JAKARTA, REQnews - Komisi Keuangan DPR telah menetapkan&nbsp;Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemilihan tersebut dilakukan melalui&nbsp;voting usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di depan anggota komisi.
"Dengan demikian calon anggota BPK terpilih yaitu saudara&nbsp;Nyoman Adhi&nbsp;Suryadnyana dan ini akan kita proses sesuai mekanisme," ujar Ketua Komisi, Dito Ganinduto dalam rapat pengambilkan keputusan di Gedung DPR, Kamis 9 September 2021.
Nyoman memperoleh&nbsp;suara terbanyak yaitu mencapai 44 dari 56 anggota komisi yang hadir. Nantinya, dirinya akan&nbsp;menggantikan posisi Bahrullah Akbar sebagai anggota BPK yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2021.
Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, pada Agustus 2016 Nyoman tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor&nbsp;Bea Cukai&nbsp;Ternate, Maluku Utara hingga September 2017.
Pada 3 Oktober 2018, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado, Sulawesi Utara hingga 20 Desember 2019. Nyoman pada 6 Januari 2020, dipercaya sebagai Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara.
Selanjutnya, September 2020 dirinya tercatat menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Beacukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) hingga April 2021.
Karena posisi tersebut,&nbsp;membuatnya menjadi sorotan karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPK. Salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).
Karena itu,&nbsp;Ketua DPR Puan Maharani pun digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, karena dalam Surat Ketua DPR nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 memuat nama Nyoman dalam 16 daftar calon anggota BPK.
Gugatan tersebut terkait dengan&nbsp;pasal 13 huruf j UU BPK yang menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota BPK adalah: paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
MAKI dan LP3HI menyebut Nyoman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019. Jabatan itu termasuk kepala satuan kerja eselon III yang notabene adalah pengelola keuangan negara.
Kemudian, hingga pada 26 Agustus 2021 majelis hakim PTUN Jakarta juga mengeluarkan putusan yang mematahkan gugatan MAKI dan LP3HI.&nbsp;
"Hakim PTUN Jakarta menetapkan tidak menerima gugatan dikarenakan Penggugat MAKI dan LP3HI belum secara resmi mengajukan keberatan kepada Ketua DPR terkait seleksi calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan pada Selasa 31 Agustus 2021.

Ini Dia Sosok Nyoman Adhi, Anggota BPK yang Dinilai Tak Layak Oleh DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi