<div align="center">(Bagian I dari tiga tulisan) </div> Benar bahwa masa bakti Kepengurusan PPUK SP KEP SPSI PTFI (Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia-Energi-Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia) periode 2014-2017 pimpinan Sudiro berakhir pada 30 April 2017. Namun atas dasar kesepakatan bersama dalam rapat tingkat pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI diputuskan untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan pimpinan Sudiro selama satu tahun 2017-2018.-------------------------------------------- Bukan Sudiro yang berinisiatif memperpanjang kepengurusan, tetapi atas dasar permintaan sebagian besar pengurus dan sebagian besar anggota. Toh rencana perpanjangan masa bakti kepengurusan Sudiro ini juga telah dikoordinasikan dengan PC SP (Pengurus Cabang Serikat Pekerja) KEP SPSI Kab Mimika pimpinan Aser Gobai dan PP SP KEP SPSI di Jakarta yang dipimpin R Abdullah. Aser Gobai setuju. Begitu juga R. Abdullah di Jakarta. Persetujuan juga sah karena tersurat dalam anggaran dasar organisasi. Apa alasan perpanjangan? Karena di waktu hampir bersamaan atau ketika hendak tiba waktu penggantian kepengurusan, terjadi program efisiensi dalam perusahaan PTFI dengan merumahkan (furlough) kepada 700-an pekerja atau karyawannya, baik pekerja kontraktor &amp; privatisasi maupun karyawan permanen. Menurut manajemen, efisiensi dilakukan atas dasar kedidakpastian investasi dan perpanjangan kontrak karya dari Pemerintah Indonesia. Ketika sedang dilakukan efisiensi pada awal 2017, perundingan sedang berlangsung, namun alot. Program efisiensi meresahkan pekerja yang dirumahkan. Mereka yang sedang dan masih bekerja, turut merasa cemas. Apalagi informasi yang beredar, program efisiensi dilakukan bertahap. Bagi fungsionaris serikat pekerja dan para pekerja pada umumnya, ya terutama yang dirumahkan, tak masalah ada furlough, program pensiun dini hingga di-PHK. Yang penting hak-hak pekerja dipenuhi sebagaimana tersurat dalam undang-undang. Kecewa dan resah dengan program efisiensi, serta-merta, para pekerja dan karyawan yang masih bekerja, melakukan mogok kerja (moker) besar-besaran. Aksi mogok tak terbendung, berlangsung menjelang Mei 2017 atau menjelang hari buruh. Tiga kali serikat pekerja mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk berunding namun PTFI tidak respon. Alasan manajemen PTFI, ‘ini bukan masaah hubungan industrial.’ Para pekerja kemudian mendesak serikat pekerja untuk mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka mengecam manajemen PTFI yang tidak mau berunding dan memberikan alasan yang mengada-ada. Bagi pekerja, organisasi serikat pekerja adalah organisasi resmi mereka yang wajib hukumnya untuk membela anggota pekerja yang diperlakukan tidak adil. Tentu saja manajemen kaget dengan aksi mogok tersebut, namun tidak merespon tuntutan pekerja. Setelah beberapa waktu melakukan moker, manajemen PTFI memanggil para pekerja moker untuk kembali bekerja. Berbagai cara dilakukan, di antaranya melalui media massa. Begitu tahu ada panggilan, pekerja moker emoh kembali. Mereka ingin tuntutan dipenuhi. Dianggap ‘membandel’ maka PTFI menyimpulkan para pekerja moker yang berjumlah mencapai 8000 orang lebih itu mengundurkan diri. Para pekerja moker berpendapat “kesimpulan pengunduran diri dari PTFI” tersebut sama saja pemecatan. Satu per satu “surat pemecatan” dikirimkan kepada para pekerja. Karena dipecat, maka tak ada pesangon, BPJS dinonaktifkan dan rekening bank diblokir. Pemecatan membuat para pekerja moker marah dan berpadusatu melawan manajemen PTFI. Sadar dengan situasi dan kondisi genting, Sudiro dkk berusaha membangun komunikasi dan langsung mengajak berunding pihak manajemen PTFI. Namun sulit. Tidak ada respon yang baik dari pihak manajemen. Salah satu agenda komunikasi yang ingin dibicarakan adalah pembaharuan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) ke-20 yang harus dirumuskan bersama dengan manajemen. Dualisme dan Musnik Setelah berkoordinasi sekaligus konsolidasi dengan PP SP KEP SPSI di Jakarta dan PC SP KEP SPSI Kab Mimika, di Timika, maka PP SP KEP SPSI pada 3 April 2017 mengeluarkan SK/persetujuan terhadap perpanjangan masa bakti Pengurus PUK SPKEP SPSI periode 2014-2017 pimpinan Sudiro menjadi satu tahun, yakni, 2017-2018 dan berakhir 30 April 2018. Rupanya PUK SP KEP SPSI PTFI yang baru diperpanjang setahun itu, tidak didukung sejumlah oknum pengurus yang selama ini tidak aktif dan telah kembali ke lapangan. Di bawah pimpinan Lukas Saleo yang selama ini tercatat sebagai pengurus bidang organisasi pada serikat pekerja pimpinan Sudiro, tersingkap manuver menentang perpanjangan kepengurusan SP pimpinan Sudiro menjadi satu tahun. Lukas Saleo cs berdalih ingin menyelamatkan organisasi. Manuver direspon manuver. Sudiro cs membuat surat kepada manajemen PTFI. Isi surat antara lain, menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi PUK SPKEP SPSI PTFI harus sepengetahuan dan dikomunikasikan dengan PUK pimpinan Sudiro dan Sekretaris Abraham T Datu. Surat dibalas manajemen dengan menjelaskan bahwa manajemen lebih mengakui keputusan peringkat di atasnya, yakni, PP FSKEP SPSI daripada pengurus cabang. Tak mengendor, Lukas Saleo cs justru gencar mencari dukungan anggota SP KEP SPSI demi menentang Sudiro dkk sekaligus memohon dukungan penyelenggaraan Musyawarah Unit Kerja (Musnik) ke-VIII, yang antara lain memiliki agenda pemilihan ketua baru. Mereka menegaskan, tak ada alasan kuat untuk memperpanjang kepengurusan Sudiro. Tak mudah Saleo mencari dukungan, sebab pendukung setia Sudiro yang telah menganggap Sudiro sebagai pahlawan, tidak sudi dengan Musnik. Sumber REQnews menyebutkan, lebih dari 90% anggota atau pekerja Freeport mendukung perpanjangan setahun kepengurusan Sudiro. Demi mendapatkan dukungan, pihak Saleo diduga memalsukan tanda tangan sejumlah pekerja demi mendapatkan 2/3 dukungan suara. Konon, Saleo cs memasukkan nama sekaligus tanda tangan anggota/pekerja yang diketahui telah mengundurkan diri, telah lama di-PHK bahkan ada nama dan tanda tangan pekerja yang telah mangkat. “Konyol sekali mereka. Pemalsuan tanda tangan itu perbuatan pidana dan melanggar pasal 263 KUHP, dapat diancam 6 tahun penjara,” jelas Haris Azhar, pengacara para pekerja dan karyawan yang di-furlough dan di-PHK. Aser Gobai, Sudiro dan Haris Azhar menegaskan Musnik hingga Musniklub melanggar Anggaran Dasar (AD). Yang berwewenang mengeluarkan SK Musnik/Musniklub adalah PC atau pengurus cabang. Delik ini diatur dalam Pasal 30 AD tentang Musniklub. Pasal 42 AD juga menyatakan PC berwenang mengukuhkan dan melantik PUK. PP sempat menyelesaikan sengkarut ini di Jakarta. PUK pimpinan Sudiro menyambut baik. Undangan Konsolidasi organisasi yang ditujukan ke PUK SPSKEP SPSI PTFI dan PC SPKEP SPSI Kab. Mimika, yang dilaksanakan di Kantor PP SPKEP SPSI di Jakarta direspon baik oleh PUK SPSKEP SPSI PTFI dan PC SKKEP SPSI Kab Mimika. Sudiro hadir di Jakarta bersama 18 pengurus. Hadir PC SPKEP SPSI Cabang Mimika pimpinan Aser Gobai. Namun pihak Lukas Saleo tak hadir pada rapat hari Jumat 2 Juli 2017 di Ruko Cempaka Mas, Blok P/30, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, itu. Rapat yang dipimpin R Abdullah, pemimpin PP SPKEP SPSI menyepakati untuk antara lain menjaga soliditas dan solidaritas organisasi sebagaimana SK PP SPKEP SPSI Nomor Kep/10/PP/SPKEP/SPSI/IV/2017 tanggal 13 April 2018. Rapat juga menegaskan, sambil menunggu Musnik, seluruh pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI wajib menjaga ketenangan kerja dan melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai bidang tugasnya dengan tetap berpedoman kepada AD/ART SPKEP SPSI. Selanjutnya Pimpinan SP KEP SPSI dan Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, merumuskan enam poin : Pertama, Musnik merupakan kewajiban normatif yang wajib dilaksanakan PUK SPKEP SPSI PTFI. Kedua, panitia Musnik dirumuskan kembali secara bersama-sama seluruh pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI di bawah pengawasan pimpinan cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika. Ketiga, waktu pelaksanaan Musnik dan perumusan ulang panitia Musnik dimusyawarahkan dan dirumuskan secara seksama serta diputuskan dalam rapat pengurus yang dilaksanakan paling lambat 24 Agustus 2017. Keempat, apabila sampai 24 Agustus 2017 tidak tercapai kata kesepatakan mengenai waktu pelaksanaan Musnik dan perumusan ulang panitia Musnik, maka penetapan waktu pelaksanaan Musnik ditetapkan oleh pimpinan cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat SP KEP SPSI. Kelima, Musnik SPKEP SPSI PTFI wajib dilaksanakan sesuai AD-ART SPKEP. Keenam, PUK SPKEP SPSI PTFI berkewajiban melaporkan kepada pimpinan cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika dan pimpinan pusat SPKEP SPSI. Toh meski demikian, Musnik yang di-organize Saleo cs tetap berlangsung. Panitianya lengkap! Pembentukan panitia Musnik berlangsung di Community Hall 68 Tembagapura. Sudah tentu tanpa melibatkan pengurus lengkap apalagi Sudiro sebagai pimpinan. Pihak Sudiro kecewa. Semakin kecewa lagi karena rencana Musnik didukung manajemen PTFI. Belakangan, tiba-tiba saja Pengurus Pusat (PP) SP KEP SPSI ikut mendukung Lukas Saleo cs, padahal mulanya telah memberikan rekomendasi perpanjangan setahun kepengurusan Sudiro. Sejumlah pihak lainnya termasuk pemerintah daerah (dinas tenagakerja) baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi dan pusat ikut mendukung usaha melengserkan Sudiro dkk. Bersamaan dengan itu, muncul singkatan, “ABS” yang artinya, “Asalkan Bukan Sudiro!” Musnik itu pada akhirnya diselenggarakan dan Lukas Saleo terpilih sebagai Ketua PUK yang baru “menggantikan Sudiro!” Penyelenggaraan Musnik illegal kemudian dilaporkan ke Polres Mimika pada 27 Agustus 2017. Tri Puspital, Abraham T Datu, Aser Gobai dan lainnya sebagai saksi pelapor, melaporkan dugaan tanda tangan palsu. Polres Timika menerima laporan dan berjanji menyelidik lalu menyidik. Namun hingga akhir 2018, laporan mengendap. Alasan pihak Polres, penyidik masih memerlukan keterangan maupun petunjuk dari para pihak yang saat itu hadir dalam pelaksanaan kegiatan Musniklub/Musnik. Para pekerja dan terutama para pengikut setia Sudiro marah besar dengan manuver Saleo cs termasuk manajemen PTFI yang menyingkirikan Sudiro. Apalagi belakangan Sudiro (diduga) dikriminalisasikan manajemen PTFI hingga akhirnya Sudiro mendekam dalam Lapas Kelas II B Timika. Sudiro dituduh menggelapkan iuran anggota lebih dari Rp 3 miliar faktanya menurut pihak Sudiro uang itu masih utuh. Amarah para pekerja pun ditumpahkan melalui aksi demonstrasi besar-besaran di kota Timika pada 20 April 2017 dan 19 Agustus 2017. Kisah demonstrasi ini pun menjadi narasi tersendiri yang cukup dramatis. (*/Bosko N)

Begini Latar Belakang Mogok Kerja Pekerja Freeport

Berita Terkait

Berita Rekomendasi