JAKARTA, REQnews - Perbenturan hubungan antara hukum internasional dan hukum dalam tata negara Indonesia kerap terjadi, sehingga kerap menjadi suatu bahasan yang sangat menarik di kalangan para akademisi maupun praktisi hukum.
Suatu tanda tanya yang sering muncul ialah, manakah hukum yang bisa dikatakan lebih diunggulkan dalam pelaksanaannya di dalam negeri. Terlebih lagi, apakah pengaruh yang disebabkan oleh kedua tatanan hukum tersebut dalam memutuskan perkara-perkara keadilan.
&nbsp;
Di dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia sudah mengadakan interaksi dengan organisasi-organisasi internasional.
Salah satu bentuk dan produk dari interaksi tersebut berupa penundukan diri terhadap hukum internasional melalui ratifikasi atau pengesahan dan terlibatnya dalam berbagai perjanjian internasional.
Selanjutnya pada tahun 1969, 1978 dan 1986, Indonesia menetapkan bahwa yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional adalah Presiden, hal tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
&nbsp;
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum di Indonesia.
Namun, terdapat beberapa ahli menjelaskan bahwa secara konstitusional, terdapat kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa yang dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Isi dari kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
&nbsp;
Dalam pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus menjadi bagian dari masyarakat internasional.
Bagian dari masyarakat internasional ialah menerima hukum internasional yang di dalamnya mengatur mengenai masyarakat internasional sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Terlebih lagi, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan, bahwa suatu negara secara sukarela mengikatkan dirinya atau menjadi bagian dari masyarakat internasional, di mana hukum internasional berlaku, maka terdapat kesamaan pandangan terhadap kompatibilitas antara hukum nasional suatu negara dengan hukum internasional.
Secara hukum atau konstitusi, menyatakan kedudukan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional, misalnya Belanda yang menerapkan konstitusi dimaksud.
&nbsp;
Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menentukan dan pertimbangannya, kerap kali menggunakan sumber-sumber hukum internasional.
Namun, dalam pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh pada hukum internasional yang lebih dominan dan tetap mempertahankan pertimbangan hukum yang eksklusif pada domain konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi di Indonesia.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya

Terungkap! Ini Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi