JAKARTA, REQNews - Dalam sebuah perjanjian, terkadang tidak berjalan mulus hal itu salah satunya bisa diakibatkan oleh keadaan yang tidak bisa dihalau oleh manusia.Karena itu dalam hukum adala istilah force majeure yaitu klausul yang termasuk dalam kontrak untuk menghapus tanggung jawab atas bencana alam dan tidak dapat dihindari yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajiban.Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan pembatasan terhadap keberlakuan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.Force majeure sendiri merupakan istilah Perancis yang secara harfiah berarti kekuatan yang lebih besar.Suatu peristiwa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak manapun, seperti angin topan atau angin puting beliung.Namun, force majeure juga mencakup tindakan manusia, seperti konflik bersenjata. Secara umum, untuk suatu peristiwa yang masuk dalam kategori ini haruslah tidak terduga, di luar pihak-pihak dalam kontrak, dan tidak dapat dihindari.Dengan demikian force majeure adalah merujuk pada suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan.Dari perspektif kontrak, klausul force majeure memberikan penangguhan hukuman sementara kepada pihak dari melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak setelah terjadinya peristiwa force majeure.&nbsp; Klausa force majeure biasanya menguraikan keadaan atau peristiwa tertentu, yang akan memenuhi syarat sebagai peristiwa kahar.Para pihak mungkin diminta untuk mengeluarkan pemberitahuan secara resmi yang memberi tahu pihak lain tentang terjadinya peristiwa tersebut dan permintaan klausa force majeure.Namun, beberapa kontrak juga memuat ketentuan apabila force majeure tersebut berlanjut dapat jangka waktu yang lama, para pihak dapat diizinkan untuk mengakhiri kontrak.

Apa Itu Force Majeure? Ini Dia Landasan Hukumnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi