Viral Film Dirty Vote, Menguak Kontroversi Pemilu 2024? Ternyata Intinya Seperti Ini

JAKARTA, REQnews - Film dokumenter karya sutradara Dandhy Dwi Laksono berjudul ‘Dirty Vote’ telah menjadi sorotan publik baru-baru ini. Hal ini karena di dalamnya mengupas dan menguak indikasi kecurangan pada Pemilu 2024. Adapun tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar menjadi aktor utama dalam film ini. 

Mereka mengemukakan pandangannya terkait pro dan kontra pemilu 2024. Mulai dari Zainal Arifin Mochtar yang membukanya dengan kilas balik pemilu DKI Jakarta 2017 lalu dimana suara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sempat berada di bawah suara pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Namun akhirnya pasangan Anies-Sandi yang memenangkan pertarungan pilkada. 

“karena ada bersatunya kekuatan pengkritik yang melawan orang yang paling teratas itu,” katanya.

Kemudian ada juga penjelasan dari Feri Amsari yang intinya membahasa tentang fenomena satu putaran yang digaungkan oleh salah satu paslon. Pada bagian tersebut ia menegaskan perspektifnya tentang fenomena ketidaknetralan pejabat gubernur. 

“Berbagai hal bisa lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain dalam pemilu, saya ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat,” katanya. 

Tidak lama kemudian, muncul video PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison yang mengemukakan pernyataan terkait pembangunan IKN. 

Kemudian ada juga ahli hukum Bivitri Susanti, menjelaskan juga terkait pemberian bansos dari tahun ke tahun khususnya 2014-2024. Ia menegaskan ji, jika setiap pemilu, bansos cenderung naik. 

“Setiap pemilu, yang warnanya abu-abu, ia akan melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya,” katanya. 

Pada akhir film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik itu, ketiga Ahli Hukum Tata Negara itu memberikan pernyataan pamungkasnya. Diawali dari Feri Amsari yang mengatakan jika semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian. 

"Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," katanya.