JAKARTA, REQnews - Dua jenderal sangar kompak somasi aktivis ICW-KontraS. Mereka adalah Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan dan Jenderal Moeldoko. Seperti diketahui Luhut dulunya adalah prajurit pilihan di pasukan elite TNI AD, Kopassus.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya melayangkan somasi tiga kali yang ditujukan kepada peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftah terkait tuduhan terhadap dirinya berburu rente dalam bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengirimkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti karena menyebut Luhut turut bermain tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Berikut profil Luhut Binsar Pandjaitan!

Karir Luhut dalam militer terbilang moncer. Berbagai jabatan penting pernah diembanannya. Tak hanya itu, dirinya juga pernah menduduki posisi strategis di kabinet.

Sebelum menduduki posisi sekarang sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di kabinet jilid II Joko Widodo, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Perdagangan.

Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 hingga 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001.

Sementara di bidang militer, Luhut mendapat promosi pangkat jenderal berbintang tiga saat ia dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Kemudian ia menjabat menteri dan dianugerahi pangkat jenderal berbintang empat purnawirawan.

Ia juga menerima penghargaan Adhi makayasa. Penghargaan itu merupakan penghargaan terhormat di Akademi Militer selepas pendidikan dari Akademi Militer dengan pangkat letnan dua, langsung bertugas di Kopassus.

Di Kopassus, Luhut Panjaitan pernah menjabat menjadi Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar, Bandung. Sebagai asisten Operasi di Markas Kopassus serta Komandan pertama Detasemen 81 yang sekarang disebut Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor 81. Satuan detasemen yang sangat disegani dan secara khusus menangani masalah teroris saat itu.

Luhut membangun detasemen ini mulai dari nol, saat Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Benny Moerdani.

Koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali ini juga pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infantri di Bandung. Saat menjabat Komandan Korem di Madiun, dia meraih prestasi sebagai Komandan Korem terbaik.

Luhut muda aktif sebagai atlet renang, karate, judo dan terjun payung. Bahkan ia pernah menjadi atlet renang dari Provinsi Riau. Dia juga pernah meraih medali di PON di Bandung. Ia dikenal rajin mengikuti olahraga karate dan judo serta terjun payung.

Setelah tidak lagi menjabat menteri, dia merasa punya banyak waktu serta merasa memahami masalah olahraga. Sehingga ia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum KONI Pusat. Namun, dia harus mengakui dan menghormati pilihan peserta Kongres Koni yang hasilnya memilih Agum Gumelar.

Dia juga aktif sebagai seorang pengusaha. Luhut kemudian mendirikan sekolah Politeknik DEL di Balige. Pada awal mendirikan sekolah ini, Luhut mengundang para duta besar negara-negara sahabat seperti Duta Besar Amerika, Australia dan Singapura untuk melihatnya.

Dikarenakan pernah menduduki jabatan di berbagai bidang berlainan meskipun berangkat dari militer, Luhut dijuluki menteri segala bidang.

Berikut profil Moeldoko!

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur ini dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat. Karier Moeldoko di militer mulai memuncak sejak menjabat Kasdam Jaya pada tahun 2008. 

Pada Agustus 2011 Moeldoko menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sebelum menjabat Wakasad hingga dipercaya sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KASAD).

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun. Jabatan itu diemban Moeldoko terhitung sejak 20 Mei 2013. 

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik. Selang tiga bulan setelahnya, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut. Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekitar tiga tahun lalu. Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018, menggantikan Teten Masduki.

Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, 

Tak hanya menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017. 

Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik. Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah.

Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kini, Moeldoko kembali berkarier di politik praktis dengan menjabat Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) periode 2021-2025.