JAKARTA, REQnews - Ramai isu penambangan nikel di <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/87462/usai-raja-ampat-kini-muncul-seruan-tagar-save-aceh-gegara-4-pulau-kecil-dicaplok-sumut">Raja Ampat</a>, Papua Barat Daya. Banyak pihak yang menyebut jika penambangan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah pun telah mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keempat perusahaan tambang tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Sementara izin tambang PT Gag Nikel tidak dicabut.Selain itu, Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menyampaikan bahwa &nbsp;kegiatan tambang nikel di lima pulau kecil, termasuk Gag, Kawe, Manuran, Manyaifun, dan Batang Pele, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Kontroversi penambangan nikel ini seolah menguak masalah lama perihal penambangan nikel di Halmaheran Timur dan Tengah. Berdasarkan laporan dari Transparency International dengan judul Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya: Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah terdapat dampak krisis sosial ekologis, konflik agraria, penghancuran&nbsp; dan perampasan ruang hidup, dan pelanggaran HAM.&nbsp;Dalam laporan ini pun disebutkan jika penambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah menyebabkan ekosistem rakyat rusak dan penurunan kesehatan masyarakat.&nbsp;“Pemburukan dan bahkan penghancuran ekosistem rakyat terjadi di hampir semua sendi kehidupan mereka, baik di darat maupun di laut, seperti pencemaran air, udara, sungai, hutan,3 penurunan kualitas kesehatan dan kualitas hidup yang semakin rentan, membunuh rakyat secara pelan-pelan dan halus,” demikian tulis di laporan ini yang dilansir pada Sabtu 14 Juni 2025.&nbsp;Bahkan penelitian dosen Universitas Ternate menegaskan jika ada pencemaran yang mengkontaminasi ikan-ikan di perairan.&nbsp;Hasil penelitian dosen Universitas Khairun Ternate menemukan tingginya kandungan nikel, besi dan logam berat lainnya dalam perairan “yang mengkontaminasi ikan-ikan di dalamnya,” demikian tulis di laporan tersebut.&nbsp;Akibat dari pencemaran ini, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba dan beberapa pejabat daerah serta pimpinan PT Harita Group ditangkap.Kasus ini menjadi sebuah ‘cermin’ bagi Indonesia bahwa penambangan di beberapa pulau menimbulkan dampak negatif. Maka perlu diperhatikan, aspek ekologis, ruang hidup dan HAM bagi masyarakat sekitar.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Menilik Kasus di Halmahera Timur dan Tengah Soal Tambang Nikel

Berita Terkait

Berita Rekomendasi