JAKARTA, REQnews &ndash; Suatu peristiwa yang melanggar hukum, tidak dapat secara serta merta dikategorikan dan di identifikasikan sebagai suatu tindak pidana, oleh karenanya, tersangka dari pelanggar hukum, tidak dapat langsung dikenakan sanksi pidana. Namun harus melalui beberapa tahapan:
&nbsp;
1.) Laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan
Suatu peristiwa melanggar hukum diawali dengan salah satu maupun beberapa dari 3 unsur tersebut. Laporan sesuai dengan Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), berbeda dengan pengaduan.
Pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan. Sedangkan pengaduan lebih ke pemberitahuan kepada pejabat berwenang tentang tindak pidana yang menimbulkan dalam Pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mengenai tertangkap tangan sesuai Pasal 1 butir 19 KUHAP bahwa tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.
&nbsp;
2.) Penyelidikan
Penyelidikan sebagai tahapan setelah adanya laporan, pengaduan maupun tertangkap tangan, Bab I, Pasal 1 butir 5 KUHAP, diatur pengertian tentang penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa hukum sebagaimana diyakini sebagai tindakan pelanggaran hukum yang merupakan tindak pidana. &nbsp; &nbsp;
&nbsp;
3.) Penyidikan
Diatur dalam Bab I Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan pengertian tentang penyidikan. Tahap penyidikan ini memiliki maksud untuk mencari terang peristiwa yang umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman, merupakan pendahuluan tugas penyidikan. Tahapan ini mendahului tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan surat, pemanggilan, serta tindakan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Dalam&nbsp;melakukan proses tempat kejadian perkara (TKP), terdapat beberapa hal yang dicari kebenarannya, yaitu dalam menggali informasi, petunjuk, identitas pelaku, korban dan saksi, mengumpulkan bukti-bukti dengan bantuan metode laboratorium forensik seperti ahli balistik, toknisologis, psikolog, dan juga kedokteran forensik.
Selain itu, untuk kepentingan penyelesaian perkara, perlu adanya ahli kriminologi forensik yang terlibat di dalamnya.
Kriminologi forensik (secara umum), atau dalam ilmu kriminal, adalah penerapan ilmu pada hukum pidana, dalam penyidikan pidana yang diatur oleh standar hukum bukti yang dapat diterima dan acara pidana. Ilmuwan forensik mengumpulkan, mengawetkan, dan menganalisis bukti ilmiah selama penyelidikan.&nbsp;
Sementara beberapa ilmuwan forensik melakukan perjalanan ke TKP untuk mengumpulkan bukti sendiri, yang lain menempati peran laboratorium, melakukan analisis pada objek yang dibawa oleh pihak berwenang. Kriminologi merupakan bidang yang berkaitan pada tindakan yang merupakan kejahatan, dan tanggapan sosial selanjutnya terhadap tindakan kriminal tersebut.&nbsp;
Meskipun teori sosiologis telah memainkan peran penting dalam pengembangan bidang kriminologi, teori sosiologis adalah bidang interdisipliner yang diselenggarakan di sekitar studi hukum dan kejahatan, menggabungkan kontribusi dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, antropologi, ilmu politik, dan hukum.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 1001px; top: 405.935px;">&nbsp;</div>

Ini Pentingnya Kriminologi Forensik dalam Mengungkap Kasus Kejahatan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi