JAKARTA, REQnews - Pemerintah melalui Menteri&nbsp;Agama&nbsp;Yaqut&nbsp;Cholil&nbsp;Qoumas telah melakukan kajian terhadap Surat&nbsp;Keputusan&nbsp;Bersama&nbsp;(SKB) Dua Menteri terkait pendirian rumah&nbsp;ibadah.
Kajian itu dilakukan karena SKB dua menteri ini memiliki kelemahan dari sisi hukum. "Sedang kita kaji SKB dua menteri ini. Karena secara kekuatan, ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang desesif, yang asertif itu tidak ada SKB dua menteri ini. Jadi agak sulit untuk ditegakkan," ujar Yaqut dalam Sidang MPL-PGI 2021 yang digelar secara daring, Senin 25 Januari 2021.
Setidaknya terdapat dua pandangan di masyarakat terhadap SKB dua menteri ini. Seperti ada pihak yang menginginkan SKB ini dikuatkan.
Namun di sisi lain ada pihak yang meminta agar SKB ini dicabut. "Ada dua pemahaman atau ada dua pendapat yang berbeda terkait SKB dua menteri ini. Di satu sisi SKB ini, ada yang minta untuk dikuatkan dan di sisi lain sebaliknya minta di drop saja SKB dua menteri ini," kata Yaqut.
Terkait dua pendapat tersebut, pihaknya sedang melakukan kajian agar memudahkan para pemeluk agama mendirikan tempat ibadah. Ia pun berjanji akan menghapus aturan-aturan yang dapat mempersulit pendirian rumah&nbsp;ibadah.
Sebaliknya, Yaqut bakal menambah aturan yang mempermudah para umat beragama. "Jika ada pasal-pasal yang sekiranya jadi hambatan umat beragama untuk mendirikan tempat ibadah, ini akan kita drop. Ini akan perjelas, kita tambahin itu agar kita semakin mudah dalam menjalankan ibadah dan termasuk di dalamnya adalah mendirikan tempat-tempat ibadah," kata Yaqut.
Meski begitu, aturan tentang pendirian rumah&nbsp;ibadah tetap harus ada. Menurutnya, pendirian rumah&nbsp;ibadah tidak boleh tanpa aturan.
"Pegangan buat kita untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan tentu ini juga harus diatur. Tidak boleh, menurut pandangan saya. bisa jadi saya keliru. Tidak boleh bahwa pendirian tempat beribadah itu tanpa aturan, itu tidak boleh. Saya kira tetap harus diatur, tentu diatur ini bukan dalam kerangka mempersulit, bukan. Mengatur ini bukan dalam kerangka mempersulit. Tapi kerangkanya adalah memfasilitasi," ujar Yaqut.&nbsp;
Diketahui, pascakejadian kekerasan di lokasi Gereja HKBP di Ciketing, Bekasi, berbagai komponen masyarakat yang cinta damai serta pendukung kebebasan beragama menuntut revisi dan amendemen Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Surat Keputusan Bersama/SKB) yang memuat syarat pendirian rumah ibadah.
Menurut Pakar Komunikasi Politik UPH, Emrus Sihombubg, dalam isi SKB ada hal sangat substansial yang berpotensi melanggar hakekat dasar kebebasan beribadah. Khususnya pada Bab IV Pasal 14 Ayat 2 tentang empat persyaratan khusus pendirian rumah ibadah.
Pertama, pendirian rumah ibadah harus diajukan paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Penentuan ini sangat kuantifisir.&nbsp;
"Padahal ketaatan beribadah adalah hubungan manusia secara individu dengan Tuhan. Hubungan itu pun bersifat kualitatif. Karena tidak ada jaminan, semakin banyak orang terdaftar sebagai pengguna rumah ibadah semakin dekat hubungannya dengan Tuhan," kata Emrus di Jakarta, Selasa 26 Januari 2021.
Ia pun mempertanyakan apa bedanya dengan 100 atau 10 orang mengajukan mendirikan rumah ibadah? Kalau jumlahnya misalnya 50 orang, apakah mereka tidak bisa mendirikan rumah ibadah?.
Kata dia, penentuan jumlah ini sangat melanggar kebebasan melakukan kegiatan ibadah sebagai hak yang paling mendasar (UUD 1945 Pasal 29). Selain itu, syarat pertama ini juga harus disahkan oleh pejabat setempat.
"Pengesahan ini berpotensi besar menjadi penghalang berdirinya rumah ibadah. Apabila kewenangan birokrasi ada di tangan pejabat yang kurang berintegritas, kewenangan pengesahan menjadi peluang melakukan penyimpangan."
Posisi tawar rakyat pengaju izin rumah ibadah pun dinilainya menjadi sangat lemah. Birokrat dapat menyalahgunakan untuk motif tertentu.
"Istilah uang pelicin dan korupsi berjamaah sudah tidak asing lagi kita dengar di republik ini."
Sementara itu, rumah ibadah agama lain kecil kemungkinan terjadi karena ada homogenitas agama yang dianut oleh pejabat pemberi izin. Ini menghambat pengembangan semua agama tanpa kecuali.
Di samping itu, jika peme&shy;rintah daerah dimenangkan oleh partai politik yang membawa isu agama tertentu dalam suatu pemilu, secara politik akan keluar peraturan daerah (perda), kebijakan politik, penentuan kepala dinas (termasuk dinas urusan keagamaan), yang akan bermuara kepada kepentingan politik yang bersangkutan.
Dengan demikian, apakah harus terhalang dalam membangun rumah ibadah bagi penduduk yang berbeda de&shy;ngan partai pemenang pemilu?&nbsp;
Jawabnya, tentu tidak. Anehnya lagi, syarat pertama tersebut sangat kontradiktif dengan isi bagian menimbang dari perber itu sendiri, utamanya pada poin &ldquo;a&rdquo; yang menyebutkan &ldquo;bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun&rdquo;.
Kedua, dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Syarat ini pun bisa mengancam pluralisme dan NKRI. Dengan demikian, akan terjadi eksklusivisme penduduk yang berpotensi besar menjadi embrio gangguan integrasi bangsa.&nbsp;
"Bisa jadi akan muncul &ldquo;Kampung Kristen&rdquo;, &ldquo;Kampung Islam&rdquo;, &ldquo;Kampung Hindu&rdquo;, &ldquo;Kampung Buddha&rdquo; sebagaimana yang diduga oleh Mahfud MD. Padahal, cita-cita proklamasi bahwa Pancasila dan NKRI adalah harga mati, " ujarnya.&nbsp;
Ketiga, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupa&shy;ten/kota.
"Syarat ini tidak perlu ada. Pemeluk agama cukup hanya memberitahukan kepada mereka jika ingin memba&shy;ngun rumah ibadah," ujarnya.&nbsp;

Kelemahan Hukum SKB Dua Menteri dan Hakekat Dasar Kebebasan Beribadah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi