JAKARTA, REQnews - Sebagai bukti hak milik yang punya kekuatan hukum, penting untuk memiliki sertifikat tanah.Sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c didefinisikan sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.Sertifikat hanya boleh dimiliki oleh pihak yang namanya tercantum atau kuasa yang tercatat. Pemindahan kepemilikan tanah harus melalui prosedur balik nama tanah.&nbsp;Lantas bagaimana jika ada sertifikat ganda atas tanah? Sertifikat mana yang diakui?Berdasarkan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018, apabila terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.Kasus sertifikat ganda biasanya terjadi akibat ketidaktelitian dan ketidakcermatan petugas pertanahan dalam melakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah yang dimohonkan. Kemudian, pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.Penyebab lain, adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada.Biasanya sertifikat tumpang tindih terjadi di wilayah-wilayah yang masih kosong, belum terdapat bangunan dan biasanya di daerah perbatasan kota.&nbsp;Berikut langkah hukum yang dapat ditempuh jika ada permasalahan sertifikat tanah ganda 1. Periksa Terlebih dahulu di badan pertanahan Seorang pemilik hak atas tanah sebaiknya mengetahui keabsahan kedua sertifikat tersebut terlebih dahulu, dengan mencari informasi ke Kantor Pertanahan dimana tanah tersebut berada. Hak untuk mendapat informasi dijamin dalam Pasal 34 Ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Sertifikat yang terdaftar di Kantor Pertanahan merupakan sertifikat yang dijamin keabsahannya. Dengan begitu Anda akan mendapat informasi terkait kedua sertifikat tersebut telah tercatat atau tidak di Kantor Pertanahan.2. Penyelesaian sengketa melalui BPNDalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 21/2020.3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata usaha Langkah hukum jika sertifikat tanah ganda dapat mengajukan upaya administratif maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan sertifikat.Upaya administratif ada dua cara, yaitu dengan upaya melalui banding dan keberatan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.&nbsp;4. Membuat laporan Kepolisian jika terdapat unsur pemalsuan Apabila ada indikasi pemalsuan sertifikat hak atas tanah, maka langkah hukum jika sertifikat tanah ganda yang tepat adalah dengan melaporkannya ke pihak kepolisian.Pelanggaran pemalsuan akta autentik hak atas tanah diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat dapat diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun penjara, jika pelaku memalsukan akta-akta autentik.

Bila Ada Sertifikat Tanah Ganda, Mana yang Diakui?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi