JAKARTA, REQnews - Belakangan ini kebebasan menyampaikan kritik sedang hangat diperbincangkan. Hal tersebut menyusul terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik.
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing pun menanggapi hal tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat skeptis (tidak mudah percaya) terhadap bentuk kritik yang disampaikan. Menurutnya hal tersebut menarik. Bahkan, kata dia, ada yang beranggapan seolah selama ini kritik tidak berjalan.
"Pada dasarnya, kritik itu bertujuan menghidupkan "mesin" demokrasi dalam rangka menciptakan kebersamaan (bersama-sama) rakyat dalam semua proses pembangunan di berbagai bidang dan tingkatan," ujar Emrus melalui siaran pers, Minggu&nbsp;14 Februari 2021.
Menurutnya, kritik tersebut didorong oleh niat baik dan murni dari pihak yang menyampikan. Hal tersebut bertujuan untuk perbaikan terhadap peraturan, kebijakan, keputusan, program dan kinerja dari lembaga negara (pemerintah, DPR dan aparat penegak hukum).
Namun, Emrus mengingatkan masyarakat agar hati-hati&nbsp;terhadap kritik sebagai salah satu bentuk pesan komunikasi politik, bisa saja mengandung berbagai muatan politis atau agenda politik tertentu.
Yang boleh jadi bukan untuk perbaikan, tetapi untuk membentuk opini publik semata yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan bersama. "Untuk itu, masyarakat harus skeptis terdahap semua bentuk dan muatan pesan kritik," lanjutnya.
Emrus mengatakan bahwa kritik semacam itu cenderung tidak menawarkan solusi dan sangat politis serta prakmatis. "Bahkan kemungkinan mereka membenarkan kritiknya dengan menyampaikan pandangan, salah satunya, mengatakan bahwa kritik tidak perlu/selalu disertai solusi," katanya.
Padahal, kata Emrus, bisa saja yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi paripurna untuk memberi solusi. "Atau memang segaja tidak memberi jalan keluar terhadap suatu permasalahan untuk mewujudkan keinginannya," lanjut dia.
Menurutnya, inilah yang disebut kritik untuk kepentingan politis, bukan untuk perbaikan, apalagi kebersamaan. "Biasanya, kemasan pesan kritik tersebut mengandung unsur persuasi yang propagandis," kata Emrus.
Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepentingan politik yang prakmatis dari si pemrakarsa kitik itu sendiri. Ia pun menghimbau agar rakyat, masyatakat, publik dan berbagai pihak harus kritis terhadap kandungan pesan kritik yang disampaikan.
"Dari aspek komunikasi politik, pesan yang terkandung dalam kritik sangat ditentukan oleh si pemrakarsa kritik," kata dia. "Bahkan untuk melihat secara holistik konstruksi kritik, perlu dipahami siapa aktor dan kepentingan politiknya di balik pesan eksplisit isi kritik tersebut."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Selain itu, pihaknya juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.
Jokowi pun menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin 8 Februari 2021.

Masyarakat Diminta Jeli Terhadap Kritik Bermuatan Politis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi