Dalam komunitas apapun, kecil-besar, local, regional, atau global, tidak ada tindakan apapun yang bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Ada norma-norma yang membatasinya, sesuai dengan kesepakatan atau konvensi dari komunitas itu, baik itu berupa hukum positif maupun etika yang berlaku dalam komunitas tersebut.
Hal yang sama juga terjadi dalam menyatakan pendapat. Norma-norma, ada istiadat, satandar moral, dan etika tetap harus dikedepankan. Jadi, kebebasan bependapat bukan berarti nir-etika. Kebebasan berpendapat tetap harus berpegang pada nilai-nilai, kultur, yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang telah mendefinisikan tentang nilai-nilai baik-buruk, benar-salah.
Saat ini di tengah arus perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dan memudahkan orang menyampaikan pendapat secara cepat dan mengglobal, aspek etika berpendapat menjadi sangat penting. Sering pendapat yang disampaikan tidak terkontrol, misalnya kritik berubah menjadi ujaran kebencian, sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Ini bisa berimbas pada bukan saja pelanggaran etika, tetapi pelanggaran hukum.
Etika berpendapat ini bukan saja dalam konteks caranya, namun juga kontennya, yang kalua disampaikan oleh professional juga harus sesuai dengan kode etik profesi.
Sayangnya penyampaian konten pendapat yang tidak sesuai etika ini bukan saja terjadi pada masyarakat awam, namun juga terdidik. Bahkan, para akademisi yang berpendidikan doctor atau berjabatan guru besar sekalipun. Misalnya akademi yang sudah terkooptasi kepentingan politik, sehingga pendapat yang disampaikan berusaha mencari pembenaran atas capaian atau perilaku kelompoknya, dan sebaliknya mencari kesalahan atas apapun yang dilakukan yang beda dengan kelompoknya.
Bisa saja terjadi. Misalnya, ahli hukum menafsirkan suatu pasal, atau suatu aturan sesuai kepentingannya. Ini bisa merugikan masyarakat luas. Ini bisa saja tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan berpendapat &ldquo;menyesatkan&rdquo;, namun jelas, manakal dilakukan secara sadar, ini bertentangan dengan etika profesinya.
Namun hal seperti ini tidak harus dipindanakan atau diperdatakan, cukup dibawa ke komisi etik organisasinya, untuk diseselesaikan sesuai kode etik profesi atau organisasi.
Hal seperti ini bisa saja terjadi pada profesi kedokteran, misalnya: dokter memberi legitimasi berlebihan pada obat tertentu karena adanya komisi perusahaan farmasi; atau ekonom yang hanya memberikan pembenaran pada pandangan kelompok politik yang didukungnya dengan menafikan ilmu yang dimilikinya.
Dalam konteks etika berpendapat ini, professional juga tidak seharusnya seolah menjadi seorang yang serba bisa. Berbicara apapun yang padahal di luar kompetensinya. Ini jelas tidak etis, dan juga melanggar prinsip-prinsip mimbar akademik, yang memberikan kebebasan namun dalam batas kompetensi keilmuannya.
Hal yang demikian banyak terjadi di tanah air belakangan ini. Hal ini jelas tidak sehat , dan perlu dilurusakan, dan terus menerus diedukasi masyarakat agar berpendpata secara etis. Oleh karena itu, sebelum berpendapat, perlu bertanya pada Nurani kita, biasanya kontrol Nurani tidak pernah bohong atau salah. 
Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec
 &nbsp;

Kebebasan Berpendapat Bukan Nir-etika

Berita Terkait

Berita Rekomendasi