JAKARTA, REQnews - Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang terdiri dari beberapa pulau, baik yang padat penghuni hingga tidak berpenghuni, baik yang sudah pernah di jamah manusia maupun yang belum pernah di jamah manusia.
Dengan menyadari kekayaan alam dan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, maka penting untuk menjaga&nbsp; perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga.
&nbsp;
Salah satu wilayah Indonesia yang kerap menjadi sorotan, khususnya wilayah kedaulatannya&nbsp; salah satunya berada di perairan Natuna. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat tiga poin penting yang perlu untuk dipahami:
&nbsp;
1. Klaim historis RRC (Republik Rakyat Cina) ialah sejak dahulu kala, nelayan dari negara RRC telah melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas di perairan Natuna yang bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui secara hukum oleh United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Pernyataan tersebut, telah dibahas melalui putusan SCS Tribunal pada tahun 2016. Lebih lanjut, dalam menanggapi pernyataan tersebut, Indonesia juga menolak istilah 'relevant waters' yang diklaim RCC, dikarenakan istilah tersebut tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.
&nbsp;
2. Indonesia mendesak RRC untuk memberikan dasar hukum beserta dengan batas-batas wilayah yang jelas perihal klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.
&nbsp;
3. Menurut UNCLOS 1982, Indonesia tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan RRC, maka Indonesia berpendapat bahwa argumen yang diberikan oleh RRC tidak relevan dan tidak memiliki keterkaitan dengan delimitasi batas maritim.
&nbsp;
UNCLOS 1982 merupakan suatu produk dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah berlangsung sejak 1973 sampai 1982 dan diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia, yang membahas mengenai hukum laut.
Indonesia sendiri sudah menyatakan penundukannya terhadap UNCLOS 1982 melalui&nbsp; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.&nbsp; Namun, sejak tahun 1982, Indonesia resmi masuk ke dalam rezim UNCLOS 1982.
&nbsp;
Negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS 1982, merupakan suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan, dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Negara kepulauan mempunyai hak secara hukum untuk garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan. Selain daripada pengaturan yang terdapat pada UNCLOS 1982, penegasan wilayah laut Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).
UU Kelautan ini menjadikan Deklarasi Djuanda 1957 juncto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkuat keberadaan Indonesia sebagai suatu negara.
&nbsp;
Salah satu fungsi dari UNCLOS 1982 ialah untuk mengatur syarat bagi suatu negara untuk mengajukan klaim terhadap wilayahnya dengan cara perundingan. Perundingan tersebut dilaksanakan antara negara-negara bersangkutan, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tertulis.
&nbsp;
Selain dari fungsi sebagaimana dimaksud, UNCLOS 1982 juga memiliki tujuan agar negara-negara yang sering kali mengklaim wilayahnya secara sepihak, maupun terdapat permasalahan atau sengketa, maka batas-batas negaranya dapat&nbsp; diatasi dengan bijak dan damai. Indonesia tidak terlepas dari perkara tersebut, seperti kasus sengketa yang terjadi antara wilayah antara Indonesia dan Malaysia, mengenai penetapan batas landas kontinen pada tanggal 22 September 1969.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya

UNCLOS 1982 dan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi