Mengenal Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Khusus yang Pernah Minta Dibubarkan Fadli Zon

Kamis, 11 November 2021 – 22:02 WIB

Densus 88 Antiteror Polri (Foto: Istimewa)

Densus 88 Antiteror Polri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 Antiteror Polri) merupakan satuan anti teror yang dilatih dan diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Indonesia. 

Satuan khusus ini terdiri dari anggota-anggota polisi yang memiliki bakat dan berpengalaman dalam strategi perlawanan terhadap tindak pidana terorisme. Setiap provinsi di Indonesia, memiliki perwakilan yang bernama Satgaswil Densus 88. 

Fungsi Satgaswil Densus 88 yaitu untuk mendeteksi aktivitas para teroris di setiap daerah serta menangkap para pelaku tindak pidana terorisme yang dapat merusak keutuhan dan keamanan Republik Indonesia.

Dirintis oleh Datuk Komjen (purn) Gregorius Mere, Densus 88 kemudian diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen (Purn) Firman Gani pada 26 Agustus 2004. Satuan tersebut awalnya hanya beranggotakan 75 orang yang dipimpin oleh Jenderal (purn) Muhammad Tito Karnavian selaku komandan lapangan untuk investigasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003, Densus 88 dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7x24 jam yang sesuai dengan pasal 26 dan pasal 28. Undang-undang tersebut disahkan internasional sebagai Anti-Terrorism Act.

Angka 88 berasal dari kata A.T.A. atau Anti-Terrorism Act, yang jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi Ei Ti Ekt. Pelafalan ini terdengar seperti Eighty Eight. Jadi arti angka 88 bukan representasi dari jumlah korban sejak insiden Bom Bali serta bukan representasi dari sebuah borgol.

Satuan kusus ini juga didukung oleh Pemerintah federal Amerika Serikat melalui Dinas Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan dibantu secara teknis oleh instruktur dari CIA, FBI, dan USSS.

Densus 88 AT Polri juga melakukan kerja sama internasional dengan Persemakmuran Australia, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Jepang, Kerajaan Thailand, Malaysia, Republik Singapura, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Prancis dan Republik Federal Jerman. Hal ini dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 43.

Sebelumnya, Politikus Fadli Zon mendesak lembaga Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Ia menilai keberadaan Densus kerap menciptakan narasi Islamofobia di masyarakat. 

"Narasi berbau Islamofobia tak akan dipercaya rakyat lagi," cuit Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Rabu 6 Oktober 2021 lalu. "Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas."

Fadli menyebut, sebaiknya persoalan teroris di Indonesia diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saja. "Sudah terlalu banyak lembaga yang tangani terorisme. Harusnya @BNPTRI saja," katanya.