JAKARTA, REQnews - Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib pribadi maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat secara menyeluruh.
Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai berbagai aspek kegiatan penyelenggaraan negara baik pembangunan di pusat dan di daerah.
Hasil dari pemungutan pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.&nbsp;
Negara dalam usaha melakukan pungutan pajak bersifat memaksa, sehingga negara menetapkan sanksi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.
Hal ini bertujuan supaya subyek hukum wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan, karena mengingat kontribusi dana dari pajak memiliki fungsi anggaran yang sangat besar demi pembangunan negara.
Maka negara membuat peraturan beserta sanksi agar dalam pembayaran pajak tidak ada yang sengaja melakukan penundaan pajak, bahkan sampai ada yang tidak membayar kewajiban pajak.&nbsp;
Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan banyak dipergunakan dalam peraturan perihal perpajakan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan.&nbsp;
Bahkan ancaman-ancaman pidana dalam perpajakan selalu mengacu pada ketentuan di bidang pidana, misalnya terhadap wajib pajak yang memindahtangankan atau memindah hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi hutang pajaknya akan diancam sesuai dengan ketentuan KUHP, Pasal 231.&nbsp;
Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya tindak pidana di bidang perpajakan tertuang dalam Pasal 38 sampai Pasal 43 UU KUP, kemudian dalam Pasal 24 sampai Pasal 27 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pasal 14 Undang-Undang tentang Bea Materai.
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Ini Dia Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Pidana

Berita Terkait

Berita Rekomendasi