JAKARTA, REQNews - Hak retensi merupakan hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa.Mengani retensi ini terdapat dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPer.Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 575 ayat (2) KUHPer: Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ía berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.Pasal 1576 KUHPer: Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.Pasal 1364 ayat (2) KUHPer: Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.Pasal 1616 KUHPer: Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya.Pasal 1729 KUHPer: Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.Pasal 1812 KUHPer: Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Hak retensi/menahan tersebut akan memberikan tekanan kepada pemberi kuasa agar segera melunasi utangnya.Biasanya hak retensi ini dimasukkan dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh advokat/pengacara dengan kliennya (pemberi kuasa) dengan maksud dapat menahan seluruh dokumen-dokumen yang diberikan klien (pemberi kuasa) kepada advokat/pengacara (penerima kuasa) terkait pengurusan kasus sebagai akibat belum atau tidak membayar jasa advokat/pengacara yang telah diperjanjikan.Perlu diketahui, hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari “hasil penjualan” benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilege, karena privilege ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.

Apa Maksud Hak Retensi dalam Hukum? Ini Penjelasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi