JAKARTA, REQnews &ndash; Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), UU Nomor 38 tahun 1998 yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat), dan regulasi-regulasi lain yang menyangkut kehidupan beragama di Indonesia, merupakan bukti bahwa kehidupan manusia dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan.
Namun demikian, terdapat masyarakat yang menganggap dan berpendapat bahwa selama mereka menjalankan sesuai syarat dan ketentuan agama, maka tidak perlu pengesahan oleh negara.
Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dijumpai pada sengketa pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka sudah bercerai secara agama, dan datang ke Pengadilan Agama ini sekedar mendapatkan Akta Cerai.
Hal demikian juga dapat ditemui pada perkara pengesahan nikah maupun dispensasi kawin, tindakan tersebut baru dilaksanakan ketika subyek hukum menemukan kesulitan menembus birokrasi yang berlakukan oleh pemerintah.
Zona integritas yang terdapat dan berlaku di Indonesia wajib diterapkan di seluruh lini pemerintahan, sehingga masyarakat harus mengikuti alur birokrasi tersebut.
Kebiasaan yang terbentuk di masyarakat adalah membuat jadwal pernikahan terlebih dahulu, sebelum memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan dan diatur oleh regulasi birokrasi yang ada.
Sangat disayangkan, ketika mereka terbentur dengan tidak terpenuhinya syarat administrasi seperti syarat bahwa kedua mempelai harus berumur minimal 19 tahun untuk diperbolehkan menikah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.
Akhirnya, berbagai masyarakat mendatangi Pengadilan Agama setempat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun kembali sangat disayangkan bahwa minimal proses pendaftaran sampai perkiraan putusan melebihi jadwal pernikahan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Berbagai persoalan muncul, ketika masyarakat tidak mengerti bahwa regulasi negara adalah bagian dari kehidupan beragama, padahal taat kepada ulil amri (pemerintah) yang sah adalah perintah dalam agama.
Terobosan Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum acara perdata yang berkenaan dengan dispensasi kawin adalah, Mahkamah Agung dengan kewenangannya telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019).
Perma 5/2019 kemudian menjadi hukum acara perdata di pengadilan terkait dengan Dispensasi Kawin, di dalamnya banyak hal yang harus dipenuhi agar putusan/penetapan hakim tersebut tepat.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya
&nbsp;

Dispensasi Kawin yang Kerap Terjadi di Indonesia dan Terobosan Mahkamah Agung

Berita Terkait

Berita Rekomendasi