

Dalam buku autobiografi Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro, dirinya pernah mendapatkan bintang Mahaputra Adipradana yang disematkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus 2016.