Sosok Hamka Hendra Noer, Pejabat Gubernur Gorontalo yang Punya 22 Jurnal Ilmiah

Kamis, 12 Mei 2022 – 13:33 WIB

Pejabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer

Pejabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer

JAKARTA, REQnews - Hamka Hendra Noer resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo menggantikan Rusli Habibie yang telah habis masa jabatannya.

Diketahui, Hamka sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pria kelahiran Manado, 20 Juli 1968 itu juga pernah bertugas di Kemenko Kesra dan Badan Urusan Logistik. Ia merupakan alumni Universitas Sam Ratulangi tahun 1992, yang kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Lingkungan hingga lulus pada tahun 1998.

Hamka kemudian menyelesaikan studi doktor tahun 2012 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), dengan disertasi yang berjudul 'Bureaucracy and Political Parties in Indonesia: Shift From The New Order to The Reformasi Period' dan mendapat penghargaan excellent dissertation dari UKM.

Dirinya dikenal aktif dalam berorganisasi, bahkan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lamahu. Yaitu, organisasi perkumpulan masyarakat rantau Gorontalo sejak 2012-2014.

Kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Lamahu periode 2016-2020. Ia juga tercatat aktif di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI sejak 2002 hingga 2011.

Lebih lanjut, Hamka juga pernah menjadi dosen program pascasarjana dan penguji tesis di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seperti UI, UGM, USU, Universitas Bung Karno.

Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Prof Hamka, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Indonesia Jakarta dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sebagai seorang akademisi, Hamka pun diketahui telah mempublikasikan 22 jurnal ilmiah dan menerbitkan lima buku, salah satunya yang berjudul 'Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia.'