JAKARTA, REQnews &ndash; Penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya, wajib untuk menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
&nbsp;
Pada dasarnya penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggara negara berupa pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
&nbsp;
Berikut adalah 4 hak yang dapat diperoleh pejabat negara:
1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan khusus yang mengatur mengenai jabatan tertentu.
2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
3. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.
4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
&nbsp;
Di lain pihak, pejabat negara memiliki kewajiban yang lebih banyak, berupa:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 901px; top: 82.6482px;">&nbsp;</div>

Wajib Tahu, Ini Hak dan Kewajiban Para Pejabat Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi