JAKARTA, REQnews - Sepanjang tahun 2021 banyak peristiwa yang menjadi perhatian publik, salah satunya terkait dengan&nbsp;potret penegakan hukum di Indonesia, hingga jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung yang bermasalah.
Seperti kasus mantan jaksa Pinangki yang divonis ringan, namun pihak Kejaksaan Agung memutuskan tak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Kemudian&nbsp;seorang jaksa fungsional di Kejari Pesawaran, Lampung ditangkap karena terlibat kasus narkoba, hingga tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat dalam kasus Asabri.&nbsp;
Dalam catatan akhir tahun ini REQnews.com telah merangkum 8 kasus kontroversial dan menjadi sorotan publik yang melibatkan Kejaksaan Agung tahun 2021, berikut ulasannya.
1. Jaksa Rengga Ditangkap Karena Kasus Narkoba
Rengga Puspa Negara, merupakan seorang jaksa fungsional di Kejari Pesawaran, Lampung yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus narkoba, pada 8 Februari 2021, terkait dengan kasus narkoba.
Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Andrie W. Setiawan. "Benar, Rengga ditangkap pada Senin (8/2) lalu. Rengga telah diamankan terkait kasus tindak pidana narkotika,&rdquo; kata Andrie di Lampung, Senin 15 Februari 2021.
Saat ditangkap, dari tangan Rengga diamankan barang bukti berupa seperangkat alat isap sabu atau bong dan plastik sisa pakai sabu-sabu. &ldquo;Memang berdasarkan data kepegawaian terkini, Rengga telah mendapat penugasan baru sebagai pejabat fungsional di wilayah Kejari Pesawaran, Lampung, di wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung,&rdquo; kata dia.
2. Jaksa di&nbsp;Kejaksaan Negeri Labuhan Deli Diduga Lakukan Pemerasan
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, Anggara Suryanegara mengakui bahwa oknum jaksa bernama&nbsp;Berkat&nbsp;yang dituding melakukan&nbsp;pemerasan&nbsp;berkedok&nbsp;cabut&nbsp;perkara&nbsp;adalah anak buahnya.
Saat ini, oknum jaksa bernama&nbsp;Berkat&nbsp;itu tengah menjalani pemeriksaan. Ia diduga meminta uang Rp 30 juta kepada Muthia, istri tersangka penadah motor curian bernama Ardi.
Namun, agar diduga tak terendus pimpinan kejaksaan,&nbsp;Berkat&nbsp;meminta uang Rp 30 juta itu melalui&nbsp;Aiptu&nbsp;Iwan&nbsp;D&nbsp;Sinaga yang merupakan anak buah Kapolsek Patumbak,&nbsp;Kompol&nbsp;Faidir&nbsp;Chaniago.
Adapun permintaan uang Rp 30 juta ini agar Ardi tidak ditahan jaksa. Bahkan, oknum jaksa tersebut juga disebut meminta uang Rp 2,5 juta dengan dalih uang kamar tahanan.
3. Jaksa KM Lakukan Tindakan Tercela
Tim penyidik 53&nbsp;Kejaksaan Agung&nbsp;RI menangkap seorang jaksa senior berinisial KM dan seorang pengusaha HT di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) karena diduga melakukan tindakan tercela.
"Benar tim penyidik 53 dari Kejaksaan Agung RI telah melakukan penangkapan terhadap seorang Jaksa berinisial KM pada Kejaksaan Tinggi NTT karena melakukan tindakan tercela," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim di Kupang, Selasa 21 Desember 2021.
Keduanya ditangkap penyidik 53 dari Kejaksaan Agung RI secara bersamaan di salah satu tempat di Kota Kupang pada Senin 20 Desember 2021 malam. Jaksa KM merupakan penyidik pada bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT yang selama ini menangani sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT seperti kasus korupsi Bank NTT Surabaya.
Ia menjelaskan, setelah ditangkap keduanya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI. "Kami perlu tegaskan tim yang melakukan penangkapan itu bukan dari penyidik KPK seperti diberitakan tetapi merupakan tim penyidik 53 dari Kejaksaan Agung RI yang melakukan penangkapan terhadap seorang Jaksa dan pengusaha di Kota Kupang," ujarnya.
4. Kasi Pidsus&nbsp;Kejari&nbsp;Kabupaten Mojokerto Kena OTT
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto Ivan Kusuma Yuda dijemput Tim Satgas 53 Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ivan dijemput tim Satgas 53 Kejagung RI di kantornya Jalan Ra Basuni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Senin 11 Oktober 2021.&nbsp;
Ivan yang baru menjabat selama 6 bulan sebagai Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto itu, disebut terjaring Operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas langsung menerobos ruangan dan mengamankan uang sekitar Rp 150 juta dari ruangannya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono menyebut tim Kejagung RI hanya meminta klarifikasi terhadap Kasi Pidsusnya. "Peristiwa kemarin pada intinya Kejaksaan Agung RI kemarin melakukan klarifikasi," katanya kepada wartawan, Selasa 12 Oktober 2021.
5. Vonis Ringan&nbsp;Eks Jaksa Pinangki
Kejaksaan Agung memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam&nbsp;persidangan terkait dengan penerimaan suap kasus&nbsp;Djoko Tjandra.
Pinangki dinilai terbukti menerima USD 500 ribu atau sekitar Rp 7,3 miliar dari Djoko Tjandra. Ia menerima USD 450 ribu atau sekitar Rp 6,6 miliar, sementara sisanya diberikan kepada Anita Kolopaking. Uang tersebut diberikan agar Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi 2 tahun penjara di kasus cessie Bank Bali dengan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus), Riono Budisantoso menyebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memenuhi tuntutan pihaknya, sehingga tak mengajukan kasasi. Ia mengatakan tak ada alasan untuk mengajukan kasasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP.
"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT (Pengadilan Tinggi), selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP," katanya.&nbsp;
Diketahui, sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun.
Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
6. Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat
JPU pada Kejaksaan Agung menuntut terdakwa kasus korupsi PT Asabri yaitu Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati.&nbsp;Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena diduga telah melakukan korupsi dalam kasus PT Asabri hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.
"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 6 Desember 2021.
Jaksa menyebut Heru Hidayat telah memperkaya diri dan dua mantan Dirut Asabri lainnya.&nbsp;"Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati," lanjut jaksa.&nbsp;
Diketahui, dalam kasus Asabri terdapat 8 terdakwa yaitu Mantan Dirut Asabri, Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri, Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015.
Kemudian ada Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera, dan Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations. Satu terdakwa lainnya adalah Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk.
7.&nbsp;Jaksa Mia Amiati Diduga Jadi Istri Kedua Jaksa Agung ST Burhanuddin
Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Mia Amiati dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Mia dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus terkait karena diduga menjadi istri kedua dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. "Iya, atas nama itu, Mia Iskandar Amiati," kata David kepada wartawan, Sabtu 20 November 2021.
David pun meminta agar KASN melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut. Menurutnya berdasarkan peraturan, ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua. "Nah sementara ASN itu enggak boleh menjadi istri kedua, kalau untuk perempuan. Itu kan di peraturannya begitu," lanjutnya.
Sementara itu, diketahui istri dari Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat. Untuk itu, David pun meminta agar KASN menyelidiki sosok Mia Amiati. Saat ini pelaporannya tengah diproses oleh KASN.&nbsp;
8. Kasus Istri Marahi Suami Mabuk Dituntut Satu Tahun Penjara
Seorang istri bernama Valencya (40) di Karawang, Jawa Barat terancam dipenjara. Ibu dua anak itu dituntut 1 tahun penjara setelah memarahi sang suami yang pulang dalam kondisi mabuk. Valencya dituntut satu tahun penjara karena dianggap melakukan kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) psikis. Pihaknya pun menganggap tuntutan tersebut terlalu memaksakan.
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Valencya pada persidangan KDRT. Ia dituntut hukuman penjara 1 tahun karena atas aduan suaminya yang menganggapnya telah melakukan KDRT psikis akibat sering memarahinya.
Penanganan perkara ini menarik perhatian publik dan berbuntut panjang. Kejagung mendapatkan temuan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan kasus dengan terdakwa Valencya alias Nengsy Lim tersebut. Kejagung kemudian melakukan eksaminasi khusus dengan beberapa temuan dugaan pelanggaran.
Adapun pelanggaran yang dilakukan mulai dari ketidakpekaan Jaksa dalam penanganan kasus, tidak mengikuti pedoman dalam penuntutan, tak menjalani pedoman perintah harian Jaksa Agung hingga pembacaan tuntutan yang ditunda selama 4 kali.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Karawang membacakan vonis bebas kepada&nbsp;Valencya. Hakim menilai Valencya tidak terbukti secara sah bersalah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis sebagaimana dalam dakwaan jaksa.
Tanggapan Pengamat
Menanggapi terkait dengan kinerja Kejaksaan Agung, mantan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Kamilov Sagala menyebut bahwa hukuman ringan yang diterima mantan jaksa Pinangki menjadi catatan buruk Kejaksaan.
Ia mempertanyakan bagaimanya bisa seorang jaksa bisa melenggang ke luar negeri untuk bertemu seorang buronan dan melakukan negosiasi. "Artinya dia bisa ke luar negeri segala macam itu suatu pertanyaan besar, bisa menemui buronan dan melakukan negosiasi," kata Kamilov kepada REQnews.com pada Selasa 28 Desember 2021.
Menurutnya, hal tersebut telah menampar institusi Kejaksaan dan menghinakan negara terhadap seorang buronan. "Sama saja kita menghinakan negara kita terhadap seseorang buronan itu, merendahkan martabat suatu institusi dan pribadi yang bersangkutan (Pinangki)," katanya.
Yang membuatnya heran, termasuk dengan vonis ringan yang diterima Pinangki. Bahkan dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung sama sekali tak mengajukan kasasi. "Harusnya kalau menurut ukuran-ukuran hati nurani bisa dua kali tiga kali lipat daripada masyarakat umum. Ini kenyataannya tidak, ini kan melukai rasa keadilan, kalau hal ini masih dijadikan satu hal-hal yang kurang perhatian, artinya memang penegak hukum kita belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya," lanjutnya.
Selain itu, menurutnya banyak kasus-kasus oknum jaksa nakal di daerah-daerah yang ditangkap oleh pengawas internal yaitu Satgas 53 Kejaksaan Agung. "Sebenernya itu remah-remah dalam kejahatan internal dan sangat marak. Banyak sebenernya, di daerah-daerah yang tidak bisa dicover oleh pusat," kata Kamilov.
Dirinya juga menyoroti terkait dengan permasalahan yang belakangan ini menerpa Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memiriskan hati, yang didukung oleh data dan kekuatan hukum juga.
"Terkait dengan JA (Jaksa Agung ST Burhanuddin) itu sendiri. Kan kalau dari sisi normatif atau jiwa-jiwa orang yang mempunyai budaya timur terkait dengan kehormatan seseorang mulai dari pendidikan, keluarga ini terkait juga dengan moralitas, jadi moral hazard itu. Dan ini sampai sekarang belum terjawab, masih menjadi bola liar. Mulai dari masalah pengangkatan menjadi seorang profesor, rumah tangganya itu tidak ada penjelasan," ujarnya.
Kamilov mengatakan bahwa seorang juru bicara seperti Puspenkum pun tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di publik. Untuk itu, harus Jaksa Agung lah yang menjawabnya sendiri. "Memang ini yang bersangkutan (ST Burhanuddin) yang hanya bisa menjawab, atau langsung diserahkan kepada presiden, itu akan lebih baik," kata dia.
Karena menurutnya, presiden lah yang&nbsp;memberikan jabatan seorang Jaksa Agung. "RI 1 lah yang memberikan jabatan kepada seseorang yang diujungnya tidak ada ketelitian, melihat backgroundnya dari mana, tamatan mana dan segala macam. Ini kan pola hazardnya luar biasa menurut saya, dan saya lihat ini belum selesai. Banyak sekali hal-hal lain yang sebenarnya terhapus akibat dari posisi ini," ujar Kamilov.
Lebih lanjut, terkait dengan putusan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat, Kamilov menyebut bahwa momentumnya tidak tepat. Terlebih di tengah kasus hukuman mati yang sebelum-sebelumnya belum dieksekusi.&nbsp;
"Menurut saya momentumnya kurang pas gitu ya, karena masih banyak yang harus dihukum mati sebelum-sebelum ini. Kenapa hukuman mati baru muncul posisinya pada saat kasus Asabri-Jiwasraya, yang dijadikan sebagai momentum layak diberikan hukuman mati?" ucap dia.
Ia mengatakan masih banyak kasus kejahatan luar biasa lainnya yang seharusnya dilakukan hukuman mati. "Seperti BLBI dan banyak yang saat itu merugikan negara, karena negara lagian sulit-sulitnya. Tetapi saat ini banyak yang melenggang, seperti Pinangki pun ikut-ikutan menari di atas kejahatan. Jadi kalau mau dihukum mati seharusnya orang-orang itu dulu dihukum mati, bukan malah dikurangi hukumannya, itu kemarin malah dikurangi hukumannya," katanya.
"Jadi ini suatu pertanyaan, ada apa dibalik hukuman mati ini, apakah hanya blasting ataukah hanya mencari perimbangan berita atau apa? Tapi kalau saya lihat momentumnya aneh, bukan suatu momentum yang sesuai dengan kondisi riil masyarakatnya dengan kekecewaan yang tinggi. Oke itu nilai kerugian sampai 25 triliun, itu besar. Tapi kalau kita tarik dengan BLBI mana? Dulu lebih besar sekali kalau dikumpulkan bisa ribuan triliun. Jadi bagaimana keberimbangannya hukuman mati ini," ujar Kamilov.

Potret Kejaksaan Tahun 2021: Tuntutan Kontroversial, OTT hingga Isu Istri Kedua ST Burhanuddin

Berita Terkait

Berita Rekomendasi