JAKARTA, REQnews -&nbsp;Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menilai&nbsp;kerugian negara yang mencapai Rp 22,7 triliun dalam kasus Asabri tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya.&nbsp;
Menurut Mulyono, kerugian negara sebesar Rp 22,7 triliun bukan merupakan jumlah riil.
"Berdasarkan BPK kerugian negara Rp 22,788 triliun yang berasal jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek setelah dikurangi penjualan atau redemption saldo 31 Desember 2019 sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021 sehingga metode yang dipakai adalah total loss,"&nbsp;kata&nbsp;Hakim Anggota Mulyono menyampaikan dissenting opinion atau berbeda pendapat dalam memutus empat terdakwa kasus Asabri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 4 Januari 2022 malam.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil hakim Mulyono.
Mulyono Dwi Purwanto merupakan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tidak banyak informasi yang diperoleh mengenai sosok&nbsp;hakim Mulyono.
Pria kelahiran Surakarta, 28 November 1966 ini mengikuti seleksi calon hakim Ad Hoc Tipikor pada tahun 2015. Ia menjadi salah satu dari 15 calon hakim Ad Hoc yang lolos.&nbsp;
Sebanyak 11&nbsp;hakim Ad Hoc dialokasikan untuk pengadilan tingkat pertama dan empat&nbsp;hakim&nbsp;lainnya untuk tingkat banding.
Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tpikor pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, peserta yang dinyatakan lulus adalah:
Tingkat Banding: 1. M. Yulie Bartin Setyaningsih - PT Jakarta 2. Hulman Siregar - PT Palangkaraya 3. Uding Sumardiana - PT Jakarta 4. Tigor Samosir - PT Medan
Tingkat Pertama: 1. Soeherman - PT Tanjung Karang 2. Dedi Ruswandi - PT Bandung 3. Gustap Paiyan Maringan - PT Medan 4. DR. Edwar - PT Pekanbaru 5. Ali Muhtarom - PT Semarang 6. Ibnu Kholik - PT Bandung 7. Mulyono Dwi Purwanto, Ak., SH., M.AB., CFE.&nbsp; - PT Jakarta 8. Darwin Panjaitan - PT Pekanbaru 9. Bernard Panjaitan - PT Medan 10. Efendy Hutapea - PT Jakarta 11. Aminul Rahman - PT Makassar.
Menurut Ketua Tim Seleksi yang juga Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar, dalam meloloskan calon tersebut, tim telah mempertimbangkan berbagai masukan.
Seperti diketahui, vonis terhadap&nbsp;4 terdakwa kasus korupsi di Asabri diwarnai dissenting opinion&nbsp;atau pendapat berbeda. Pasalnya hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto tidak sepakat dengan empat hakim lainnya soal perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp 22,7 triliun.&nbsp;&nbsp;
Mulyono menyebut tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara. Hal ini disebut karena ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negara.&nbsp;Penghitungan ini disebut menggunakan metode total loss.
Mulyono mengatakan perhitungan negara menjadi tidak tepat karena reksadana, surat, hingga saham tidak diperhitungkan oleh auditor. Padahal saham atau efek tersebut masih memiliki harga bila saham dijual atau dilikuidasi.
"Reksadana, surat dan saham-saham masih ada dan menjadi milik PT ASABRI dan memiliki nilai atau harga tapi tidak diperhitungkan oleh auditor atau ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut,"&nbsp;ucap Mulyono.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Mulyono Dwi Purwanto, Hakim Ad Hoc Tipikor yang Nyatakan Dissenting Opinion dalam Sidang Asabri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi