Profil Jaksa Agung ST Burhanuddin yang Diminta BEM UI untuk Dicopot!

Kamis, 21 Oktober 2021 – 12:08 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Hastina/REQ)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Hastina/REQ)

JAKARTA, REQnews - Kritik keras disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berupa rapor merah dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sejumlah nama menteri dan pejabat tinggi yang dinilai gagal, diminta untuk dicopot. Salah satunya Jaksa Agung ST Burhanuddin.

ST Burhanuddin diberi nilai buruk E (drop out) karena gagal dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu. 

Ada sederet masalah dalam kepemimpinan Jokowi yang disorot tajam BEM UI, seperti UU KPK yang sudah direvisi, perkara kebebasan berekspresi, revisi UU ITE, lingkungan hidup, isu food estate, energi kotor batubara, krisis iklim, pelanggaran HAM, hingga soal pendidikan.

Selain Jaksa Agung, dalam rapor tersebut, BEM UI juga meminta Jokowi mencopot Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat nilai E atau Drop Out.

Berikut profil Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diminta BEM UI untuk dicopot!

Mengutip berbagai sumber, Burhanuddin merupakan jaksa kelahiran Cirebon 17 Juli 1954. Lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus di Semarang ini mengawali kariernya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989.

Setelah mengikuti pendidikan pembentukan jaksa, Burhanuddin beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sejumlah daerah, mulai dari Bangko (Jambi) hingga Cilacap.

Kemudian pada 2007 Burhanuddin menjabat Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung dan berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada tahun 2008 hingga tahun 2009.

Kariernya pun kian moncer hingga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2010.

Saat itu, Burhanuddin juga sempat menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Gowa almarhum Ichsan Yasin Limpo. Ichsan merupakan adik kandung Syahrul Yasin Limpo, eks Gubernur Sulawesi Selatan yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.

Sejurus kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (jamdatun) pada 2011 hingga pensiun pada 2014.

Usai pensiun, Burhanuddin dipilih sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya. Dia diberikan jabatan tersebut sejak 2015 lalu. Puncaknya, ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung RI periode 2019-2024.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi Jaksa Agung sempat menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, beredar isu ia dipilih karena diusulkan PDI-P. Seperti diketahui, ia merupakan adik dari politikus PDI-P TB Hasanuddin.

Bahkan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, penunjukkan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berdasarkan faktor kedekatan keluarga.

Publik baru-baru ini juga sempat dihebohkan dengan polemik ijazah Buhanuddin. Ada perbedaan universitas yang mengeluarkan ijazah Jaksa Agung. Dari data Kapuspenkum Kejagung diketahui Jaksa Agung merupakan lulusan Universitas 17 Agustus di Semarang (Strata I), Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta (Strata II), dan Universitas Satyagama di DKI Jakarta (Strata III).

Sementara jejak digital informasi pendidikan di website resmi kejaksaan menuliskan ST Burhanuddin lulusan UI-Undip.

Sejumlah pengamat meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri keaslian ijazah Jaksa Agung. Permasalahan ini dinilai adalah hal yang serius. Bila ditemukan bermasalah, maka harus diambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan. 

Tak hanya itu saja, Burhanuddin masih mempunyai hutang penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Kejagung dituding tidak menindaklanjuti berkas penyelidikan yang diselesaikan oleh Komnas HAM ke tingkat penyidikan. 

Hingga saat ini belum ada kemajuan secara yuridis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. 

Adapun kasus pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini belum terselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum seperti peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, kasus Trikasti dan semanggi I dan II 1998-1999.

Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap perkara Jiwasraya dan Asabri juga dikritisi sejumlah pengamat.

Kejaksaan dinilai gagal dalam melakukan verifikasi atas aset yang disita atau dirampas dan memberikan dampak sistemik kepada para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi.