JAKARTA, REQnews - Nama Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming mendadak menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir ini. Pasalnya, usai tiga kali mangkir dalam sidang lanjutan kasus korupsi suap izin tambang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Senin 11 April 2022 lalu, Maming justru memilih hadir bertemu Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Aksi mangkirnya Mardani dalam persidangan dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopoyang ini membuat marah Ketua Majelis Hakim Yusriansyah. Kabar mangkirnya Mardani berawal dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim pun mendesak agar Bendahara Umum PBNU ini dapat dipanggil paksa dalam sidang lanjutan. Bahkan jika kembali mangkir dengan alasan sakit, hakim meminta Dokter yang memeriksa dapat turut dipanggil dan didatangkan dalam sidang.
"Kalau tidak datang karena sakit (lagi)dokternya aja dipanggil,"ujar Majelis Hakim dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Dipanggilnya Mardani Maming sebagai saksi lantaran yang bersangkutan menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
Mardani H Maming, membantah terlibat pada kasus peralihan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Perlu kami sampaikan bahwa hubungan Bapak Mardani dan Bapak Dwidjono selaku terdakwa In Casu adalah hubungan struktural Bupati dan Kepala Dinas sehingga bahasa "memerintahkan" yang dikutip media dari Kuasa Hukum Bapak Dwidjono haruslah dimaknai sebagai bahasa administrasi yang wajib dilakukan oleh seorang kepala dinas jika terdapat adanya permohonan oleh masyarakat termasuk pula permohonan atas IUP PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN)," kata kuasa hukum Mardani, Irfan Idham di Jakarta, Rabu 13 April 2022.
Sebelumnya, Mardani H Maming dikaitkan pada kasus yang menjerat eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Dalam suratnya kepada KPK, Dwidjono menyebut Mardani diduga merupakan pihak yang memerintahkan dirinya sebagai bawahan untuk pengalihan IUP tersebut.
Irfan melanjutkan, kewajiban melaksanakan permohonan peralihan IUP PT PCN merupakan perintah Undang-Undang. Sehingga Irfan menegaskan sudah menjadi kewajiban bagi bupati dan Kepala Dinas saat itu untuk menindaklanjuti setiap permohonan serta surat yang masuk.
"Kalaupun dinilai ada kesalahan pada proses administrasi pelimpahan IUP, hal tersebut adalah tindakan Pejabat Administrasi Negara yang batu ujinya ada pada Peradilan Administrasi Negara dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Irfan.
Irfan menuturkan apa yang disampaikan kuasa hukum Dwidjono merupakan asumsi yang tidak memiliki basis fakta dan tidak berdasar hukum. Terlebih, perkara Dwidjono masih dalam status pemeriksaan dan masih berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Sehingga, menurut Irfan, hal yang disampaikan oleh kuasa hukum Dwidjono adalah pernyataan yang telah mendahului proses hukum dan sangatlah tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Banjarmasin. "Bahwa perlu kami sampaikan kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin adalah kasus yang bersumber dari laporan PPATK terkait gratifikasi dan TPPU yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bapak Mardani Haji Maming karena pertanggungjawabannya adalah murni pertanggungjawaban bapak Dwijono yang saat ini adalah merupakan terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin,&rdquo; kata Ifran.
Adapun dakwaan pasal yang menjerat Dwidjono adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak ada kaitannya dengan Mardani H. maming karena hal tersebut adalah murni perbuatan Dwijono dengan salah seorang pengusaha. &ldquo;Adapun Pasal-pasal yang dalam dakwakan adalah Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b) UU Tipikor dan Pasal 4 UU TPPU," ujar Irfan.
 Profil Mardani Maming
Mardani H Maming merupakan sosok elite PDI Perjuangan yang ditunjuk menjadi Bendahara Umum PBNU masa khidmat 2022-2027. Ia juga saat ini memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan merupakan komisaris PT Batulicin Enam Sembilan.
PT Batulicin Enam Sembilan merupakan perusahaan yang berawal dari usaha keluarga rintisan almarhum Haji Maming. Perusahaan ini bergerak dalam bidang batubara.
Karirnya di dunia usaha makin lengkap ketika Mardani H Maming terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI. Mardani unggul dalam bursa pemilihan ketua HIPMI dalam Musyawarah Nasional 16-17 September 2019 di Jakarta.
Selain di dunia bisnis, Mardani H Maming merupakan mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 2010-2015 dan 2016-2018. Mardani H Maming juga tercatat pernah menjadi mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Fraksi PDIP 2009-2010.
Di PDIP saat ini Mardani Maming tercatat sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Nama Mardani H Maming sempat disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika ditanya soal kandidat yang berpotensi pada 2024.
Ketika itu, Hasto menyinggung sejumlah sosok yang sudah lahir lewat kaderisasi. Dia menyebut ada sosok Presiden Jokowi; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo; hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Sosok 'Sultan' Mardani Maming, Saksi Kasus Korupsi yang Bertemu Jaksa Agung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi