JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan memasuki babak baru pasca penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi tersangka. Kuasa Hukum&nbsp;Fatia, Arif Maulana dari LBH Jakarta, menilai penetapan tersangka keduanya adalah sebuah kriminalisasi.
Kasus ini&nbsp;bermula dari diskusi antara Haris dan Fatia yang disiarkan melalui YouTube&nbsp;YouTube Haris Azhar dengan judul &ldquo;Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada&rdquo; yang diunggah, Jumat 20 Agustus 2021.
Dalam unggahan video yang berdurasi 26 menit 51 detik itu, narasumber mengatakan terdapat bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.&nbsp;
Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain di balik bisnis tambang tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Menko Luhut.
&ldquo;LBP, the Lord,&rdquo;&nbsp;kata Haris.
Selain itu, Fatia juga menyebut bahwa Luhut bermain di balik pertambangan Papua.
&ldquo;Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,&rdquo;&nbsp;katanya.
Terkait penetapan tersangka,&nbsp;Haris menilai, adalah fasilitas yang diberikan negara kepadanya karena sudah mengungkapkan sebuah fakta.
&ldquo;Saya anggap itu sebagai sebuah hormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta,&rdquo; kata Haris seperti dikutip dalam konferensi pers, Sabtu 19 Maret 2022.
Haris mengatakan, fisiknya memang bisa dipenjara, tetapi kebenaran yang dibicarakannya terkait faktor Ekonomi dan Politik di balik Penempatan Militer di Intan Jaya Papua adalah kebenaran.
&ldquo;Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin saudara Fatia, kita bisa dipenjara. Namun, kebenaran yang kita bicarakan dalam video di youtube itu tidak bisa dipenjara,&rdquo; ucap Haris.
&nbsp;
Siapa Haris Azhar?
Haris Azhar dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik kinerja institusi atau pun&nbsp;kebijakan pemerintah. Hal itu sepertinya tidak terlepas dari latar belakangnya yang&nbsp; merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam raganya mengalir darah campuran antara India, Banjar dan Makassar. Ayahnya bernama Shabir Achmad (Pedagang) dan ibunya bernama Zubaedah (Ibu Rumah Tangga).
Sejak SMP lalu SMA Haris aktif berorganisasi.&nbsp;
Founder&nbsp;Lokataru Foundation itu meraih sarjana hukum dari Universitas Trisakti. Ia kemudian menempuh Master of Art dengan mengambil Teori dan Praktik Hak Asasi Manusia di University of Essex, Inggris dan lulus pada 2010. Selain itu, Haris mengambil&nbsp;program Pascasarjana Filsafat di Universitas Indonesia selama 2000&ndash;2003.
Haris mendapat beasiswa tentang Keadilan Transisi di Afrika Selatan pada tahun 2006. Kemudian program Presiden Obama yang disebut "Berdiri dengan Masyarakat Sipil", di bawah Program IVLP pada tahun 2014.
Ia juga dianugerahi Program Pemimpin Masa Depan Internasional oleh Pemerintah Prancis pada tahun 2015. Pada tahun 2016, dia adalah salah satu dari 10 peserta yang bergabung dengan "Asean Standing with Civil Society".
Pembela hak asasi manusia ini juga dikenal juga sebagai seorang pendiri dan CEO "hakasasi.id" sebuah platform tentang penelitian berbasis digital hak asasi manusia. Haris Azhar mengajar kelas hak asasi manusia di Universitas Trisakti Jakarta dan Jentera Indonesia Law School.
Dia juga pernah menjadi penasihat tentang tema hak asasi manusia untuk Majalah Requisitoire, sebuah majalah hukum online.&nbsp;
Sejak tahun 1999, Haris Azhar telah bekerja di sebuah LSM hak asasi manusia berskala nasional yang berbasis di Jakarta bernama KontraS. Setelah dipercaya sebagai Wakil Koordinator KontraS, pada 2010 Haris diangkat menjadi Koordinator. Sebagai koordinator, Haris bertanggung jawab memastikan KontraS berkontribusi dan membangun komunitas hak asasi manusia di Indonesia.
Kiprah Haris di KontraS dimulai sebagai relawan Divisi Advokasi sebelum kemudian meneruskan sebagai anggota staf Biro Pengawasan dan Penelitian. Haris lantas melanjutkan kariernya dengan menjadi Kepala Dokumentasi Biro Riset; Kepala Riset, Investigasi, dan Database Biro.
Berbagai penghargaan diraih pria kelahiran 10 Juli 1975 itu.&nbsp;
Haris memperoleh beberapa penghargaan menarik atas kerja kerasnya membela hak asasi manusia, antara lain:"The New Generation is in Action" oleh Jakarta Base Radio, I-Radio (2014).&nbsp;Penghargaan Aktivis Terbaik oleh I-News TV (2015) Karma Yogi Award oleh Anand Ashram Foundation (2019).
&nbsp;
Kritik Terhadap Penegakan Hukum
1. Kasus Jiwasraya dan Asabri
Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya sempat menarik perhatian publik. Tak terkecuali aktivis HAM Haris Azhar. Melalui laporan berjudul, 'Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia' Haris mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa pasca pengungkapan kasus tersebut.
"Korbannya lagi-lagi nasabah, dan para pelaku bursa saham yang sewaktu-waktu dapat terancam oleh penegakan hukum bermasalah yang sembrono dalam mengusut kasus. Sementara aktor intelektual yang sibuk &lsquo;mengorkestrasi&rsquo; skandal kembali melenggang ke arena berikutnya," kata Haris Rabu 2 Juni 2021.
Ia bersikeras ada kesalahan dalam penerapan hukum dalam kasus tersebut dan terdapat agenda setting di balik kasus Jiwasraya.
Founder Lokataru Foundation itu juga menilai dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat, tidak proporsional, tidak ada kaitan dengan kejahatan.&nbsp;
Haris juga sempat melontarkan kritik terhadapt tuntutan&nbsp;hukuman mati&nbsp;terhadap Heru Hidayat&nbsp;dalam kasus PT Asabri.
Praktisi hukum itu mengatakan bahwa tuntutan hukuman mati tak seharusnya diterapkan, terlebih di tengah institusi penegak hukum yang masih transaksional.
2. Kasus Pinangki&nbsp;Sirna Malasari
Kritik juga pernah dilontarkan Haris dalam kasus Pinangki. Menurutnya&nbsp;keputusan Kejaksaan Agung yang tak mengajukan kasasi atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Pinangki Sirna Malasari telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi dan merupakan contoh dari wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia.
"Menurut saya tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena Kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU,"&nbsp;kata Haris seperti dilansir dari Tribunnews.com, Kamis 8 Juli 2021.
"Namun tanpa disadari, keputusan kejaksaan itu sudah mengagalkan komitmen memberantas korupsi. Karena memang sejak awal institusi Kejaksaan Agung terlihat nyata sangat melindungi Pinangki dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu," kata dia.
&nbsp;
3. Kasus Gembong Narkoba Freddy Budiman&nbsp;
Pada tahun 2016, Haris sempat menghebohkan publik usai percapakan dirinya dengan Freddy&nbsp;Budiman dalam bentuk pesan berantai tersebar. Haris mengungkap rahasia bisnis narkoba terpidana mati Freddy Budiman.&nbsp; Dalam pesan berantai tersebut, Freddy Budiman mengaku ada pihak Badan Narkotika Nasional dan Mabes Polri yang bekerja sama dengannya dalam pengedaran narkoba. Setelah pesan tersebar, Haris mengklaim banyak ditelepon oleh orang-orang Kepolisian pada Jumat 29 Juli 2016.
Mereka menanyakan apakah Haris bisa membuktikan kesaksian Freddy tersebut.
"Saya mau menjelaskan, secara normatif, tugas pembuktian itu tugas penegak hukum, tugas negara, bukan tugas saya," kata Haris di kantor KontraS, Jumat 29 Juli 2016.
"Kalau soal pembuktian, saya bukan pejabat negara, bukan difasilitasi." katanya.&nbsp;
&nbsp;
4. Kasus Pelanggaran HAM dan Kasus Korupsi
Setelah 100 hari Pemerintahan kedua Jokowi, Haris Azhar menilai&nbsp;belum menunjukkan tanda-tanda untuk menuntaskan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
"Tak ada tanda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, tak ada yang diselesaikan Jokowi. Di zamannya, malah banyak kasus baru, penanganan korupsi juga tambah,"&nbsp;kata Founder&nbsp;Lokataru Foundation, Haris Azhar kepada wartawan, Senin&nbsp;27 Januari 2020.
Tidak hanya pelanggaran HAM, Haris juga mengkritik penanganan kasus korupsi yang justru berjalan mundur.
"Lalu 100 hari ini muncul Omnibus Law kan sebetulnya fasilitas untuk sejumlah undang-undang, RUU yang dahulu ditolak sekarang difasilitasi lewat Omnibus Law itu,"&nbsp;katanya.
5. Kritik Terhadap Penegakan Hukum Polda Metro Jaya
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri memberikan tujuh kritik penegakan hukum Polda Metro Jaya yang berlangsung selama ini. Terutama terkait dengan kekerasan terhadap pekerja HAM dan perlindungan kelompok minoritas.
Hal itu disampaikan secara tertulis kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Sutarman di Jakarta. Koordinator Kontras 2010-2016, Haris Azhar mengatakan untuk pekerja HAM sangat dekat dengan risiko ancaman intimidasi dan teror pihak tertentu.
"Di Jakarta, kekerasan terjadi pada Tama S Langkun, staf Indonesia Corruption Watch, serta kasus kriminalisasi lainnya terhadap beberapa pekerja HAM lainnya. Namun hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari penyelidikan Polri." ujar Haris dalam siaran pers bersama, Jumat 14 Januari 2011.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Jadi Tersangka, Ini Profil dan Kumpulan Kritik Haris Azhar Terhadap Penegakan Hukum

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi