Profil Irjen Napoleon Bonaparte, Jenderal Polisi yang Nasibnya Lebih Sial dari Pinangki

Rabu, 04 Agustus 2021 – 12:15 WIB

Irjen Napoleon Bonaparte (Foto: Istimewa)

Irjen Napoleon Bonaparte (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pengadilan Tinggi DKI jakarta menolak banding yang diajukan mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Untuk itu, ia tetap divonis hukuman 4 tahun penjara oleh majelis hakim.

Berbeda nasib dengan rekan lainnya seperti eks jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dipangkas hukumannya dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Kemudian Djoko Tjandra sebagai pemberi suap di diskon menjadi 3,5 tahun.

Diketahui, vonis yang diterima Napoleon tersebut dijatuhkan terkait perkara penerimaan suap dari terpidana Djoko Tjandra dalam kasus penghapusan red notice Interpol. Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses di laman resmi Mahkamah Agung.

Irjen Napoleon Bonaparte, merupakan seorang perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri sejak 17 Juli 2020. Pria yang lahir pada 26 November 1965 itu merupakan polisi yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Napoleon adalah lulusan Akpol 1988, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam masa jabatannya itu, ia membantu tersangka koruptor Djoko Tjandra agar lolos masuk ke Indonesia melalui penghapusan Red notice.

Dalam institusi Polri, sejak 2006 ia pernah mengemban sejumlah jabatan penting. Napoleon mengawali kariernya sebagai petinggi Polri dengan menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan.

Dua tahun kemudian, karirnya pun meningkat dengan menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Setahun berselang, dirinya dipercaya untuk menjabat posisi Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karena kinerjanya, pada 2011 ia pun dipanggil untuk bertugas di Mabes Polri sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri. Setahun setelahnya, Napoleon menjabat sebagai Kabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri sebelum akhirnya menduduki posisi Kabag Bindik Dit Akademik Akpol pada 2015.

Pada 2016, dirinya mulai berkarier di Interpol dengan menjabat sebagai Kabagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri sebelum akhirnya menjabat sebagai Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

Namun, karena dianggap tidak objektif dalam mengawasi bawahannya dengan adanya penerbitan penghapusan red notice Djoko Tjandra, ia kemudian dimutasi. Jabatan terakhirnya di institusi Polri adalah sebagai Alanis Kebijakan Utama Itwasum Polri sejak 17 Juli 2020 lalu.