JAKARTA, REQnews -&nbsp;Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020, pandemi Covid-19 sudah dua tahun melanda Indonesia. Beberapa gelombang pandemi Covid-19 telah dilewati mulai dari gelombang&nbsp;varian Alpha pada 2020, Delta di 2021 dan penyebaran varian Omicron pada Januari 2022.
Regulasi&nbsp;tes Covid-19 sebagai syarat untuk bepergian jarak jauh khususnya&nbsp;tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan antigen juga sering berubah-berubah dalam waktu cepat. Hal tersebut&nbsp;menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan.&nbsp;
Pemerintah mengklaim&nbsp;aturan perjalanan yang berubah-ubah ini dilakukan berdasarkan hitung-hitungan pergerakan manusia dan kenaikan kasus.&nbsp;
"Jangan pikir ini kami tidak konsisten, tetapi kami menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus, ini seperti sains dan art, jadi memutuskan ini seperti operasi militer. Kami melihat dengan cermat,"&nbsp;kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, di Youtube Sekretariat Presiden, Senin&nbsp;8 November 2021.&nbsp;
Oleh karenanya, kebijakan penerapan wajib tes PCR atau tes antigen untuk pelaku perjalanan terus dilakukan evaluasi.&nbsp;
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Senin 7 Maret 2022 mengumumkan sejumlah pelonggaran aktivitas diterapkan pemerintah di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelonggaran dilakukan lantaran pemerintah mengklaim situasi pandemi virus corona di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan.
Ini ditunjukkan dari menurunnya penambahan kasus Covid-19 harian, angka kematian, dan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.
"Bahwa kondisi tren penurunan kasus konfirmasi harian terjadi di seluruh provinsi di Jawa dan Bali," ucap Luhut.
Berikut ringkasan perjalanan kebijakan tes Covid-19 sebagai syarat bepergian:
Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020
Dalam SE tersebut setiap perjalanan moda darat, laut, udara, dan kereta api wajib melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 yang dapat ditunjukkan dengan hasil non-reaktif rapid test dan negatif dari PCR test dengan ketentuan:
-Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.&nbsp;
Sempat muncul wacana pemerintah akan menghapus kebijakan&nbsp;wajib rapid atau PCR test bagi calon penumpang angkutan udara. Namun,&nbsp;wacana tersebut tak terealisasi.&nbsp;
SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021
Mulai 24 Oktober 2021, penumpang pesawat&nbsp;wajib tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).&nbsp;
Adapun ketentuan pengaturan mobilitas dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 yang terbaru meliputi:
-&nbsp;Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) disertai surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 2x24 jam sebelum keberangkatan.
-Untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM level 4 dan 3, juga wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama). Kemudian, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam atau hasil negatif rapid tes Antigen yang berlaku 1x24 jam sebelum keberangkatan.
-Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali kategori PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 2x24 jam atau hasil negatif rapid tes Antigen yang berlaku 1x24 jam sebelum keberangkatan.
Setelah dilakukan evaluasi ulang, pada November 2021 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menerbitkan Instruksi Mendagri atau Immedagri Nomor 57/2021. Lewat aturan teranyar itu, pemerintah sah mengubah ketentuan syarat tes polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat.
&nbsp;
Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi udara harus menunjukkan kartu vaksin dan antigen H-1 bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dua kali, atau PCR H-3 bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin satu kali untuk moda transportasi pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali.
Penghapusan syarat tes PCR dan Antigen bagi perjalanan domestik
Pelaku perjalanan domestik baik melalui darat, laut, dan udara rencananya tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif apabila sudah divaksinasi dosis kedua.
&ldquo;Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, hari ini pemerintah akan memberlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut, pertama pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukan tes Antigen maupun PCR negatif,&rdquo; ujarnya.
Kebijakan ini nantinya kata Luhut akan diatur oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Selanjutnya, kebijakan ini akan ditetapkan dalam surat yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Tak hanya penghapusan syarat&nbsp;perjalanan transportasi umum, mulai 7 Maret 2022 pemerintah menerapkan uji coba penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia, khususnya di Bali. Aturan ini berlaku bagi turis asing yang sudah divaksin dosis lengkap plus booster atau vaksinasi dosis ketiga. Kebijakan yang semula akan diterapkan mulai 14 Maret 2022 ini berlaku lebih cepat atas arahan Presiden Joko Widodo.
Kemudian, pemerintah juga memangkas masa karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang baru tiba di Indonesia, termasuk bagi jemaah umrah.
Durasi karantina kini hanya satu hari saja.
Sebelumnya, merujuk&nbsp;Surat Edaran Satgas Penanganan Covid 19 atau SE Satgas nomor 22 tahun 2021 yang masih berlaku, Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta perjalanan antar kabupaten atau antarkota di dalam wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan persyaratan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Atau Kartu vaksin.
Berlaku sama bagi pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antar kabupaten atau antarkota di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Ringkasan Regulasi Syarat Perjalanan Domestik: Dulu Wajib Antigen dan PCR, Kini Ditiadakan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi