JAKARTA, REQnews - Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan, namun saat ini dikenal PTN BH. Hingga sampai tahun 2016, tercatat terdapat 11 perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum.
Penetapan status tersebut sudah melalui penetapan pemerintah yang diikuti dengan persyaratan yang sangat ketat bagi setiap perguruan tinggi.&nbsp;&nbsp;
Salah satunya, perguruan tinggi tersebut harus masuk ke dalam 9 besar peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), selain itu, dilihat dari prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Internasional.
Selain dilihat dari segi prestasi, penetapan PTN BH, dilihat juga dari segi biaya pendidikan, fasilitas dan tenaga atau sumber daya pendidik.
Biaya pendidikan yang berlaku pada perguruan PTN BH ialah sesuai dengan standar dan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri terkait, dalam hal ini, PTN BH berkonsultasi dengan menteri.
Tarif&nbsp;biaya pendidikan yang ditetapkan, harus dengan mempertimbangkan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
Namun, pada kenyataannya dalam segi biaya pendidikan, keputusan pemerintah untuk menjadikan beberapa perguruan tinggi menjadi berbadan hukum tidak lepas dari komersialisasi pendidikan.&nbsp;
Komersialisasi sendiri ialah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang atau jasa dagangan yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya.
Sedangkan komersialisasi pendidikan ialah menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan atau mengomersialkan pendidikan atau menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.
Dalam arti pendidikan yang ditawarkan memiliki program dan perlengkapan yang mahal.
Sehingga hanya kaum-kaum dengan ekonomi atas yang bisa memasuki salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum. Hal ini membuktikan, bahwa komersialisasi pendidikan bisa menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.&nbsp;
Selain itu, banyak perguruan tinggi yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.
Sehingga mahasiswa hanya akan berburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan sehingga membunuh idealisme pendidikan Pancasila. Beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi pendidikan diantaranya, aspek politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi.
Pada akhirnya, faktor-faktor tersebut menimbulkan dampak di berbagai sisi diantaranya, rakyat kalangan bawah yang menginginkan pendidikan, tidak mampu untuk merealisasikan keinginannya karena terhambat oleh biaya pendidikan, dan berujung pada memperkaya pihak-pihak atau kalangan tertentu.
Biaya Pendidikan mahal tidak menjadi masalah apabila diikuti dengan sarana dan prasana yang baik.
Namun dalam hal biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang diterima, maka, akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi kelompok masyarakat menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah. Karena biaya pendidikan yang mahal tidak menjamin kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan tersebut akan lebih baik.
Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebaiknya direalisasikan dengan baik oleh para pihak yang berwenang bukan malah menyulitkan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas tetapi mendapat kendala saat diberikan biaya pendidikan yang begitu mahal.&nbsp;
Karena hal yang diinginkan semua masyarakat Indonesia adalah menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau bagi para mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi, serta dapat mengurangi masalah dibidang akademik sehingga dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang berguna bagi Indonesia dimasa yang akan datang.
&nbsp;
Penulis - Leonardo Sanjaya
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Komersialisasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi