JAKARTA, REQnews - Konvensi Hak Cipta Dunia atau dikenal dengan Universal Copyright Convention tahun 1952, sebagaimana telah direvisi pada tahun 1971 yang menyatakan, "Konvensi ini berkomitmen untuk mempromosikan perlindungan hak cipta semenjak keberadaan hak cipta tersebut untuk pertama kalinya (merupakan konvensi pertama yang digunakan dalam bidang budaya).
Konvensi ini bertujuan untuk memberikan jaminan secara umum hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta dalam bidang industri kreasi dan budaya."
Batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh 2 poin utama yaitu
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya (Jokilehto, dalam Anatriksa 2009).
&nbsp;
Dalam Auteurswet 1912, Pasal 1 menyatakan "Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang."
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Warisan kebudayaan Indonesia merupakan suatu identitas bangsa, ciri khas negara yang sangat multikultural dan kaya akan perbedaan.
Kendati demikian, dikarenakan sebuah kebudayaan tersebut diperkenalkan ke semua negara, dan tidak terbatas hanya negara Indonesia yang melindungnya secara hukum, maka negara lain juga harus menjamin perlindungannya.
Kebudayaan Indonesia yang telah didaftarkan ke UNESCO yang merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, bertujuan untuk dinaungi, agar dilindungi dan dilestarikan kebudayaannya.
UNESCO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional yang kedudukan hukumnya berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memiliki tugas dalam mengurusi semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta hak asasi manusia.
Indonesia telah melakukan perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual yang menghasilkan konvensi-konvensi seperti Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, termasuk perjanjian internasional lainnya di Indonesia.
Dalam Universal Copyright Convention (UCC) mengatur tentang ketentuan formalitas hak cipta.
Hak cipta dimaksud memiliki unsur kewajiban, yaitu setiap karya yang ingin dilindungi, untuk mempromosikan dan untuk mendapatkan jaminan.
UCC dibentuk karena terdapat gagasan dari peserta Berne Convention untuk menarik negara-negara lain bukan peserta Berne Convention seperti Amerika Serikat, untuk kemudian terikat dalam konvensi tersebut. UCC merupakan konvensi pertama dalam bidang budaya.
Selain dari konvensi-konvensi sebagaimana disebutkan, juga terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang mengatur mengenai aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak milik intelektual.
Terdapat World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (WCT), yaitu untuk memperkuat perlindungan internasional atas hak cipta.
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya

Pandangan Hukum Internasional dan Nasional Terhadap Hak Cipta Budaya Indonesia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi