Profil Irjen Napoleon Bonaparte, dari Kasus Suap Djoktjan hingga Bogem M Kece

Minggu, 19 September 2021 – 03:03 WIB

Irjen Napoleon Bonaparte

Irjen Napoleon Bonaparte

JAKARTA, REQnews - Nama Irjen Napoleon Bonaparte kembali mencuat, bukan karena kasus red notice Djoko Tjandra, melainkan penganiayaan.

Mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri ini, telah melakukan penganiayaan kepada Muhammad Kece alias M Kece, YouTuber yang bikin masyarakat ngamuk hebat karena menghina agama Islam.

Penganiayaan tersebut terjadi di rutan Bareskrim Polri. Namun, peristiwanya disebut sudah terjadi sejak akhir Agustus 2021 lalu, sesuai dengan laporan yang masuk.

Jenderal bintang dua ini sebelumnya tersandung kasus suap penghapusan red notice terpidana Djoko Tjandra. Ia divonis 4 tahun penjara, setelah banding ditolak mentah-mentah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses di laman resmi Mahkamah Agung.

Sebagai seorang perwira tinggi Polri, pria kelahiran 26 November 1965 ini karirnya sebenarnya cemerlang, khususnya di bidang reserse.

Berstatus alumnus Akpol 1988, sebelum menjabat Kadivhubinter Polri, Napoleon pernah mengemban amanah sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu pada 2006.

Lalu, 2008 ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatra Selatan. Setahun berselang, ia diangkat menjadi Direktur Reskrim Polda DIY.

Pada 2011, karirnya mulai menapaki puncak, setelah dipanggil untuk bertugas ke Mabes Polri sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim. Kemudian, setahun setelahnya ia menjabat Kabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Pada 2015, ia menduduki posisi sebagai Kabad Bindik Akademik Akpol. Setelahnya, pada 2016, Napoleon menjabat sebagai Kabagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Ses NCB Interpol Indonesia pada 2017.

Irjen Napoleon kemudian menjabat sebagai Kadivhubinter Polri pada 2020. Dari sinilah, petaka menimpanya karena bermain-main dengan terpidana Djoko Tjandra.

Karena dianggap tidak objektif dalam mengawasi bawahannya dengan adanya penerbitan penghapusan red notice Djoko Tjandra, ia kemudian dimutasi. Jabatan terakhirnya di institusi Polri adalah sebagai Alanis Kebijakan Utama Itwasum Polri sejak 17 Juli 2020 lalu.